Page 440 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 423 -

sumber dana tertentu;
(5) penandaan anggaran (budget tagging);
(6) penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran;
(7) sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan TKD;
(8) kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun
berkenaan;
(9) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi
penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara;
(10) pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan, Bantuan Pemerintah, bantuan
sosial, kontrak tahun jamak; dan kerjasama Pemerintah dan
badan usaha melalui pembayaran ketersediaan
layanan/availability payment; dan
(11) Standar Biaya.
k) Identifikasi atas alokasi anggaran yang perlu diberi catatan
khusus, seperti:
(1) alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan
(untuk keperluan administrasi bagi kegiatan yang dilanjutkan
di tahun berikutnya);
(2) tunggakan tahun yang lalu;
(3) pencantuman volume pembangunan gedung negara dan
pengadaan kendaraan bermotor; atau
(4) pelaksanaan Kegiatan/Keluaran dengan mekanisme
kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran
ketersediaan layanan/availability payment pada tahun
pertama oleh pihak ketiga, dan waktu mulai dialokasikannya
dana dalam RKA-K/L untuk pembayaran ketersediaan jasa
layanan
3) Kementerian PPN/Bappenas meneliti kriteria substantif berupa
konsistensi sasaran Kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP, yaitu:
a) Meneliti Program, Indikator Kinerja Program, serta Sasaran
Strategis K/L;
b) Meneliti kategori kegiatan, apakah termasuk kegiatan prioritas
nasional atau bukan;
c) Meneliti konsistensi rumusan Keluaran (output) dalam dokumen
RKA-K/L dengan Keluaran (output) yang terdapat dalam
dokumen Renja K/L dan RKP;
d) Meneliti konsistensi volume Keluaran (output) dalam dokumen
RKA-K/L dengan dokumen Renja K/L dan RKP tahun yang
direncanakan; dan
e) Meneliti konsistensi Keluaran (output) dengan indikator Kinerja
kegiatannya (dalam dokumen RKA-K/L dengan Renja K/L dan
RKP).
f) Meneliti kepatuhan dan ketepatan penandaan anggaran dalam
dokumen RKA-K/L dengan dokumen Renja K/L.
Langkah (a) sd (f) sudah dilakukan pada saat Penelaahan Renja K/L.
Langkah ini diulang kembali pada saat penelaahan RKA-K/L untuk
memastikan bahwa yang sudah tercantum dalam dokumen
perencanaan juga tertuang dalam dokumen penganggaran.
4) Ketentuan Khusus Penelaahan Satker Badan Layanan Umum (BLU)
Penelaahan RKA Satker BLU diutamakan pada hal-hal sebagai
berikut:
a) Meneliti Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker
BLU. Program dan Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan
RKA Satker BLU merupakan bagian dari Program dan Kegiatan