Page 690 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 624 -

19. Format Surat Revisi SP SABA/SPP BA BUN Pengembalian Anggaran

Nomor : S-.... /AG/20XX …..(1) ……….,……………20XX … (2)
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penetapan Revisi SP SABA Belanja Lainnya /Revisi SPP BA BUN
Belanja Lainnya pada.... (3)..... (BA …..)…..(3) Nomor S-......(4)../MK.2/2022
tanggal (4)

Yth. 1. .... (5)

Sehubungan dengan surat Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan
Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara a.n. Direktur Jenderal
Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA BUN Belanja Lainnya 999.08 Nomor S-
….(6)…tanggal …(6).., hal …(6), dengan ini ditetapkan revisi SP SABA pada …..(3) (BA ..(3)…)
atas usulan dimaksud, dengan rincian perubahan sebagai berikut:
(dalam rupiah)
Nomor SP SABA/Unit/Program Alokasi Alokasi Dikembalikan
Semula Menjadi ke BA BUN
1 ………………………….(10) ….(9) ….(9) ….(9)
a. Unit:…….(7) ….(9) ….(9) ….(9)
1) Program: ………….(8) ….(9) ….(9) ….(9)
Jumlah total pengembalian …(11)
Penetapan revisi SP SABA 999.08 ini sebagai dasar:
1. Revisi DIPA ... (3)..... (BA ...(3).. sesuai dengan unit dan program tersebut di atas.
2. Perubahan alokasi pada BA BUN Belanja Lainnya, berupa pemulihan sisa pagu
sebesar alokasi yang dikembalikan ke BA BUN Rp….(11)
Pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum dalam penetapan Revisi SP SABA ini
sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan ..(12)... selaku Pengguna
Anggaran (PA) dan pejabat yang ditunjuk selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala
Satuan Kerja Penanggung Jawab kegiatan dimaksud, dan dalam pelaksanaannya agar
seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik
kepentingan, dan harus ada pertanggungjawaban yang jelas dari Kementerian/Lembaga
yang melaksanakan kegiatan tersebut, serta tetap menerapkan prinsip kehatihatian dan
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran

Ditandatangani secara elektronik
(................(13)...................)
Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Direktur Anggaran Bidang .....................................(14)
3. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Selaku Pemimpin Unit
Pendukung PPA BUN Belanja Lainnya