Page 366 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 366

- 349 -




                          4)  Dokumen Pendukung Teknis Lainnya
                              Beberapa  dokumen  pendukung  teknis  lainnya  yang  disusun  oleh
                              satker, antara lain:
                              a)  perhitungan       kebutuhan         biaya      pembangunan/renovasi
                                 bangunan  gedung  negara  atau  yang  sejenis  dari  Kementerian
                                 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerjaan
                                 Umum  setempat  untuk  pekerjaan  pembangunan/renovasi
                                 bangunan  gedung  negara  yang  berlokasi  di  dalam  negeri  dan
                                 pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di
                                 luar  negeri  (kantor  perwakilan)  yang  mengubah  struktur
                                 bangunan; atau
                              b)  perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara
                                 atau  yang  sejenis  dari  konsultan  perencana  setempat  untuk
                                 pekerjaan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di
                                 luar  negeri  (kantor  perwakilan)  yang  tidak  merubah  struktur
                                 bangunan. Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan
                                 dijelaskan dalam dokumen  tersebut, yaitu;
                                 (1) data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain
                                     peraturan       perundang-undangan/keputusan                 pimpinan
                                     Kementerian/Lembaga              yang        mendasari          adanya
                                     Kegiatan/Keluaran  (output),  surat  persetujuan  dari  Menteri
                                     Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi
                                     untuk alokasi dana Satker baru, dan sejenisnya; dan
                                 (2) data  dukung  terkait  teknis  lainnya  sehubungan  dengan
                                     alokasi suatu Keluaran (output).
                              c)  Surat  pernyataan  dari  eselon  I  tentang  pengalokasian  belanja
                                 akun  526  (Belanja  Barang  untuk  diserahkan  kepada
                                 Masyarakat/Pemda)
                              d)  Surat rekomendasi/Clearance untuk belanja TIK tertentu
                          5)  Surat Pengantar Usulan RKA-K/L
                              Penyusunan  Surat  Pengantar  Usulan  RKA-K/L  mengacu  pada
                              format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
                              Keuangan ini.
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371