Page 414 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 397 -

2. Pastikan kesesuaian alokasi
anggaran pada data RKA-
K/L dengan TOR/RAB dan
tidak melebihi data dukung
perhitungan kebutuhan
biaya pembangunan
bangunan/gedung negara
dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan
Rakyat atau Dinas Pekerjaan
Umum setempat atau
perhitungan kebutuhan
biaya
pembangunan/renovasi
bangunan/gedung negara
atau yang sejenis dari
konsultan perencana negara
setempat (untuk Satker di
luar negeri).
3. Pastikan struktur biaya
terdiri dari biaya konsultan
perencana, biaya konsultan
pengawas/manajemen
konstruksi, biaya penyedia
jasa konstruksi (fisik), dan
biaya pengelola kegiatan
(honor panitia dan PPHP).
4. Pastikan alokasi anggaran
sesuai struktur biaya tidak
melebihi interpolasi sesuai
dengan Peraturan Menteri
PU mengenai Pedoman
Teknis Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.
5. Pastikan kewajaran harga
(Rp/m ) antara harga
2
satuan renovasi gedung
kantor dengan harga satuan
renovasi rumah negara.

6. Bila data dukung berupa:
a. perhitungan kebutuhan
biaya pembangunan
bangunan/gedung
negara dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat atau
Dinas Pekerjaan Umum
setempat; dan