Page 186 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 172 -

Bagian Keempat
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pasal 237
(1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN paling kurang
setiap periode semester I dan tahunan.
(2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
(3) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan
konsolidasi dari Laporan Keuangan BUN dan Laporan
Keuangan Kementerian/Lembaga.
(4) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilampiri Ikhtisar Laporan
Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Lainnya, dan Laporan Kinerja
Pemerintah Pusat.
(5) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan status
belum diperiksa (unaudited) disampaikan oleh Menteri
Keuangan kepada Presiden untuk selanjutnya
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
selambat-lambatnya paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
(6) Menteri Keuangan atas nama Pemerintah memberikan
tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan status
belum diperiksa (unaudited) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) berdasarkan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan serta koreksi lain berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintah.
(7) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan status
belum diperiksa (unaudited) dan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat setelah penyesuaian (audited)
mengungkapkan capaian kinerja.
(8) Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat didukung
dengan penerapan Pengendalian Internal atas
Pelaporan Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai sistem akuntansi pemerintah pusat.