Page 187 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 173 -

Bagian Kelima
Reviu dan Pernyataan Tanggung Jawab

Pasal 238
(1) Dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan, perlu dilakukan
reviu atas laporan keuangan.
(2) Reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah pada Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan;
b. reviu Laporan Keuangan BUN dilaksanakan oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN; dan
c. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan.
(3) Hasil reviu atas laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam
pernyataan telah direviu.
(4) Pernyataan telah direviu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) menjadi bagian dari Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga, Laporan Keuangan BUN dan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat periode
semesteran dan tahunan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai reviu atas laporan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai standar reviu.

Pasal 239
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga/PA, KPA, penanggung
jawab unit akuntansi lingkup BUN dan Menteri
Keuangan atas nama Pemerintah Pusat membuat
pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan
yang disampaikan.
(2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan akuntansi
keuangan telah disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernyataan tanggung
jawab keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat.