Page 17 - SKH Palangka Post Edisi 27 April 2020

SENIN, 27 APRIL 2020 17

DAMPAK COVID-19
Masyarakat Butuh

Kompensasi dari Pemda

PALANGKA RAYA, PPOST kebijakan tersebut dengan mem-
Menyikapi dampak pandemi berikan berbagai kompensasi.
virus korona atau Covid-19 yang “Pemerintah harus menyiap-
terjadi saat ini, membuat berb- kan langkah selanjutnya dalam
agai sektor kegiatan masyarakat menanggulangi dampak ke-
menjadi lumpuh. bijakan tersebut.
Virus ini di Pemerintah bisa
samping berbaha- memikirkan serta
ya bagi kesehatan membuat kebi-
masyarakat, juga jakan bagaimana
berdampak bu- kompensasi atau
ruk bagi usaha, subsidi untuk ma-
pekerjaan atau syarakat, khusus-
ekonomi masyara- nya bagi masyara-
kat menengah ke kat kurang mam-
bawah di wilayah pu atau menengah
Kalimantan Ten- ke bawah,” kata
gah (Kalteng). anggota Komisi II
Kebijakan peme- ini, belum lama ini.
rintah daerah yang Ina mengatakan,
telah mengeluar- Ina Prayawati kondisi saat ini
kan edaran meli- memang sangat
burkan aktivitas kantor, sekolah sulit bagi masyarakat Kalteng.
serta membatasi aktivitas ma- Terlebih, bagi masyarakat eko-
syarakat di luar rumah untuk me- nomi menengah ke bawah yang
mutus mata rantai penyebaran vi- apabila tidak bekerja, maka sulit
rus mematikan tersebut mendapat untuk menafk ahi keluarganya.
apresiasi dan dukungan wakil Kompensasi atau subsidi di-
rakyat Dewan Perwakilan Rakyat maksud, jelas Ina, yakni berupa
Daerah (DPRD) provinsi. pembagian sembilan bahan po-
Namun disisi lain, kebijakan kok (sembako) kepada masyara-
tersebut juga memberikan dam- kat atau kebijakan lainnya yang
pak bagi kalangan masyarakat bisa membantu masyarakat.
menengah ke bawah. Sebab, “Pemberian bantuan sembako Foto: PPost/Dok
dengan adanya pembatasan ak- tersebut dinilai sangat diperlu- PARIPURNA-Legislator DPRD Kalimantan Tengah, Heri Santoso (kiri), bersama rekannya saat menghadiri rapat paripurna di gedung dewan setempat, belum lama ini.
tivitas, ruang gerak masyarakat kan oleh masyarakat. Kami san-
untuk berusaha dalam rangka gat mengapresiasi apabila pihak
mencukupi kebutuhan hidupnya pemerintah dapat memberikan
juga berkurang. kompensasi atau subsidi kepada Legislator Sarankan
Karena itu, anggota DPRD masyarakat dengan kondisi saat
Kalteng dari Fraksi PDI Perjuan- ini,” kata wakil rakyat dari dae-
gan, Ina Prayawati. mengharap- rah pemilihan (dapil) IV meliputi
kan agar pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya, Barito
(pemda) dapat membantu ma- Utara, Barito Timur dan Barito
syarakat yang terdampak dari Selatan ini. (P4) Pembayaran Proyek Multiyears

PENANGANAN COVID-19
Rincian Penggunaan “Tapi perlu diingat juga Badan Anggaran (Banggar) pembayaran oleh pemerintah

Dana Belum Disampaikan PALANGKA RAYA, PPOST bahwa pemangkasan anggaran DPRD Kalteng itu juga meng- provinsi, maka masyarakat
Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka-
ingatkan bahwa pembayaran
yang bekerja di proyek tersebut
dari berbagai program pem-
limantan Tengah (Kalteng), Heri Santoso, mengingatkan
terhadap berbagai proyek yang
bangunan yang telah dianggar-
juga sangat dirugikan.
“Jangan sampai pemerintah
PALANGKA RAYA, PPOST nyalah yang sangat penting,” pemerintah provinsi (pemprov) jangan asal melakukan kan sebelumnya, tetap harus telah dilaksanakan pihak ke- daerah wanprestasi kepada
memerhatikan hak para pen-
tiga sangat erat kaitannya den-
Wakil Ketua Fraksi Golongan kata wakil Rakyat dari dapil I pemangkasan anggaran.
Karya (Golkar) DPRD Kali- Kalteng meliputi Kabupaten gusaha. Perlu diingat, jangan gan nasib para pekerja serta pihak ketiga/swasta. Itu sangat
merugikan pemerintah daerah.
menopang perputaran uang di
sampai pemerintah melaku-
mantan Tengah (Kalteng), Siti Katingan, Gunung Mas dan Pemprov jangan sampai gota dewan dari fraksi Partai kan wanprestasi kepada pi- provinsi ini. Itu kan salah satu penopang
Nafsiah mengatakan, pihaknya Kota Palangka Raya tersebut. lupa terhadap kewajibannya Demokrat ini, secara jelas hak swasta yang telah melak- Dia mengatakan, banyak pertumbuhan ekonomi daerah
juga sepakat atas usulan realo- Selain itu, Siti juga meminta, dalam melunasi pembayaran dan tegas telah berkomitmen sanakan pembangunan sesuai masyarakat bekerja di proyek- salah satunya adalah kegiatan
kasi anggaran struktur APBD agar pihak eksekutif memberi- kegiatan multiyears tahap per- mendukung serta membantu dengan yang diprogramkan proyek pembangunan yang pembangunan pemerintah. Ka-
2020 sebesar Rp 689 miliar lebih kan penjelasan terkait float- tama dan pembayaran uang pemerintah provinsi men- pemprov,” tambahnya. telah diprogramkan pemerin- lau itu hak haknya di hilangkan
untuk penanganan Covid-19. ing yang dimaksud adalah muka tahap kedua. cegah dan menangani penye- Selain menghindari wan- tah provinsi dan dikerjakan maka pertumbuhan ekonomi
“Fraksi Partai Golkar meng- besaran pembagian anggaran Seluruh pimpinan dan ang- baran pandemi virus korona
harapkan perincian atau float- secara rinci, berapa yang diang- gota DPRD Kalteng, kata ang- atau Covid-19. prestasi atau pengingkaran janji oleh pihak swasta. Untuk daerah mengalami keterpuru-
kan,” kata Heri. (ant/P4)
terhadap pihak ketiga, anggota
itu, apabila tidak dilakukan
ing anggaran harus disampai- garakan untuk alat pelindung
kan secara jelas dan terperinci. diri (APD), seperti pembelian
Sehingga, bisa dipertanggung- masker dan kebutuhan medis
jawabkan dalam hal penggu- lainnya. Terus Awasi Ketersediaan
naan anggaran tersebut,”ucap “Floating besarannya yang
Siti Nafsiah, kemarin. kita belum tahu, memang dis-
Dikatakan Wakil Ketua Komi- ampaikan bahwa untuk kes-
si III DPRD Kalteng bidang ke- ehatan berkisar Rp 200 milyar, Bahan Pokok
sejahteraan rakyat tersebut, pi- tapi rinciannya seperti apa.
haknya masih belum menerima Misalnya, untuk APD, masker,
perincian dari penggunaan ang- kebutuhan medis, sampai tena-
garan penanganan Covid-19, ga medis, maupun pendukung PALANGKA RAYA, PPOST ini kan banyak yang kesuli- satu lini yang harus terpenuhi perda) DPRD Kalteng ini.
mengingat bahwa saat ini data lainnya, seperti tenaga laundri, Anggota DPRD Kalimantan tan bekerja akibat Covid-19 adalah ketersediaan kebutu- Maruadi juga mengingat-
