Page 434 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 417 -

b) Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses
penelaahan, antara lain:
(1) Surat tugas penelaahan;
(2) RKA-K/L yang telah diteliti oleh Biro Perencanaan K/L dan
direviu oleh APIP K/L;
(3) RKA Satker;
(4) Daftar Rincian Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran per
Satker/eselon I, Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke
depan;
(5) Target dan pagu penggunaan PNBP (jika ada);
(6) Rencana Bisnis Anggaran untuk Satker Badan Layanan
Umum;
(7) Rekap Penandaan Anggaran dan ketentuan mengenai
penandaan anggaran;
(8) Persetujuan Komisi terkait di DPR RI;
(9) Dokumen pendukung lainnya dalam hal terdapat usulan
Kegiatan/Keluaran baru yang dibahas dalam pertemuan tiga
pihak termasuk untuk Keluaran (output) yang dilakukan
dengan mekanisme KPBU AP (jika ada); dan
(10) Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
dan Dokumen pendukung terkait lainnya untuk usulan
Kegiatan/Keluaran baru. Dalam hal TOR dan RAB telah
diunggah pada saat penyusunan draft Renja K/L, K/L
menyiapkan softcopy TOR dan RAB.
(11) Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan, meliputi:
(a) Surat Pernyataan Eselon I atas alokasi Belanja akun 526
(Belanja Barang untuk diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda);
(b) clearance dari Kementerian Komunikasi dan Informasi
dan/atau KemenPAN dan RB, dalam hal
Kementerian/Lembaga mengalokasikan belanja TIK
tertentu;
(c) dokumen lainnya yang dicantumkan dalam surat
penyampaian Pagu Indikatif/Pagu Anggaran/Alokasi
Anggaran, yang belum tercantum dalam Lampiran ini.
(d) Reviu BPKP; dan
c) Memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti penelaahan.

4. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L
a. Mekanisme Penelaahan RKA-K/L Berdasarkan Pagu Anggaran
Pejabat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c.q. DJA
dan Kementerian PPN/Bappenas melakukan penelaahan RKA-K/L
dengan petugas penelaah dari K/L (dalam hal penelaahan dilakukan
secara tatap muka).
1) Penelaahan kriteria administratif yaitu:
a) Surat Pengantar RKA-K/L harus:
(1) ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat
yang ditunjuk (setingkat eselon I/jabatan tertinggi di K/L);
dan
(2) dalam hal surat pengantar RKA-K/L ditandatangani oleh
pejabat yang ditunjuk, surat penunjukannya perlu
dilampirkan.
b) RKA-K/L
Kriteria administratif RKA-K/L yang harus diteliti kelengkapan
dokumen dan penandatanganannya, yaitu: bahwa RKA-K/L