Page 412 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 395 -

pembangunan bangunan/
gedung negara dari
Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat atau Dinas Pekerjaan
Umum setempat.
Khusus untuk rumah negara
dengan metode pembelian,
tidak melebihi data dukung
berupa brosur rumah dari
developer.

4. Pastikan Struktur Biaya
dalam RKA-K/L telah sesuai

5. Pastikan kewajaran harga
(Rp/m ) antara harga
2
satuan renovasi gedung
kantor dengan harga satuan
renovasi rumah negara.

6. Pastikan telah dilengkapi
dengan surat permohonan
persetujuan penghapusan
bangunan/gedung ke
pengelola barang (bila
dibangun di tanah yang
sudah ada
bangunan/gedung lama).

7. Buat kesimpulan.