Page 13 - SKH Palangka Post Edisi 05 Juni 2020

DPRD KOTA PALANGKA RAYA

JUMAT, 5 JUNI 2020 13

New Normal

Belum Bisa

Diterapkan

PALANGKA RAYA, PPOST
Wakil Ketua I Komisi C kota DPRD Palangka
Raya, M Hasan Busyairi mengatakan, tren positif
orang yang terinfeksi Covid-19 di kota setempat
terus terjadi. Terutama, penyebaran pandemi di
klaster Pasar Besar.
Karena itu, penera-
pan new normal secara
umum masih belum
bisa diberlakukan di
Kota Palangka Raya.
Hasan mengatakan,
new normal atau tatan-
an kehidupan baru
akan bisa dilakukan
bilamana kondisi dan
situasi tren penyeba-
ran virus korona sudah
mulai menurun yang
diikuti jumlah penu-
larannya rendah. Ter-
M Hasan Busyair masuk, tidak ada lagi Foto : Istimewa
klaster besar. RAPAT BANMUS-Badan Musyawarah (Banmus) DPRD kota Palangka Raya saat melaksanakan rapat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan pengawasan penggunaan anggaran dalam penang-
“Bila itu sudah mulai terlihat, maka penerapan gulangan pandemi Covid-19 di kota setempat di gedung dewan setempat, kemarin.
new normal bisa diberlakukan seiring bidang kes-
ehatannya memiliki kemampuan diagnosis serta
memiliki fasilitas untuk melakukan karantina Penggunaan Anggaran
ketika ada mendapatkan gejala,” terang Hasan.
Sejatinya, jelas Hasan, pelaksanaan new normal
bisa dilakukan apabila infeksi virus sudah dapat
dikendalikan. Kemudian, disertai indikator yang
jelas untuk menyatakan virus tersebut dapat
dikendalikan.
Di sisi lain, masyarakat harus disiplin men- Covid-19 Mulai Dibahas
jaga jarak fisik serta disiplin untuk mematuhi
dan menjalankan protokol kesehatan yang telah
ditetapkan.
“Kemudian, untuk penanganan Covid-19 su-
dah lebih difokuskan ke posko mandiri di setiap
wilayahnya RT/RW masing-masing,” jelas Hasan. PALANGKA RAYA, PPOST RPJMD, retribusi daerah, eval- fokuskan untuk bersinergi dengan gunaan anggaran, baik dalam hal
Politikus dari Fraksi Golkar inipun mengaku Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Dae- uasi ter hadap Badan Usaha pemerintah dalam penanganan program pembangunan daerah,
prihatin dengan tren kenaikan kasus masyarakat Milik Daerah (BUMD) dan juga masalah Covid-19,” ujar politisi retribusi hingga langkah apa
yang terinfeksi penularan Covid-19. Itu dapat rah (DPRD) kota Palangka Raya melaksanakan rapat pemba- terkait anggaran penanganan muda Partai Golkar ini. saja yang sudah dilakukan untuk
dilihat dari data yang di rilis Gugus Tugas setiap hasan terkait rencana pembangunan jangka menengah daerah Co vid-19,” ungkap Wahid usai Sementara, khusus dalam hal pencegahan Covid-19 ini.
harinya. Terutama, pada wilayah Kota Palangka (RPJMD) dan pengawasan penggunaan anggaran dalam pen- rapat tersebut, kemarin. penggunaan dana anggaran Co- “Kami juga masih menunggu
Raya, tepatnya di klaster Pasar Besar, yang mana Selanjutnya, dalam waktu dekat vid-19 sambung Wahid , maka hasil laporan peningkatan op-
dalam kurun waktu kurang lebih dua pekan warga anggulangan pandemi Covid-19 di kota setempat. Banmus juga akan menggelar rapat pihaknya saat ini masih menunggu timalisasi BUMD milik Pemko
yang terpapar sudah berjumlah 45 orang. kembali yang selanjutnya akan laporan dari tim penanganan Co- Palangka Raya, yakni PDIM dan
“Ini terjadi karena masih kurangnya pema- Rapat yang diikuti seluruh ang- conference (vicon). melaksanakan sidang paripurna. vid-19 serta dinas teknis terkait. PDAM, peningkatan retribusi
haman masyarakat akan bahaya Covid-19 dan gota dewan tersebut dipimpin “Secara umum, dalam rapat “Untuk agenda DPRD selain itu Hal tersebut sejalan dengan daerah dan pansus pembahasan
tingkat kesadaran untuk mengikuti aturan pemer- Wakil Ketua I DPRD kota Palangka Banmus ini kami membahas masih belum ada, karena saat ini salah satu tupoksi lembaga rancangan peraturan daerah,”
intah yang masih minim,” jelas Hasan. (fys/P4) Raya, Wahid Yusuf, melalui video tentang jad wal pelapo ran lembaga legislatif tengah mem- DPRD, yakni pengawasan peng- jelas Wahid. (fys/P4)

