Page 431 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 431

- 414 -




                   3.  Persiapan Penelaahan RKA-K/L
                       a.  Penelaahan rumusan informasi kinerja
                                 Sebelum  melakukan  penelaahan  RKA-K/L,  mitra  kerja  K/L  di
                          Kementerian Keuangan memastikan bahwa rumusan informasi Kinerja
                          penganggaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  penelaahan  Renja-K/L,
                          telah  sesuai  dengan  kaidah  yang  ditentukan.  Hasil  evaluasi  kinerja
                          anggaran  dapat  digunakan  sebagai  pertimbangan  dalam  perbaikan
                          rumusan  informasi  Kinerja.  Dalam  hal  rumusan  informasi  Kinerja
                          penganggaran  tersebut  masih  perlu  diperbaiki,  mitra  kerja  K/L  di
                          Kementerian  Keuangan  melakukan  penelaahan  rumusan  informasi
                          Kinerja penganggaran tersebut sebelum melakukan penelaahan RKA-
                          K/L Pagu Anggaran.
                                 Penelaahan dilakukan terhadap rumusan informasi Kinerja yang
                          terdapat  dalam  dokumen  Renja  K/L  sesuai  dengan  Pagu  Anggaran
                          namun ditambah dengan penelaahan pada level detil untuk memeriksa
                          relevansi  Komponen  input  (jika  ada)  dengan  Keluaran  (output)  yang
                          dihasilkan dan ketepatan penggunaan akun dan standar biaya,
                                 Hal  tersebut  penting  dilakukan  mengingat  penyusunan  Renja
                          K/L dilakukan hingga pada level Komponen saja oleh unit perencana,
                          sedangkan  penyusunan  RKA-K/L  dilakukan  hingga  pada  level  detil
                          oleh Satker.
                                 Selain  dalam  tahapan  persiapan  penelaahan  RKA-K/L,
                          penelaahan  rumusan  informasi  Kinerja  dapat  dilakukan  bersamaan
                          dengan penelaahan RKA-K/L. Dalam hal terdapat perubahan rumusan
                          informasi  Kinerja,  perubahan  tersebut  harus  disetujui  oleh
                          Kementerian         Keuangan,        Kementerian        PPN/Bappenas           dan
                          Kementerian/Lembaga. (TM dilakukan bersamaan dengan penelaahan
                          RKA-K/L)
                                 Dalam      rangka      sinergi     dan     sinkronisasi      perencanaan
                          penganggaran, penelaahan RKA-K/L juga memperhatikan target-target
                          Program lain yang mempunyai hubungan dengan Program K/L seperti
                          program Subsidi dan DAK yang dialokasikan pada Bagian Anggaran
                          Bendahara Umum Negara.
                                 Penelaahan RKA-K/L dari K/L mitra Kerja yang mempunyai DAK
                          fisik, penelaah DJA agar memperhatikan data rencana DAK fisik per
                          daerah yang akan dilakukan oleh K/L yang terdapat pada  database
                          Kementerian Keuangan dan/atau melakukan penelaahaan/konfirmasi
                          bersama dengan DJPK.

                       b.  Setelah penelaahan rumusan informasi Kinerja penganggaran selesai
                          dilaksanakan,  persiapan  penelaahan  RKA-K/L,  memperhatikan
                          beberapa hal sebagai berikut:
                          1)  Dokumen penelaahan meliputi:
                              a)  Surat  pengantar  yang  ditandatangani  oleh  Menteri/Pimpinan
                                 Lembaga atau pejabat yang ditunjuk;
                              b)  RKA-K/L yang telah direviu oleh APIP K/L dan diteliti oleh Unit
                                 Perencanaan K/L;
                              c)  Daftar Rincian Pagu Anggaran per satker/eselon I;
                              d)  RKA Satker;
                              e)  Rencana Bisnis Anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum;
                              f)  Term  of  Reference  (TOR),  Rincian  Anggaran  Biaya  (RAB),  dan
                                 dokumen  pendukung  terkait  lainnya  untuk  usulan  Keluaran
                                 (output) baru yang bukan output SBK termasuk Keluaran (output)
                                 yang dilaksanakan dengan mekanisme KPBU AP (jika ada);
   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436