Page 435 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 418 -

ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna
Anggaran.
c) Daftar rincian pagu anggaran per Satker/eselon I dilakukan
dengan meneliti:
(1) jumlah Satker dan pagu anggaran untuk masing-masing
Satker dibandingkan dengan total pagu anggaran untuk unit
eselon I terkait pada RKA-K/L; dan
(2) penandatangan daftar rincian pagu anggaran per
Satker/eselon I.
Dalam hal total pagu anggaran berdasarkan daftar rincian pagu
anggaran per Satker/eselon I berbeda dengan total pagu
anggaran pada RKA-K/L untuk unit eselon I yang bersangkutan,
daftar rincian pagu anggaran per Satker/eselon I dikembalikan
untuk diperbaiki.
d) RKA Satker
Penelaahan RKA Satker dilakukan dengan cara meneliti jumlah
RKA Satker yang disampaikan dibandingkan dengan jumlah
satker dalam daftar rincian Pagu Anggaran per Satker/eselon I.
e) Persetujuan komisi terkait di DPR-RI, dilakukan dengan
memastikan RKA-K/L ditandatangani oleh:
(1) Ketua Komisi; dan
(2) Wakil Ketua Komisi (jumlah disesuaikan dengan kondisi).
Tanda tangan persetujuan DPR juga dapat diberikan oleh
pimpinan Rapat pembahasan antara Komisi yang bukan Ketua
Komisi DPR RI dengan K/L sepanjang telah mendapat mandat
untuk memimpin Rapat.
Dalam hal RKA-K/L yang disampaikan kepada DJA belum ada
persetujuan Komisi terkait di DPR RI, penelaahan RKA-K/L tetap
dapat dilakukan sepanjang dokumen administratifnya lengkap
dan informasi terkait belum ada persetujuan Komisi terkait di
DPR RI dituangkan dalam Catatan Penelaahan.
2) Penelaahan kriteria substantif, yaitu:
a) Relevansi antara RO, Komponen, Akun, dan detil belanjanya.
Penelaahan kesesuaian antara RO, Komponen (jika ada), Akun,
dan detil belanjanya dilakukan terhadap RO yang mengalami
perubahan setelah ditetapkannya pagu indikatif dan/atau RO
baru dengan cara membandingkan antara RO, Komponen (jika
ada), Akun, dan detil belanjanya pada RKA-K/L tahun
sebelumnya dengan RKA-K/L tahun yang direncanakan. Hal ini
untuk memastikan bahwa pagu anggaran yang dituangkan
dalam RKA-K/L tahun yang direncanakan telah sesuai dengan:
(1) Rumusan tugas fungsi unit eselon I terkait;
(2) Dasar hukum atau Kebijakan Pemerintah atau Direktif
Presiden yang mendasari pengalokasian anggarannya; atau
(3) Kebijakan efektivitas dan efisiensi belanja K/L.
Khusus untuk belanja operasional, pastikan bahwa komponen
yang digunakan sudah sesuai dengan komponen yang
distandarkan. Lihat akun dan jenis belanja yang digunakan,
harus sesuai dengan ketentuan.
Dalam hal terdapat RO yang sama dengan RKA-K/L tahun
sebelumnya namun anggarannya berbeda, langkah-langkah
yang harus dilakukan adalah memastikan:
(1) apakah perbedaannya disebabkan adanya perubahan di level
akun dan detil;
(2) apakah ada perubahan jumlah volume RO;