Page 9 - Materi PPKn Kelas X

Selain itu, Mohammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang
Indonesia merdeka, yang isinya berbeda dengan isi pidatonya. Dalam konsep
tertulisnya, Mohammad Yamin menuliskan lima poin bagi Indonesia merdeka, yaitu:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Kebangsaan persatuan Indonesia;
c. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab;
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan;
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Soepomo

“Maka teranglah Tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita hendak mendirikan negara In-
donesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat corak masyarakat Indonesia, maka negara kita
harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu
dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan
apa pun.”

Demikian salah satu cuplikan pidato Soepomo dalam sidang pertama BPUPK
pada 31 Mei 1945. Ia merupakan tokoh penting dalam merumuskan dasar negara.
Pada 31 Mei 1945, Soepomo juga menyampaikan pidato di BPUPK. Soepomo
berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat
persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, yang
senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan ke-
adilan rakyat. Nugroho Notosutanto menafsirkan bahwa Soepomo menyampaikan
lima dasar bagi negara merdeka, yaitu: (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Keseim-
bangan lahir dan batin, (4) Musyawarah, (5) Keadilan rakyat.
Dalam pidato ini, Soepomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran (staatsidee)
Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik. Dalam konteks hubungan agama
dan negara, Soepomo memiliki pandangan yang sama dengan pidato pemikiran
Mohammad Hatta pada 30 Mei 1945, yaitu pemisahan agama dan negara. Urusan
keagamaan harus dipisahkan dengan urusan kenegaraan.
Mari kita baca beberapa pokok pikiran yang disampaikan Soepomo pada sidang
BPUPK tanggal 31 Mei 1945, yang dimuat dalam Naskah Persiapan karya Mohammad
Yamin.
Tentang sjarat mutlak lain-lainnja, pertama tentang daerah, saja mufakat dengan pendapat
jang mengatakan: "Pada dasarnja Indonesia, jang harus meliputi batas Hindia-Belanda”. Akan
tetapi djikalau misalnja daerah Indonesia lain, umpamanja negeri Malaka, Borneo Utara hen-
dak ingin djuga masuk lingkungan Indonesia, hal itu kami tidak keberatan. Sudah tentu itu
bukan kita sadja jang akan menentukan, akan tetapi djuga pihak saudara-saudara jang ada di
Malaka dan Borneo Utara.

Bagian 1 | Pancasila 15