Page 15 - SKH Palangka Post Edisi 30 Juni 2020

SELASA, 30 JUNI 2020 15

Gumas Diharap Mampu

Penuhi Kebutuhan

Beras Mandiri

KUALA KURUN, PPOST Penyang Karuhei Tatau, untuk diharapkan akan dapat berjalan
Wakil Ketua DPRD Gunung Mas (Gumas) Binartha ber- selalu mendukung program baik,” terangnya.
pemerintah di bidang pertanian.
Sebelumnya, Bupati Gumas
harap, kedepan daerah ini mampu dapat memenuhi ke- ”Dengan adanya dukungan Jaya S Monong mengakui, pada
butuhan beras secara mandiri, tanpa harus bergantung dari petani, kami berharap kede- tahun 2020, target sasaran tanam
terhadap daerah lain. pan Kabupaten Gumas akan padi sawah seluas 100 hektare,
menjadi sentra beras,” ujarnya. di tiga kecamatan yakni Kurun,
”Kalau saya menilai potensi telah tersedia di Kecamatan Kurun, Dia menambahkan, agar ber- Tewah, dan Rungan.
untuk tanam padi sawah di Ka- Tewah, dan Rungan. bagai program di bidang perta- Hingga April, produksi pada
bupaten Gumas sangat bagus. ”Melihat berbagai potensi nian dapat berjalan baik, maka sawah mencapai 713 ton gabah
Sekarang ini, tinggal kemauan yang ada, ini artinya kembali diperlukan pendampingan dan kering panen (GKP), tersebar di
dan niat dari para petani kita,” bergantung kepada masyarakat bimbingan dari Petugas Pe- lima kecamatan yakni Sepang,
ucap Binartha, Senin (29/6). khususnya petani. Apakah mau nyuluh Lapangan (PPL) di Dinas Kurun, Tewah, Rungan, dan
Legislator dari daerah pemilihan memanfaatkan berbagai potensi, Pertanian setempat. Manuhing Raya.
(dapil) II mencakup Kecamatan sehingga Kabupaten Gumas ”Kami ingatkan kepada setiap ”Melalui gerakan tanam padi
Foto: PPost/Anthoneal
HADIRI PARIPURNA - Anggota DPRD Gumas Untung Jaya Bangas (ujung kiri) ketika menghadiri Rapat Paripurna DPRD Rungan Hulu, Rungan, Rungan dapat mandiri dalam memenuhi PPL agar selalu mendampingi sawah ini akan memotivasi pet-
setempat, pekan lalu. Barat, Manuhing, dan Manuhing kebutuhan beras,” tuturnya. petani, seperti saat melakukan ani, untuk segera kembali turun
Raya ini mengatakan, potensi yang Politikus Partai Golkar ini tanam, pemupukan, perawatan, ke sawah, melakukan pengolah-
Smart Agro untuk Tingkatkan ada di antaranya, lahan yang masih mengajak masyarakat khusus- cara menanggulangi hama, hing- an tanah dan penanaman padi,”
ga panen. Dengan demikian,
luas, bendungan untuk irigasi yang
nya petani di Bumi Habangkalan
pungkasnya. (nth/P3)
Sektor Pertanian PBS Wajib Realisasikan Plasma 20 Persen dari HGU

KUALA KURUN, PPOST Jaya Bangas, Senin (29/6). Politikus Partai Demokrat ini
Sekarang ini, Pemerintah Ka- Ia menuturkan, smart agro berharap kedepan, setiap pro- KUALA KURUN, PPOST 2007, dan Undang Undang (UU) arkan pemerintah, mewajibkan konsesi, tolong segera realisasi-
bupaten (Pemkab) Gunung Mas tersebut bukan suatu program gram prioritas yang digalakkan Wakil Ketua DPRD Gunung nomor 34 tahun 2014 tentang seluruh PBS perkebunan kelapa kan,” tegasnya.
(Gumas) tengah menggalakkan yang berlebihan. Mungkin saja pemerintah daerah akan mem- Mas (Gumas) Binartha meminta perkebunan,” ucap Binartha, sawit yang ada di Gumas, untuk Ia pun mengapresiasi PBS
tiga program prioritas, yang akan bisa tercapai, karena Kabu- berikan dampak positif sebagai kepada Perusahaan Besar Swasta Senin (29/6) . membangun kebun plasma 20 yang sudah merealisasikan
sesuai dengan visi misi bupati paten Gumas memiliki sumber upaya untuk peningkatan kese- (PBS) di daerah ini, yang bergerak Legislator dari daerah pemili- persen dari konsesi,” tuturnya. membangun kebun plasma 20
dan wakil bupati. Salah satunya daya alam (SDA) yang melim- jahteraan masyarakat, termasuk di sektor perkebunan kelapa han (dapil) II mencakup Keca- Politikus Partai Golkar ini persen dari HGU. Kedepan,
adalah program smart agro di pah, sehingga sangat cocok akan memberikan keuntungan sawit, agar mentaati aturan. Salah matan Rungan Hulu, Rungan, mengakui, memang masih ada hubungan PBS perkebunan
sektor pertanian. untuk pengembangan sektor bagi daerah ini. satunya adalah mengenai kewa- Rungan Barat, Manuhing, dan PBS di bidang perkebunan ke- kelapa sawit dengan petani
”Smart agro adalah program pertanian. ”Semoga semua program jiban membangun kebun plasma Manuhing Raya ini meminta agar pala sawit di Bumi Habangkalan plasma harus terbina dengan
untuk meningkatkan sektor ”Yang menjadi kendala saat yang dicanangkan Pemkab Gu- 20 persen dari hak guna usaha semua PBS di bidang perkebunan Penyang Karuhei Tatau yang ma- baik, dalam kerangka kerja yang
pertanian. Tentu kami sangat ini adalah terkait dengan minat mas, dampaknya dapat dira- (HGU) yang dimiliki. kelapa sawit, dapat merealisasi- sih belum melaksanakan kewa- saling menguntungkan.
mendukung program prioritas masyarakat untuk menggeluti sakan oleh seluruh masyarakat,” ”Kewajiban PBS di bidang kan kebun plasma 20 persen dari jiban dalam membangun kebun ”Terima kasih kepada PBS
yang merupakan wujud kes- sektor pertanian. Hampir selu- tandas legislator dari daerah perkebunan kelapa sawit dalam total konsesi yang dimilikinya. plasma 20 persen dari HGU. yang telah melaksanakan ke-
eriusan dalam meningkatkan ruh masyarakat lebih memilih pemilihan (dapil) III mencakup membangun kebun plasma 20 ”Kebun plasma merupakan ”Bagi PBS di Kabupaten Gu- wajibannya. Memang antara PBS
sektor pertanian,” ucap Ang- beralih profesi ke pekerjaan lain Kecamatan Tewah, Kahayan persen dari HGU, sudah ada sejak sebuah kewajiban yang har- nung Mas yang belum melak- dan petani plasma harus saling
gota Dewan Perwakilan Rakyat yang menguntungkan, seperti Hulu Utara, Damang Batu, dan tahun 2007, yakni sejak terbit- us dilaksanakan oleh PBS lak- sanakan kewajibannya memban- menguntungkan,” tukasnya.
Daerah (DPRD) Gumas, Untung penambang emas,” ujar Untung. Miri Manasa ini. (nth/P3) nya Permentan nomor 26 tahun sanakan. Regulasi yang dikelu- gun kebun plasma 20 persen dari (nth/P3)

