Page 429 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 412 -

persiapan Alokasi
penelaahan Anggaran
RKA-K/L
Pagu
Anggaran

Sejalan dengan kebijakan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran,
penelaahan RKA-K/L dilakukan pada level detil. Sesuai dengan struktur
penganggaran berbasis kinerja, level detail mengacu pada sumber daya
yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan Keluaran (output) (lihat
bagan berikut).
Tabel II.6
Bagan Struktur Anggaran
Uraian Rincian Volume Jenis Komponen Rincian Harga
Kode Output/Komponen/ Rincian Perhitungan Jumlah
SubKomponen/detil Output (Utama/Pendukung) Sat jml Satuan
1 2 3 4 5 6 7
I Rincian Output - - - - 999.999

I.1.1 Komponen - - - 999.999
Akun A.1 - - - - 999.999
a. Detil belanja 1 - - 99 sat. x 99 99 999 999.999
sat. x ….
b. Detil belanja 2 - - 99 sat. x 99 99 999 999.999
sat. x ….
c. …, dst.
Akun A.2 - - - - 999.999
.... dst.

Catatan:
• Untuk RO Layanan Perkantoran dan RO Sarana Internal, dan RO Prasarana Internal komponen distandarkan.

Penelaahan pada level detil merupakan penelaahan atas
penyusunan dokumen RKA-K/L oleh mitra K/L di Kementerian Keuangan
untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun
berdasarkan:
a. Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Renja K/L yang
telah disetujui oleh mitra K/L di Kementerian Keuangan dan
Kementerian PPN/Bappenas;
b. kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan
mengenai RKP dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal;
c. hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU APBN
beserta nota keuangannya;
d. kebijakan Pemerintah lainnya;
e. standar biaya;
f. sistem akuntansi pemerintah; dan
g. kaidah perencanaan penganggaran yang berlaku hinggal level detil,
untuk menghasilkan RKA-K/L dan DIPA yang berkualitas.
Dalam rangka menghasilkan RKA-K/L yang lebih berkualitas,
penelaahan RKA-KL oleh DJA, dilakukan secara sinergi lintas Eselon I
lingkup Kementerian Keuangan sesuai substansi penelaahan.
Penelaahan RKA-K/L dilakukan dalam suatu forum yang
melibatkan 3 (tiga) pihak meliputi K/L, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian PPN/Bappenas. Penelaahan dokumen RKA-K/L
dimaksudkan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: