Page 13 - SKH Palangka Post Edisi 30 Juni 2020
P. 13

DPRD KOTA PALANGKA RAYA









                SELASA, 30 JUNI 2020                                                                                                                                                                 13


                PSBB Tanpa Humanis


                   Harus Berlaku Adil


                PALANGKA RAYA, PPOST      Ridha, maka hal utama yang
                 Pemerintah Kota (Pemko)   harus diperhatikan manakala
                Palangka Raya saat ini masih   PSBB diterapkan adalah nasib
                mempertimbangkan penerapan   masyarakat. Terutama, mer-
                Pembatasan Sosial Berskala   eka yang semestinya harus
                Besar (PSBB) tahap dua. Kalau   bekerja memenuhi kebutuhan
                jadi, maka bakal diterapkan   hidupnya.
                pada awal Juli nanti.      Contohnya, salah satunya
                 Seiring rencanan PSBB    para pelaku rias pengantin
                tersebut, maka tersiar wacana   yang saat ini belum tersen-
                penerapan PSBB kali ini akan   tuh oleh pemerintah. Dimana
                dilakukan dengan lebih tegas   mereka sama sekali belum
                alias tanpa humanis.      mendapatkan  perhatian  dan
                 Menyikapi                          solusi untuk men-
                akan hal itu, ang-                  gatasi masalah
                gota DPRD kota                      mereka. Terlebih
                Palangka  Raya,                     semenjak adanya
                Norkhalis Ridha                     larangan menikah
                mengatakan,                         dan resepsi den-
                wacana pember-                      gan mengundang
                lakuan PSBB tegas                   banyak orang
                tanpa humanis,                      diberlakukan,
                harus dicermati                     sehingga banyak
                dengan   matang                     dari pekerja rias
                dan maksimal                        pengantin tersebut
                 Artinya, PSBB                      yang terdampak.  DENGAR PENDAPAT-Anggota DPRD kota Palangka Raya saat melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya di gedung dewan setempat, kemarin.    Foto : Istimewa
                harus berlaku adil                   Di lain pihak,
                bagi semua tanpa  Norkhalis Ridha   banyak kebijakan
                terkecuali. Diber-                  yang dilakukan se-
                lakukan penerapan secara mer- gatur tata cara menikah dengan  Dorong Peningkatan
                                          menjak pandemi terus menye-
                ata. “Ibarat kata, jangan hanya   bar. Seperti aturan dari kantor
                mall, pasar, cafe dipersilahkan   urusan agama (KUA) yang men-
                buka, tapi yang lain harus tutup.
                Atau, jangan tempat wisata di-  cara mendaftar via online.
                tutup, tapi kolam pemancingan   “Sehingga  agak  ribet,  aki-
                diperbolehkan buka,” jelasnya,   batnya banyak warga yang ha-
                kemarin.                  rus menikah di bawah tangan.           Partisipasi Pemilih
                 Begitupun  penerapan aturan,   Seperti cerita dari temen saya
                kata Ridha, semuanya harus   yang mengalami hal ini, karena
                diberlakukan merata. Misalkan,   niatnya ingin dihalalkan,” beber
                pedagang jangan lagi melayani   Ridha.
                pembeli yang tidak menggu-  Tidak sampai di situ saja, kata
                nakan masker. Berikutnya,   dia, dampak juga dirasakan oleh   PALANGKA RAYA, PPOST                         sanaan kegiatan pilkada berja-  tingkat partisipasi pemilih yang   lagi,” harapnya.
                ketika menggunakan masker   para tukang urut, pegawai ho-  Dorongan  maupun  dukungan  terhadap  penyelenggaraan   lan dengan baik. KPU hingga   rendah.          Politisi Partai Golkar ini me-
                jangan hanya dikenakan di   tel, pekerja tempat hiburan dan   pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Kalimantan   Bawaslu diharapkan dapat   Karenanya, pencerdasan serta   nilai, pilkada Kalteng sangat
                dagu, melainkan harus menu-  tempat permainan anak, salon,                                                 melaksanakan tugas dengan   edukasi politik kepada ma-  penting bagi masyarakat. Tentu-
                tup hidung.               penjual jasa wisata dan lain-lain   Tengah serentak tahun 2020 terus mengalir.   baik. Sehingga pelaksanaan   syarakat patut menjadi salah   nya tak sekadar hasil, tapi juga
                 “Penegakan PSBB harus    yang semuanya mengeluhkan                                                        pilkada bisa berjalan lancar,”   satu prioritas,  sehingga  pe-  terkait partisipasi masyarakat
                benar-benar menyentuh se-  hal yang sama.              Pelaksanaan setiap tahapan   Ketua Komisi A Dewan Per-  tutur, Senin (29/6).   mimpin yang dihasilkan dari   patut dilibatkan sejak awal,
                genap orang tanpa terkecuali.   “Sebaiknya ada langkah dan   pilkada meski di tengah pan-  wakilan Rakyat Daerah (DPRD)   Subandi juga menaruh ha-  penyelenggaraan pilkada juga   supaya bisa memilih kepala
                Jangan hanya sebatas  menindak   solusi untuk mereka. Sebut saja   demi diharapkan mampu ber-  kota Palangka Raya, Subandi   rapan terhadap proses sosial-  merupakan yang paling terbaik.   daerah yang bisa dipercaya
                orang yang tidak menggunakan   bisa melalui pembatasan jam op-  jalan dengan baik. Dengan   mengatakan, pelaksanaan pesta   isasi pelaksanaan pilkada dapat   “Belajar dari pemilu presiden   masyarakat.
                masker, apalagi sampai harus   erasional kegiatan, pembatasan   begitu penyelenggaraan pesta   demokrasi harus bisa berjalan   dilakukan secara maksimal,   dan legislatif tahun lalu, kita   “Ini semata-mata adalah un-
                denda. Sangat disayangkan bila   pelanggan setiap harinya, pem-  demokrasi untuk pemilihan   dengan baik, sehingga nanti-  mengingat dalam penyelengga-  harapkan ada evaluasi dan   tuk kepentingan masyarakat
                tujuannya PSBB hanya demiki-  berlakuan protokol kesehatan   gubernur dan wakil gubernur   nya bisa menghasilkan kepala   raan pemilihan umum pilkada   peningkatan partisipasi pemilih   secara luas, maka maksimalkan
                an,” jelas Ridha.         yang super ketat serta solusi   yang di jadwalkan 9 Desember   daerah sesuai harapan rakyat.  sebelumnya masih ada be-  yang sebenarnya sudah cukup   sosialisasi jelang pesta rakyat,”
                 Terlepas dari itu, lanjut   lainnya,” jelas Ridha. (fys/P4)  2020 berjalan sukses.  “Saya sangat berharap pelak-  berapa kendala ditemui. Seperti   baik. Namun, harus lebih baik   kata Subandi. (fys/P4)


