DPRD KOTAWARINGIN BARAT

WTP Diperoleh Berkat Kerja Keras Semua Pihak

Wabup Sampaikan Pidato Pengantar Raperda LKPj APBD 2019

PANGKALAN BUN, PPOST laporan arus kas, laporan perubahan ditetapkan yaitu Rp120,684 miliar.
Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Ahmadi Riansyah sisa anggaran lebih, laporan opera- Sedangkan realisasi pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp27 miliar
sional, laporan perubahan ekuitas,
menyampaikan pidato pengantar terhadap Raperda Kabu- neraca serta catatan atas laporan atau 100 persen dari anggaran
paten Kobar, tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) keuangan. pengeluaran pembiayaan yang
Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, dalam rapat Realisasi Pendapatan sebesar ditetapkan.
Dalam sambutanya, Wabup
paripurna di DPRD setempat, Senin (29/6). Rp1,357 triliun atau 93,82 persen mengapresiasi atas kinerja yang
dari anggaran pendapatan yang
“Kita menyampaikan pidato predikat WTP ini. Tak lupa ini juga ditetapkan sebesar Rp1,44 triliun. dilakukan oleh seluruh jajaran
pengantar Bupati tentang pertang- berkat dari bimbingan dari BPK RI Meliputi PAD Rp170,85 miliar pemerintah Kobar, atas capaian kin-
gungjawaban pelaksanaan APBD dalam pelaksanaan pelaporan. atau 75,14 persen. Dana perim- erja yang telah diraih dan berharap
tahun 2019. Alhamdulillah di tahun “Kita berharap ke depan, laporan bangan Rp961,79 miliar atau 98,81 untuk lebih ditingkatkan, sehingga SERAHKAN LKPJ
APBD 2019 -
2020 kita kembali mendapat predi- kita kualitasnya juga semakin baik, persen. Lain-lain pendapatan dae- selalu memperoleh opini WTP yang Wabup Kobar
kat wajar tanpa pengecualian (WTP) tepat waktu dan tetap mendapat rah Rp37,44 miliar atau 84,57 persen. berkualitas. Ahmadi Riansyah
dari BPK RI yang keenam kalinya,” WTP,” ungkapnya. Realisasi belanja dan transfer “Maka dengan pengelolaan menyerahkan
ujar Ahmadi. Ahmadi menyampaikan, laporan sebesar Rp1,391 triliun atau 92,81 keuangan yang transparan, akurat Laporan Pertang-
Wabup menyampaikan, bahwa keuangan pemerintah daerah yang persen dari anggaran belanja dan dan akuntabel, sehingga kepercay- gungjawaban (LKPj)
WTP yang diperoleh ini semuanya disampaikan telah sesuai dengan transfer yang ditetapkan sebesar aan masyarakat terhadap kinerja Pelaksanaan APBD
berkat sinergitas, komunikasi, koor- Peraturan Pemerintah nomor 71 ta- Rp1,499 triliun. pemerintah daerah lebih meningkat, tahun 2019, dan
dinasi dan kerja keras dari semua hun 2010 tentang standar akuntansi Untuk realisasi penerimaan pem- yang akan menjadi modal besar diterima oleh Ketua
pihak. Baik dari DPRD, SOPD, dan pemerintahan, terdiri atas tujuh jenis biayaan sebesar Rp120,826 miliar dalam pembangunan demi terwu- DPRD Kobar Rusdi
lapisan masyarakat yang ikut serta laporan. atau 100,12 persen dari anggaran judnya kesejahteraan masyarakat,” Gozali, Senin (29/6).
andil untuk mendapatkan meraih Yaitu, laporan realisasi anggaran, penerimaan pembiayaan yang tandasnya. (bn/P3)
Foto: BN/Danang
DPRD KATINGAN

Berikan Sanksi Desa

Tak Sampaikan LKPj APBDes

KASONGAN, PPOST piran keterangan kekayaan desa Des merupakan salah satu kri-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katingan me- harus diberi sanksi tegas yang di- teria dan kewajiban yang harus
tuangkan dalam Peraturan Bupati
dilakukan oleh Pemerintah Desa
minta kepada Pemerintah Daerah setempat untuk mem- (Perbup) Katingan,” ujar Ramba. dalam kerangka transparansi
berikan sanksi kepada desa-desa yang tidak menyampai- Disebutkan, saat ini berdasar- pengelolaan keuangan.
kan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Ang- kan data yang diperoleh ada 45 “Sanksi lain juga yang ha-
garan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). desa yang belum menyampaikan rus dilakukan atau dituangkan
dalam Peraturan Bupati adalah
laporan pertanggungjawaban
pengelolaan APBDes. Kemudian penundaan penyaluran dana
Hal itu ditegaskan dewan Katingan, Ramba pada rapat ada 52 desa yang belum me- desa (DD) bagi desa yang tidak
dalam hasil rapat gabungan paripurna, beberapa waktu lalu. nyampaikan laporan kekayaan menyampaikan laporan keuan-
komisi DPRD Katingan dengan “Desa yang tidak menyampai- desa kepada Camat. gan desa,” demikian Politikus
Foto: PPost/Hairul Saleh
IKUTI PARIPURNA - Empat Anggota DPRD Katingan saat mengikuti rapat paripurna di Gedung Wakil Rakyat setempat, Pemerintah Daerah, yang dis- kan pertanggungjawaban APBDes Pasalnya, laporan pertang- Partai Demokrasi Indonesia
baru-baru ini. ampaikan oleh Anggota DPRD dan tidak menyampaikan lam- gungjawaban pengelolaan APB- Perjuangan ini. (rul/P3)