maupun laporan yang disam- security, cleaning service yang Tengah (Kalteng), Maruadi, ini,” kata Maruadi di gedung han pokok yang cukup hingga kan agar pemda memberikan
paikan kepada dewan, hanya bekerja dengan resiko tinggi mengingatkan pemerintah DPRD Kalteng, kemarin. batas waktu karantina diber- solusi bagi masyarakat kurang
berupa laporan secara global. terpapar Covid-19,” katanya. provinsi (pemprov) terus Menurut Maruadi, kampa- lakukan. Bahkan harus bisa mampu. Salah satunya den-
“Rincian penggunaan ang- Hal inilah, menurutnya, men- memantau dan mengawasi nye tetap berada di rumah dan memastikan harganya tetap gan cara menyediakan dan
garan tersebut masih belum gapa Fraksi Golkar meminta ketersediaan sejumlah bahan menjaga jarak serta menerap- terkendali agar tidak mem- membagikan secara gratis
disampaikan kepada kami, agar pemerintah khususnya pokok (bapok) yang menjadi kan sistem karantina yang buat masyarakat semakin kebutuhan pokok kepada
memang ada disampaikan data Gugus Tugas Percepatan Penan- kebutuhan masyarakat. bertujuan untuk memutus kesulitan. masyarakat.
dan laporan secara global, na- ganan Covid-19 bisa transparan Ketersediaan bapok di ten- mata rantai virus korona, har- “Jadi, kami ingatkan kepada Caranya dengan membagi-
mun floating perinciannya be- terkait perincian penggunaan gah penyebaran pandemi us juga diimbangi dengan ket- pemda untuk lebih hati-hati kan kebutuhan pokok secara
lum. Padahal floating perincian- anggaran. (art/P4) virus korona atau Covid-19 ersediaan kebutuhan pokok, dan mempertimbangkan se- gratis kepada masyarakat
jangan sampai kosong atau khususnya bagi masyarakat cara rinci apabila ingin mener- kurang mampu melalui RT
kekurangan karena akan me- Maruadi kurang mampu atau berpeng- apkan karantina wilayah. maupun RW. “Kami berharap
Jangan sampai kebijakan itu
itu bisa dilakukan,” kata ang-
nimbukan kekhawatiran di
hasilan harian rendah.
KOMISI I masyarakat. gatakan, apabila pemda in- justru menimbulkan masalah gota Komisi IV ini membi-
Politisi Golkar ini men-
dangi pembangunan, infra-
baru di masyarakat,” kata
“Pemerintah daerah (pem-
da) juga perlu membantu dan pokok kepada masyarakat gin melanjutkan kebijakan Ketua Badan Pembentukan struktur dan ketenagakerjaan
yang kurang mampu. Itu per-
Yohanes Freddy Ering, Irawati, Ferry Khaidir, menyalurkan sejumlah bahan lu dilakukan, karena sekarang karantina wilayah, maka salah Peraturan Daerah (Bapem- ini.(P4)
Sinar Kemala, Muhajirin, Toga NH, Sugiyarto,
Rusita Irma dan Sirajul Rahman.
KOMISI II Badan PemBentukan Badan kehOrmatan
Lohing Simon, Ina Prayawati, Maryani Sabran, Peraturan daerah dPrd kalteng
Sudarsono, Sriosako, Yeni Maria Marselina Kahta,
Hendry, Jainudin Karim, Fajar Hariady, dPrd kalteng ketua
Sengkon dan Natalia.
ketua acHMad aMur
KOMISI III Maruadi
Duwel Rawing, Andina T. Narang, Siti Nafsiah, Wakil ketua Wakil ketua
Sri Neni Trianawati, Heri Santoso, Niksen S. Bahat, Bryan iskandar juBair ariFin
Andayani, Kuwu Senilawati, Evi Kahayanti
dan Achmad Amur. anggota:
anggota:
KOMISI IV Maryani saBran, ina Prayawati, sarwani, MuHajirin,
sudarsono, HM sriosako,
Artaban, Jubair Arifin, Yulilis, Sarwani, Maruadi, MuHajirin, yulilis, toga HaMonangan
Siswandi, Bryan Iskandar, Achmad Rasyid, jainudin kariM, Fajar Hariady,
Purman Jaya, Tomy Irawan Diran sirajul raHMan. nadeak
dan Rizki Amelia Darwan Ali