Page 756 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 756

- 660 -


                       3.    Revisi Administrasi

                                                                                                        KEWENANGAN
                         NO.                       URAIAN REVISI                                                                                  KETERANGAN
                                                                                            DJA  DIT. PA           KANWIL          K/L
                                                                                                                     DJPb
                          a.     Revisi otomatis berupa sinkronisasi data yang                √                                           sebelum       DIPA       berlaku
                                 tercantum  dalam  konsep  DIPA  dengan  data                                                             (pengesahan).
                                 RKA-K/L alokasi anggaran hasil Penelaahan
                          b.     Revisi Rumusan Informasi Kinerja pada DIPA                   √
                                 induk  dan/atau  DIPA  BUN,  termasuk  untuk
                                 hasil pengendalian dan pemantauan
                          c.     Perubahan Rumusan Informasi Kinerja dalam                    √
                                 basis  data  RKA-K/L  DIPA  /  RDP  BUN  DIPA
                                 BUN dengan menggunakan Sistem Aplikasi
                          d.     Perubahan/penambahan penandaan (tagging)                     √
                          e.     Pencantuman/penghapusan/perubahan
                                 catatan halaman IV DIPA/DIPA BUN
                                 1)    Halaman IV.A: Blokir
                                       a)   Pembukaan/pencantuman                 blokir      √                                           berupa  Penelaahan  namun
                                            DIPA             Kementerian/Lembaga                                                          untuk  blokir  dikarenakan
                                            dikarenakan antara lain:                                                                      pemenuhan          kekurangan
                                            (1) Alokasi  anggaran  yang  masih                                                            dokumen        sebagai     dasar
                                                harus       dilengkapi       dokumen                                                      pengalokasian         anggaran,
                                                sebagai    dasar  pengalokasian                                                           maka bersifat pengesahan.
                                                anggaran;
                                            (2) Alokasi  anggaran  yang  masih
                                                terpusat           dan           belum
                                                didistribusikan  ke  Satker  Satker
                                                daerah; dan/atau
                                            (3) RO Cadangan
   751   752   753   754   755   756   757   758   759   760   761