Page 432 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 415 -

g) Rekap penandaan anggaran dan Penandaan Anggaran pada level
RO; dan
h) Dokumen pendukung yang terkait seperti Standar Akuntansi
Pemerintah, Standar Biaya (Masukan, Keluaran, Struktur
Standar Biaya), Bagan Akun Standar, dan dokumen persyaratan
lain yang dicantumkan dalam surat penyampaian Pagu
Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan
dan/atau dokumen yang diperlukan dalam penyusunan RKA-
K/L.
Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan
tanggung jawab eselon I K/L dan Satker, yang harus diperiksa
kembali oleh penelaah. Dalam hal penelaahan dilakukan secara
daring (online), kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen
yang digunakan dalam penelaahan RKA-K/L sudah di-upload di
sistem.
2) Kementerian Keuangan c.q. DJA melakukan penelaahan yang
berfokus pada kriteria substantif.
3) Kementerian PPN/Bappenas melakukan penelaahan yang berfokus
pada konsistensi sasaran Kinerja dalam RKP dan Renja K/L dengan
RKA-K/L, serta meneliti ketepatan penandaan anggaran, fokus
penandaan selain tematik APBN
4) Dalam rangka menjalankan prinsip value for money, Kementerian
Keuangan c.q. DJA melakukan penelaahan hingga ke level detil atau
item biaya. Hal ini dilakukan pada saat:
a) menganalisis hasil monitoring dan evaluasi Kinerja
penganggaran K/L tahun berjalan;
b) melakukan penelaahan usulan Kegiatan/Keluaran baru hingga
sebelum pengesahan DIPA; dan/atau
c) melakukan evaluasi terhadap RKA-K/L Pagu Anggaran hasil
penelaahan dalam rangka persiapan penelaahan RKA-K/L
Alokasi Anggaran, dalam hal diperlukan, untuk menghasilkan
DIPA yang lebih berkualitas.
5) Alokasi anggaran yang setelah penelaahan anggaran masih belum
jelas peruntukannya atau tidak sesuai dengan kebijakan efektivitas
dan efisiensi belanja K/L akan dihimpun menjadi dana blokir pada
level Program yang penggunaannya hanya dapat diusulkan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan.
6) Ketentuan ini juga berlaku untuk anggaran
Program/Kegiatan/KRO-RO yang sudah dibahas dalam pertemuan
tiga pihak mengenai Renja K/L dan Pagu Indikatif.
7) Alokasi anggaran untuk Keluaran (output) yang belum memenuhi
persyaratan, akan diberikan tanda “@” pada DIPA dan diberikan
catatan dalam DHP RKA-K/L.
a) Penandaan anggaran (budget tagging) merupakan kewajiban bagi
K/L dalam melakukan pengelompokan Keluaran (output)
anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.
Penandaan anggaran dilakukan oleh K/L pada level RO dimana
suatu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari satu kategori
anggaran. Ketentuan mengenai penandaan anggaran diatur oleh
Kementerian PPN (pada saat penelaahan Renja-K/L) dan/atau
oleh Kementerian Keuangan (pada saat penelaahan RKA-K/L
atau Revisi DIPA).