Page 23 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 9 -

memenuhi syarat tertentu, melaksanakan tugas dan
fungsi instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat yang
berwenang sebagai pegawai pada instansi pemerintah
berdasarkan surat keputusan/perjanjian
kerja/kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan
dibiayai dari APBN.
62. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya
disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan
penganggaran yang berisi program, kegiatan, target
kinerja, dan anggaran suatu BLU.
63. Standar Biaya Keluaran Umum yang selanjutnya
disingkat SBKU adalah SBK yang berlaku untuk
beberapa/seluruh Kementerian/Lembaga.
64. Standar Biaya Keluaran Khusus yang selanjutnya
disingkat SBKK adalah SBK yang berlaku untuk 1
(satu) Kementerian/Lembaga.
65. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan
pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai
dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya
mencerminkan bidang urusan tertentu dalam
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab
Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa
program untuk mencapai sasaran strategis
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dengan indikator kinerja yang terukur.
66. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang
direncanakan guna memastikan kesinambungan
Program dan Kegiatan yang telah disetujui dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
67. Angka Dasar adalah indikasi pagu Prakiraan Maju dari
Kegiatan-Kegiatan yang berulang dan/atau Kegiatan-
Kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang
telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan pagu
indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan.
68. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disingkat Renstra K/L adalah dokumen
perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5
(lima) tahun.
69. Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang selanjutnya
disebut Pagu Indikatif K/L adalah indikasi pagu
anggaran yang akan dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam
penyusunan Renja K/L.
70. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang
selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas
tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada
Kementerian/Lembaga untuk penyusunan RKA-K/L.
71. Kerangka Anggaran Jangka Menengah yang
selanjutnya disingkat KAJM adalah rencana APBN
jangka menengah yang memuat kerangka pendapatan,
belanja, dan pembiayaan untuk menjaga
kesinambungan dan disiplin fiskal Pemerintah.
72. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen