Page 13 - SKH Palangka Post Edisi 27 April 2020

DPRD KOTA PALANGKA RAYA

SENIN, 27 APRIL 2020 13

Penyaluran BLT VIDEO CON-

Sebaiknya Dilakukan Ketua I DPRD kota
FERENCE-Wakil
Palangka Raya,
Non Tunai Wahid Yusuf, saat
melakukan video
conference dengan
sejumlah ormas
PALANGKA RAYA, PPOST kepemudaan terkait
Ketua DPRD Palangka Raya, Sigit K Yunianto dengan pemba-
mengusulkan, agar rencana bantuan pemerintah hasan PSBB,
pusat berupa bantuan langsung tunai (BLT) di- kemarin.
lakukan dengan memanfaatkan sistem non tunai.
“Ada baiknya mekanisme penyaluran Foto : Istimewa
bantuannya dilakukan tidak dengan sistem
pembagian secara cash atau tunai kepada
masyarakat,”ungkapnya, Sabtu (25/4) kemarin.
Menurutnya, bila mengacu pada kebijakan ber-
sama antara kementerian, PT Pos Indonesia dan
pemerintah daerah, maka mekanis penyaluran
BLT dalam pembagiannya dilakukan secara cash
kepada masyarakat.
“Seharusnya, siapapun kepala daerahnya, ter-
masuk di Kalteng, sebaiknya tidak memberikan
bantuan tersebut secara cash untuk mencegah
penyalahgunaan,” beber Sigit.
Pemerintah daerah dapat memanfaatkan
sistem non tunai melalui transfer bantuan kepada
nomor rekening bank masyarakat yang terdata.
Mekanismenya dengan tetap bekerjasama den-
gan pihak PT Pos Indonesia, namun mekanisme
pemberian bantuan dengan sistem transfer. Penerapan PSBB
“Pemerintah daerah pada prinsipnya telah
memiliki data by name by address by NIK. Yang
jelas juga by rekening,” terangnya.
Pemerintah daerah, sambung Sigit, harus hati-
hati dalam penyaluran bantuan ini, sehingga
peruntukannya benar-benar dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat yang membutuhkan serta tidak Harus Melalui Pembahasan
disalahgunakan.
“Lembaga DPRD dan aparat juga harus men-
gawasinya secara ketat,” tegas Sigit
Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko
Widodo memutuskan pemerintah pusat akan PALANGKA RAYA, PPOST PSBB, maka harus dipersiap- tunya akan melibatkan pi- from home). Terkecuali kantor masuk, bila ada rencana men-
memberikan BLT senilai Rp 600 ribu/bulan se- kan segala sesuatunya hak TNI/Polri selaku aparat pemerintah, seperti BUMN, gajukan penerapan PSBB.
lama tiga bulan bagi 9 juta lebih keluarga miskin Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Contohnya, pemerintah penegak hukum. Sebut saja, kemudian para pelaku usaha Yang penting semuanya harus
di tanah air. Bantuan ini diberikan sebagai upaya (DPRD) kota Palangka Raya, Wahid Yusuf men- setempat harus mendalami terkait aturan jam malam di bidang kesehatan, penjual dilalui kesiapan.
meminimalisasi dampak pandemi virus korona gatakan, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala tentang kemungkinan penera- yang akan diberlakukan, kebutuhan bahan pokok, pe- Beberapa waktu lalu, tam-
atau Covid-19. pan jam malam dan beberapa termasuk penindakan pada rusahaan atau institusi pada bah wahid, dirinya baru saja
Masyarakat yang mendapatkan BLT ini mer- Besar (PSBB) dapat diberlakukan dengan melihat hal penting lainnya yang mesti warga yang keluar rumah bidang bencana dan komuni- melakukan video conference
eka yang berdomisili di luar Jabodetabek, yakni tingginya data kasus positif virus korona atau Co- dikaji kembali. tanpa kepentingan. kasi serta objek vital lain yang dengan sejumlah ormas kepe-
keluarga yang tercatat dalam data terpadu Ke- vid-19. “Termasuk para petugas Namun begitu, PSBB juga masih tetap harus berjalan. mudaan, seperti GMNI, HMI,
mensos, dan keluarga tersebut belum menerima Dikatakannya, pelaksa- berlaku selama 14 hari sejak di lapangan yang melakukan harus dipertimbangkan agar “PSBB ini berbeda dengan PC IMM, PMKRI, PD KMHDI,
bansos lain, seperti program Keluarga Harapan naan PSBB tertuang dalam disetujui oleh Menkes. Di pemantauan dan pengawasan tidak membuat seluruh akti- lockdown yang membatasi PC KMHDI, MB GMKI mau-
(PKH), Bantuan Pangan Nontunai, ataupun peraturan Menteri Kesehatan mana nantinya hal tersebut di- ketat PSBB. Di mana mer- fi tas berhenti secara total, me- gerak masyarakat maksimal pun kader PMII dan lainnya.
Kartu Pra-Kerja. (Permenkes) RI Nomor 9 Ta- lakukan selama masa inkubasi eka ini tidak diliburkan atau lainkan ada yang tetap boleh 500 meter,” tukas Wahid. “Kami membicarakan ter-
Mensos Juliari Batubara mengatakan, jika hun 2020 tentang pedoman terpanjang selama 14 hari,” bekerja tak mengenal batas. beroperasi dengan beberapa Politikus Partai Golkar ini kait penerapan PSBB ini .
pemerintah pusat juga akan berkoordinasi den- PSBB dalam rangka percepa- ungkap Wahid, Sabtu (25/4) Nah, di sini harus juga dikaji catatan. mengatakan, sejatinya pi- Tentu kami akan memberikan
gan pemerintah daerah untuk penambahan data. tan penanganan Covid-19. kemarin. dengan melihat berbagai sisi,” Sebut saja, seluruh akti- haknya akan mendukung sumbang pikiran terkait apa-
Untuk teknis pembagian bantuan, Kemensos “Berdasarkan Permenkes Untuk Kota Palangka Raya jelas Wahid fitas perkantoran maupun Pemerintah Kota Palangka bila PSBB ini diterapkan di
akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Nomor 9 Tahun 2020, maka itu sendiri, lanjut Wahid, apa- Di sisi lain, pembahasan pembelajaran disekolah akan Raya dalam memutus mata Kota Palangka Raya.,” jelas
(fys/P4) pelaksanaan PSBB nantinya bila ada rencana penerapan lebih lanjut terkait PSBB ten- dialihkan kerumah (work rantai virus korona ini. Ter- Wahid. (fys/P4)

Masyarakat Jangan Mudik Dulu Lelang Proyek

SAMPIT, PPOST H,” katanya, kemarin. gunaan sarana transportasi
Anggota Komisi IV DPRD .Larangan itu berlaku se- laut sebagaimana dimaksud
Kotawaringin Timur (Kotim), jak 24 April 2020 hingga 31 dalam Pasal 1 ayat 2 huruf c
Muhammad Kurniawan An- Mei 2020. Larangan sementara itu. Lanjut Anwar, berlaku un-
war, meminta agar masyarakat penggunaan sarana transpor- tuk semua kapal penumpang. Tidak Mendesak
mendukung pemerintah me- tasi sebagaimana dimaksud Larangan sementara peng-
mutus mata rantai penyebaran pada ayat 1 berlaku untuk gunaan transportasi udara
Covid-19. transportasi darat, transportasi sebagaimana dimaksud dalam
Menurutnya, pada saat ini perkeretaapian, transportasi Pasal 1 ayat 2 huruf d meru-
pemerintah pusat berusaha laut dan transportasi udara. pakan larangan kepada se-
keras untuk menghentikan Menurutnya, larangan se- tiap warga negara melakukan
penyebaran Covid-19 di Indo- mentara penggunaan sarana perjalanan di dalam negeri Harus Ditunda
nesia, tidak terlepas di Kotim transportasi darat sebagaima- melalui bandar udara dari dan
juga sudah menjadi zona merah na dimaksud dalam Pasal 1 ke wilayah yang ditetapkan
dan ditetapkan status tanggap berlaku untuk sarana trans- sebagai pembatasan sosial
darurat. portasi dengan tujuan ke- berskala besar dan/atau zona Dinas Pekerjaan Umum dan Pe- Nomor 177/KMK.07/2020 ten-
“Kami mengimbau masyara- luar dan/atau masuk wilayah merah penyebaran Covid-19, SAMPIT, PPOST
kat untuk tidak mudik terlebih pembatasan sosial berskala baik dengan menggunakan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nataan Ruang melakukan lelang tang percepatan penyesuaian
tehadap sejumlah paket proyek
Anggaran Pendapatan dan Be-
dulu demi membantu memu- besar, zona merah penyeba- transportasi umum maupun (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun mengatakan, melalui situs Lembaga Pelelangan lanja Daerah (APBD) 2020 dalam
tus penyebaran Covid-19. Dit- ran Covid-19 dan aglomerasi transportasi pribadi. sangat sepakat agar di tengah wabah corona virus disease Secara Elektronik (LPSE). rangka penanganan Covid-19.
ambah baru terbitnya Peraturan yang telah ditetapkan sebagai “Tidak lupa juga agar kita Proyek itu mulai dari peker- SKB dua menteri tersebut
Menteri Nomor 25 Tahun 2020 wilayah pembatasan sosial berdoa bersama-sama sehingga atau Covid-19 ini pemerintah daerah hendaknya menunda jaan fi sik, jalan dan irigasi serta mengharuskan pemerintah
tentang pengendalian transpor- berskala besar. wabah pademi ini segera ber- sementara sejumlah proyek terutama yang melalui tahap juga ada pelelangan pengadaan daerah sekurang-kurangnya
tasi selama mudik Idul Fitri 1441 Larangan sementara peng- lalu,” kata Anwar. (bn/P4) pelelangan. lainnya, sementara di sisi lain, melakukan penyesuaian pe-
Pemkab Kotim melalui tim angg- mangkasan anggaran 50 persen
Kaji Ulang Pemotongan TPP PNS bisa dipersiapkan untuk penanga- tidak mendesak. aran pemerintah daerah melaku- pada pos anggaran tertentu, sep-
Menurutnya, anggaran untuk itu
“Bahkan kalau anggaran kita
erti belanja pegawai, belanja ba-
kan rasionalisasi besar-besaran.
nan Covid-19. Sebab, penelusuran-
Semua ini mengacu terkait
sionalisasi ini bisa meminjam dana
nya sejumlah proyek pemerintah memang kekurangan karena ra- pananganan Covid-19, pemer- rang dan jasa dan belanja modal.
“Kebijakan ini membuat
terus dilelangkan. Sedangkan dari dari proyek multiyears tersebut,” intah pusat mengeluarkan Su- pemerintah kabupaten melaku-
SAMPIT, PPOST pengurus Korpri, mengingat pemerintah pusat menegaskan katanya, kemarin.
Ketua Fraksi PKB DPRD Ko- hal ini merupakan hak para PNS rat Keputusan Bersama Men- kan rasionalisasi banyak instansi
Rimbun mengkritisi saat ini
tawaringin Timur (Kotim), M yang terkena pemotonggan demi untuk sementara menangguhkan Pemkab Kotim khususnya melalui teri Dalam Negeri dan Menteri dan merealokasi anggaran,”
kegiatan fi sik, terutama untuk yang
Abadi, meminta agar Pemkab penanganan Covid-19. Keuangan Nomor 119/2813/SJ sebut Rimbun. . (bn/P4)
Kotim mengkaji ulang kebijakan Hal ini secara tidak langsung
pemotongan tambahan peng- sebagai bentuk tanggung jawab
hasilan pegawai (TPP) pegawai dan kepudulian terhadap ma-
negeri sipil (PNS) di daerah itu. syarakat serta bentuk dukungan
Abadi menyebut, kebijakan mereka kepada pemerintah BERBINCANG-
Anggota Komisi II
pemotongan itu dalang rangka dalam rangka mencegah Co- Dewan Perwakilan
membantu menangani pence- vid-19. Rakyat Daerah
gahan Covid-19 yang terjadi “Tapi perlu diingat jangan (DPRD) Kotawarin-
saat ini. Karena jika sampai sampai anggaran ini disalah- gin Timur, Rimbun,
pemotongan itu dilakukan, dia M Abadi gunakan oleh oknum tertentu, saat berbincang
khawatir niat baik pemkab ini kerena anggaran ini tidak dise- dengan rekannya
justru berdampak hukum di katanya, kemarin. tor ke kas daerah. Jadi, perlu sesama anggota
kemudian hari. Pemotongan dilakukan me- kehati-hatian pengelolaan. Jan- dewan, kemarin.
Ditegaskan, berdasarkan surat lalui bendaharawan satuan gan sampai kebijakan seperti ini
Bupati Kotim 9 April 2020 yang organisasi perangkat daerah bertentangan dengan ketentuan Foto : PPost/IST
ditandatangani Sekda, maka (SOPD) yang selanjutnya disetor pasal 8 Undand-Undang Nomor
besaran pemotonggan TPP PNS ke rekening pengurus Korpri. 9 Tahun 1961 tentang Pengum-
meliputi beberapa golongan. Menurut Abadi, langkah ini pulan Uang dan Barang dan
“Di antaranya PNS eselon 2 perlu dikaji ulang berkaitan pasal 137 Peraturan Pemerintah
sebesar 20 persen, PNS eselon dengan kebijakan terhadap ang- Nomor 12 Tahun 2019 tentang
3 sebesar 15 persen dan PNS garan dari pemotonggan TPP Pengelolaan Keuangan Daerah,”
eseelon 4 sebesar 10 persen,” PNS yang disetor ke rekening jelas Abadi. (bn/P4)