MAJU DI PILKADA Pastikan
Legislator dan ASN Wajib Ketahanan

Mundur dari Jabatan Pangan Daerah

SAMPIT, PPOST mundur sebagai ASN.
Pemilihan kepala daerah “Ini harus dipatuhi bersama, SAMPIT, PPOST
(pilkada) serentak 2020, khusus- karena merupakan amanat UU. Anggota DPRD Kotawaringin Timur (KO-
nya di Kabupaten Kotawaringin Bagi yang sudah menyatakan TIM), Muhammad Arsyad, mengingatkan
Timur (Kotim), digelar bersa- diri siap maju sebagai peserta pemerintah kabupaten (pemkab) setempat
maan dengan pemilihan guber- pilkada, maka harus mundur untuk memastikan ketahanan pangan daerah.
nur (pilgub) Kalteng. dari jabatan. Mereka harus buat Terlebih, di tengah bencana non-alam pande-
Saat ini, melanjutkan proses surat pengunduran diri,” jelas mi Covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini.
yang sempat tertunda, yaitu Abadi, Kamis (4/6). “Kami berharap ada upaya sungguh-
penjaringan bakal calon kepala Abadi menjelaskan, secara sungguh dari pemerintah daerah untuk
daerah, tengah berlangsung di etika tidak akan terlihat elok jika melaksanakan ketahanan pangan ini karena
sejumlah partai politik. sudah menyatakan diri siap maju kita tidak diketahui kapan pandemi Covid-19
Tidak sedikit anggota De- bertarung di pilkada sebagai bu- baru akan berakh-
wan Perwakilan Rakyat Dae- pati dan wakil bupati, tapi secara ir,” kata Arsyad di
rah (DPRD) dan aparatur sipil jabatan tidak mundur. Sampit, kemarin.
negara (ASN) yang membera- “Harusnya mereka saat ini yang Politisi Par-
nikan diri untuk maju sebagai maju di pikada sudah harus non tai Golkar ini
bakal calon peserta job. Jika menunggu Foto: BN me ngapresiasi
bupati dan wakil penetapan dari KPU RESES-Anggota DPRD Kotim, Parimus (baju putih), saat melakukan reses bersama anggota dewan lainnya di daerah pemilihan IV meliputi Ke- kebijakan-kebija-
bupati di pilkada baru menyatakan camatan Cempaga, Kota Besi, Cempaga Hulu dan Telawang, kemarin. kan yang dibuat
nanti. Bahkan, i mundur, itu sama pemkab dalam
sudah ada nama saja, suka tidak suka, memperkuat ke-
yang mengaku su- tidak mundur kan Fraksi Demokrat Dukung tahanan pangan.
sama dengan dipecat
dah mengantongi secara hormat. Kalau Namun menurut-
rekomedasi B1kwk nya, masalah ini
dari salah satu par- kesannya memanfaat- tidak cukup hanya M Arsyad
tai besar. kan fasilitas negara di ditataran kebijakan, tetapi harus dipastikan
Terkait hal ini, jabatan sebelumnya Pilkada Ditunda pelaksanaannya di lapangan.
anggota DPRD Ko- untuk kepentingan Banyak hal yang harus diperhatikan
tim Muhammad pribadi di pilkada,” dalam menjamin ketahanan pangan daerah.
Abadi mengingat- tegas Abadi. Pemkab harus mengawal dan mendukung
kan kepada selu- M Abadi Abadi menegas- SAMPIT, PPOST sampai saat ini warga yang rantai penyebarannya agar peningkatan produksi pertanian, penyera-
ruh calon peserta kan, pesta demokrasi terinfeksi pandemi Covid- 19 tidak ada lagi korban jiwa. pannya, pemasarannya, hingga penga-
pilkada untuk mematuhi aturan lima tahunan tersebut jangan Ketua fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat di Kalteng terus bertambah. “Jika pilkada ini dipak- wasannya agar distribusi berjalan lancar.
Mahkamah Konstitusi (MK) dan justru mempertontonkan etika Daerah (DPRD ) Kabupaten Kotawaringin Timur Belum ada terlihat kapan sakan justru akan merugi, Seperti halnya anjuran pemerintah
aturan lainnya yang berlaku di politik yang tidak santun kepada (Kotim), Parimus, menyambut baik pernyataan Ket- akan berakhir. baik pemerintah pusat kabupaten agar perkebunan kelapa sawit