                     Tiap Desa Harus Punya


                               Satgas Karhutla




                SAMPIT, PPOST                                       dan mekanisme penganggaran
                 Anggota Komisi II DPRD                             untuk  perlengkapan  hingga
                Kotawaringin Timur (Kotim),                         logistik para petugas tidak di-
                Syahbana, meminta agar di tiap                      anggarkan melalui dana desa,”
                desa segera dipersiapkan satgas                     tegas dia.
                kebakaran hutan dan lahan                            Dengan dana desa seyog-
                (karhutla).                                         yanya bisa membiayai pem-
                 Syahbana menekankan, agar                          bentukan satgas karhutla di
                pemerintah kabupaten (pemk-                         tingkat desa. Selain itu juga
                ab) turut membantu pemer-                           bisa digunakan untuk membeli
                intah desa  dan  masyarakat                         peralatan pemadam kebakaran.
                mempersiapkan satgas itu di                         Hal itu tidak akan menyalahi
                setiap desa. Ia mengingatkan                        aturan dan tidak bisa dikatakan
                jangan sampai ketidaksigapan                        penyalahgunaan anggaran.
                pemerintah dalam menjalin ke-                        “Yang penting itu jangan fi k-
                bersamaan dengan masyarakat                         tif. Semuanya riil, ada laporan-
                untuk memadamkan api.           Syahbana            nya dan  ada barangnya,” jelas
                 Apalagi jauh hari sebelum-                         Syahbana.
                nya, DPRD sudah menekankan   latannya dari pemerintah.    Justru pemdes salah jika areal
                agar Pemkab Kotim mengin-  “Sampai saat ini saya lihat   desa dibiarkan terbakar semen-
                struksikan  pemerintah desa   satgas itu belum ada. Bahkan   tara dana desa tidak digunakan
                (pemdes) memiliki satgas kar-  pemerintahan desa juga men-  dan setiap tahun hanya jadi
                hutla. Satgas ini dibantu pera-  gaku kesulitan, karena sistem   silpa. (bn/P4)

