Page 363 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 363

- 346 -




                                     (d) Kelayakan  Anggaran  dan  kepatuhan  dalam  penerapan
                                        kaidah-kaidah  penganggaran  antara  lain  prinsip  Belanja
                                        Berkualitas, pemenuhan            alokasi     dasar,  pembatasan
                                        alokasi  untuk  belanja  tertentu,  pengalokasian  anggaran
                                        untuk  kegiatan  yang  didanai  dari  sumber  dana
                                        tertentu,  penandaan                  anggaran               (budget
                                        tagging), penajaman            Program,        Kegiatan,         dan
                                        Keluaran, sinkronisasi  antara  belanja  pemerintah  pusat
                                        dan TKD,  kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada
                                        tahun  berkenaan,  pengalokasian  anggaran  yang  akan
                                        diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan
                                        usaha  milik  negara,  pengalokasian  anggaran  untuk
                                        pelaksanaan  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan,
                                        Bantuan  Pemerintah;  Bantuan  Sosial,  kontrak  tahun
                                        jamak, kerjasama  Pemerintah  dan  badan  usaha  melalui
                                        pembayaran  ketersediaan  layanan/availability  payment,
                                        dan Standar Biaya.
                                 (12)  Menyampaikan RKA-K/L, RKA Satker, KK RKA-K/L, beserta
                                     data dukung terkait kepada Sekretariat Jenderal/ Sekretariat
                                     Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan
                                     tingkat  K/L  untuk  diteliti,  dan  kepada  APIP  K/L  untuk
                                     direviu;
                                 (13)  Bersamaan dengan penyampaian RKA-K/L, RKA Satker, KK
                                     RKA-K/L,  beserta  data  dukung  terkait  kepada  APIP  K/L
                                     untuk  direviu,  Biro  Perencanaan/Unit  Perencana  K/L
                                     melakukan pemutakhiran KPJM; dan
                                 (14)  Menyampaikan  RKA-K/L,  KPJM,  dan  RKA  Satker  kepada
                                     Kementerian  Keuangan  c.q.  Direktorat  Jenderal  Anggaran
                                     sebagai bahan penelaahan/penyesuaian.

                              e)  Mekanisme             Penyesuaian             RKA-K/L             Lingkup
                                 Kementerian/Lembaga
                                 (1) menghimpun/mengkompilasi  RKA-K/L  unit  eselon  I  yang
                                     telah disesuaikan dalam lingkup K/L;
                                 (2) menyusun  RKA-K/L  secara  utuh  untuk  lingkup  K/L
                                     berdasarkan RKA-K/L unit eselon I;
                                 (3) memvalidasi Alokasi Anggaran K/L meliputi:
                                     (a) total Alokasi Anggaran K/L;
                                     (b) sumber dana; dan
                                     (c) sasaran Kinerja;
                                 (4) Apabila terdapat ketidaksesuaian atas Alokasi Anggaran K/L
                                     sebagaimana           dimaksud           pada         angka          (3),
                                     Kementerian/Lembaga  melakukan  koordinasi  dengan  unit
                                     eselon  I  untuk  perbaikan  pada  RKA-K/L  unit  eselon  I
                                     berkenaan;
                                 (5) RKA-K/L       (yang     telah    disesuaikan)       diteliti   kembali
                                     Kesesuaiannya  dengan  Alokasi  Anggaran  K/L  agar  tidak
                                     mengakibatkan:
                                     (a) pergeseran  anggaran  antar  Program  dan  fungsi  (jumlah
                                        alokasi dana pada masing-masing Program harus sesuai
                                        dengan yang tercantum dalam Alokasi Anggaran K/L);
                                     (b) pengurangan belanja operasional; dan
                                     (c) perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan.
                                 (6) Memastikan  RKA-K/L  beserta  dokumen  pendukung  telah
                                     memuat hal-hal sebagai berikut:
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368