pelaksanaan pilkada. masyarakat. Masyarakat sudah ua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang, yang Selain alasan melibatkan maupun daerah yang melak- membuka minimal lima hektar lahan un-
Putusan MK yang dimaksud, pasti menginginkan pejabat banyak orang, lanjut Pari- sanakan pilkada tahun ini. tuk ditanami sayur dan tanaman pangan.
yakni menolak permohonan publik yang bermoral dan bere- menolak pilkada digelar 9 Desember mendatang. mus, alasan lain adalah jika Kita perlu sikapi bersama,” Kebijakan ini diharapkan tidak hanya sesaat
gugatan uji materi pasal 7 ayat 2 tika baik. pilkada tetap dilaksanakan kata Parimus. dan digulirkan begitu saja tanpa ada pen-
huruf s Undang-Undang Nomor Sedang khusus untuk ASN, lan- Ada enam poin dalam Covid-19 seperti ini pilkada nanti, termasuk tahapannya Perlu pula dipertimbang- gawasan di lapangan karena bisa saja akan
10 tahun 2016 tentang Perubahan jut Abadi, sudah jelas ada aturan- surat Agustin Teras Nara- tidak bisa maksimal dilak- di tengah pandemi Covid-19, kan, tambah Parimus, terkait diabaikan oleh perusahaan.
Kedua atas Undang-Undang nya, yakni UU Nomor 5 tentang ng yang dilayangkan ke sanakan . maka dikwatirkan akan anggaran untuk pilkada. Menjamin ketahanan pangan merupakan
Nomor 1 tahun 2015 tentang ASN. Yang mana dalam pasal 119 pimpinan Dewan Perwakilan “Jika mengutip dari per- merusak makna dan kuali- Saat ini, di semua daerah, kewajiban pemerintah dalam upaya melind-
Penetapan Peraturan Pemerin- dan 123 tentang mencalonkan Daerah (DPD) terkait per- nyataan ketua Komite I DPD tas demokrasi sebagai sarana terutama Kotim, anggga- ungi rakyatnya. Sudah seharusnya masalah ini
tah Pengganti Undang-undang atau dicalonkan semuanya sudah mintaan alasan penundaan itu, salah satu alasan ke- untuk mewujudkan kese- ran sudah dialihkan untuk tidak boleh dianggap remeh karena kaitannya
tentang Pemilihan Gubernur, jelas diatur. Jadi, tidak mungkin pemilihan kepala daerah napa pilkada harus ditunda jahtraan masyarakat, karena menanganiCcovid- 19. terhadap ketersediaan bahan pangan yang
Bupati dan Wali Kota menjadi lagi tidak tahu. (pilkada) gubernur dan bu- lagi ialah karena melibatkan tidak memperhatikan aspek “Artinya, perlu dipertim- murah dan mudah bagi masyarakat.
undang-undang. “Ini kan masyarakat menilai. pati di Kalteng. 270 daerah dan 105juta jiwa sosial ekonomi dan kes- bangkan lagi masalah ini. “Jangan sampai stok pangan kita menipis
Konsekuensinya, anggota Sebab itu, saya ingatkan agar Di antaranya, kalau pilka- pemilih itu terancam kes- ehatan masyarakat. Jika anggarannya kurang sehingga harga naik tajam dan masyarakat
DPRD harus mundur dari ja- yangbelum mundur dari jabatan- da tetap digelar pada Desem- elamatan dan kesehatannya Parimus menyarankan, jelas, maka pelaksanaan kesulitan mendapatkannya. Makanya ini
batannya sebagai wakil rakyat nya segera mundur dan berhenti ber nanti, maka akan meli- di tengah wabah Covid-19 alangkah baiknya saat ini pilkada tidak maksimal. harus disikapi secara serius. Masyarakat kita
jika menjadi bakal calon peserta memanfaatkan fasilitas negara batkan melibatkan 105juta ini,” jelas Parimus kepada semua pihak lebih fokus Malah justru menimbulkan tidak boleh sampai kekurangan makanan,
di pilkada nanti. Begitu dari dijabatan sebelumnya,” tegas pemilih dan 270 daerah. wartawan, Kamis (4/6). untuk bersatu melawan Co- permasalahan baru lagi,” apalagi sampai kelaparan. Ini tanggung
kalangan birokrat juga harus Abadi. (emi/P4) Pastinya di situasi pandemi Parimus menekankan, vid-19 guna memutus mata jelasnya. (emi/P4) jawab pemerintah,” tegas Arsyad. (ant/P4)