                          Pembenahan Sektor                                                     DENDA MASKER-Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Agus Seruyantara, mengimbau agar masyara-
                                                                                                                                                                                                      Foto: BN
                                                                                                kat jangan terjebak dengan isu pungutan liar soal masker.
                Investasi Perlu Keberanian                                                      Tidak Benar Isu Denda




                SAMPIT, PPOST             perizinan yang sudah dilaku-
                 Ketua Komisi II DPRD Kota-  kan pemerintah sebelumnya.
                waringin Timur (Kotim), Dar-  Sehingga tinggal melanjutkan
                mawati, menyebutkan pembe-  agar berakhir dengan tertib.                              Masker Rp 250 Ribu
                nahan sektor investasi di daerah   “Kalau misal ada yang kele-
                ini memang perlu keberanian   bihan, tinggal dibicarakan saja
                dan kemauan bersama.      baik-baik. Kemudian jadikan
                 Salah satunya berkaitan den-  areal plasma. Itu bagian dari
                gan tingkat kepatuhan dan   kewajiban perusahaan menye-                         SAMPIT, PPOST                                         dengan  sejumlah uang.     kan berarti masyarakat semau-
                pelaksanaan kewajiban dari   diakannya,” kata Darmawati,                        Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)    “Semua sudah jelas,  denda   nya saja tidak menggunakan
                perusahaan perkebunan besar   kemarin.                                                                                                yang dimaksud tidak ada dan   masker. Masih ada sanksi lain
                yang beroperasi di Kotim.  Ia mengatakan, jika investasi                        Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Agus Seruyantara,   Gugus Tugas sudah mematah-  yang diberikan petugas kepada
                 Penataan investasi daerah   di daerah cenderung masih                          mengimbau agar masyarakat jangan terjebak dengan isu   kan semua isu bahwasanya   warga yang keluar rumah tidak
                menuju ke arah yang tertib dan   banyak yang nakal. Berbagai                    pungutan liar soal masker.                            Gugus Tugas menjatuhkan    menggunakan masker tersebut.
                taat kepada aturan harus di-  kewajiban yang mestinya dip-  Darmawati                                                                 denda kepada yang tidak pakai   “Kami minta masyarakat
                lakukan. Ini dunia usaha nya-  atuhi justru diabaikan. Con-                                                                           masker. Kalaupun ada, silakan   setiap keluar rumah harus
                man dan aman, sehingga itu   tohnya, seperti pelaksanaan   bagus, tetapi dalam pelaksa-  Pasalnya, belakangan ini   nakan  masker.    lapor ke Gugus Tugas siapa   menggunakan masker. Itu se-
                harus dimulai dari pemerintah   plasma, tanggungjawab sosial   naan di lapangan tidak sesuai   masyarakat diresahkan den-  Padahal, kata  Agus, Gu-  yang sampai menarik pung-  buah kewajiban yang harus kita
                kabupaten.                (CSR), dan program lainnya.  dengan apa yang ada di aturan   gan kabar yang  menyebutkan   gus  Tugas  sudah  memban-  utan denda itu,” kata Agus,    patuhi bersama untuk  segera
                 Penataan investasi bisa di-  “Secara regulasi di atas kertas   dan ketentuan tadi,” jelas Dar-  akan dikenakan denda sebesar   tah semua itu dan tidak ada,   kemarin.   memutus mata rantai dari wa-
                lakukan melalui program audit   memang sangat baik dan sudah   mawati. (bn/P4)   Rp250 ribu jika tidak menggu-  terutama untuk sanksi denda   Meski begitu, kata Agus, bu-  bah ini,” ucap Agus. (bn/P4)
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18