Page 51 - UAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
P. 51

Indentitas Nasional Menuju Kehidupan Bernegara

                  K.  Bentuk negara satu kesatuan
                         Bentuk  negara  yang  dianut  oleh  Indonesia  sejak
                  Proklamasi  Kemerdekaan  RI  tanggal  17  Agustus  1945
                  adalah  kesatuan.  NKRI  adalah  negara  yang  berbentuk
                  kesatuan  dengan  bentuk  pemerintahan  republik  dengan
                  nama  negara Indonesia
                         Indonesia   menjadi    negara   yang    merdeka,
                  berdaulat.  Merdeka  dari  penjajahan  dan  bisa  menjalankan
                  pemerintahan  sesuai  dengan  keinginan  bangsa  Indonesia
                  sendiri.
                         Hal  ini  sesuai  ketentuan  UUD  NRI  Tahun  1945
                  Pasal 1 ayat (1) : “Negara Indonesia ialah negara kesatuan,
                  yang berbetuk republik”, dan  ayat (2) :”Kedaulatan  berada
                  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-
                  Undang  Dasar”.
                         Kedaulatan  di  tangan  rakyat,  artinya  Indonesia
                  menganut    sistem    demokrasi    dalam    menjalankan
                  pemerintahannya.  Dalam  negara  demokrasi  kekuasaan
                  tertinggi  berada di tangan  rakyat.
                         NKRI  merupakan  negara  kesatuan  yang  dibagi
                  atas  daerah-daerah  provinsi  yang  dibagi  atas  kabupaten
                  dan  kotamadya.  Hal  ini  sesuai  dengan  UUD  NRI  Tahun
                  1945,  Pasal  18  ayat  (1):”Negara  Kesatuan  Republik
                  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah
                  itu dibagi  atas  kabupaten  dan  kota  yang  tiap-tiap  provinsi,
                  kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah,
                  yang  diatur  dengan  undang-undang”.
                         Bentuk  pemerintahan  NKRI  adalah  republik,
                  sehingga  negara  diselenggarakan  berdasarkan  prinsip
                     51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56