Page 360 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 343 -

melalui pembayaran ketersediaan layanan/availability
payment; dan Standar Biaya.
(14) Melakukan perbaikan/penyesuaian RKA-K/L sesuai hasil
penelitian dan/atau reviu RKA-K/L;
(15) Berdasarkan database RKA-K/L yang telah disusun, Biro
Perencanaan/Unit Perencanaan K/L menyusun Prakiraan
Maju 3 (tiga) tahun berikutnya dalam Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (KPJM) dengan menggunakan aplikasi
yang dibangun oleh Kementerian Keuangan; dan
(16) Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L menyampaikan
RKA-K/L dan KPJM kepada Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penelaahan.
3) Penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L
Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait
di DPR-RI dan Alokasi Anggaran K/L, Kementerian/Lembaga
menyesuaikan RKA-K/L. Penyesuaian dimaksud adalah:
a) penyesuaian terhadap Angka Dasar apabila terdapat perubahan
parameter ekonomi (indeks inflasi atau indeks KPJM untuk
tahun yang direncanakan) dan/atau penyesuaian parameter non
ekonomi apabila terdapat perubahan kebijakan sehingga
berpengaruh terhadap besaran Alokasi Anggaran K/L;
b) adanya Program baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan
dengan dengan komisi terkait di DPR-RI; dan
c) pergeseran anggaran antar Program yang telah mendapat
persetujuan dengan komisi terkait di DPR-RI.
Dalam rangka penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Alokasi
Anggaran K/L, terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut:
a) apabila tidak terdapat perubahan parameter ekonomi, parameter
nonekonomi, pergeseran antar Program yang telah mendapat
persetujuan komisi terkait di DPR-RI dan usulan
Kegiatan/Keluaran baru maka RKA-K/L berdasarkan Pagu
Anggaran K/L secara langsung ditetapkan dalam DHP RKA-K/L;
b) apabila terdapat pergeseran anggaran antar Program, maka
dilakukan penyesuaian pada KK Satker, RKA Satker, dan RKA-
K/L;
c) apabila terdapat perubahan parameter baik ekonomi maupun
non ekonomi, penuangan dalam KK Satker dilakukan melalui
penyesuaian dengan parameter ekonomi dan non ekonomi pada
tingkat detil belanja; dan/atau
d) apabila terdapat Program baru sebagai hasil kesepakatan
pembahasan dengan komisi terkait di DPR-RI,
Kementerian/Lembaga menyesuaikan RKA-K/L dengan:
(1) mengusulkan rumusan Program/Kegiatan/Keluaran (output)
kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian
PPN/Bappenas sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Usulan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai referensi
pada aplikasi RENJA K/L dan Sistem Informasi yang
dibangun oleh Kementerian Keuangan;
(2) entry data biaya pada masing-masing akun dan detil belanja
dengan mengacu pada ketentuan standar biaya yang berlaku
pada tahun yang direncanakan;
(3) meneliti kembali kesesuaian jumlah Alokasi Anggaran K/L,
dengan jumlah Alokasi Anggaran K/L hasil kesepakatan
pembahasan dengan komisi terkait di DPR-RI; dan