Page 3 - edisi cetak

MEGAPOLITAN 3

EDISI 413 5- 25 Maret 2018

ASN Harus Punya

Kemampuan dan 6 OPD Dapat Rapor Merah

Etika Profesi

Terkait Serapan Anggaran

Zola, tidak ada gunanya juga
jika pekerjaan selesai namun
jadi temuan oleh BPK. “Nah
itu akan kita lihat, kenapa ada
keterlambatan, kenapa kok
nilainya C, kita lihat dimana
letak kesalahannya. Apakah
masalah penganggaran atau
masalah lelang,” imbuhnya.
Pada akhir tahun lalu, Zola
menegaskan jika serapan ang-
garan tahun 2017 harus 100
persen. Mandeg-mandegnya
95 persen per OPD, namun
Jambi MF – Wagub Jambi, H Fachrori Umar, pada kenyataannya, ada OPD
menegaskan, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang realisasi serapan anggaran
harus memiliki etika dan kemampuan profesional- dibawah 70 persen.
isme dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada Pada waktu itu, Zola menegas-
masyarakat. kan jika ada OPD yang serapan
Penegasan itu disampaikan saat Rakor Pengem- anggaran minim, maka kepala
bangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur OPD terkait akan dicopot dari
Provinsi Jambi, di aula kantor BPSDM Provinsi jabatannya. Zola ketika ditanya
Jambi, Selasa (27/2). mengenai ultimatumnya waktu
Rakor bertema “Kita Tingkatkan Sinergisitas itu menyebut bahwa dirinya
Program dan Kegiatan BPSDM Guna Terwujudnya akan berkoordinasi dengan
Jambi TUNTAS 2021”. Sekda. “Kita lihat saja. Kita
“ASN harus profesional, memiliki etika profesi, JAMBI - MF. Enam OPD Dari Perikanan, serta Dinas Energi hanya Rp 4.148.922.319.546.42 (27/2/2018). koordinasikan dengan sekda,”
dan bebas KKN yang telah diamanatkan Undang- 43 organisasi perangkat daerah dan Sumber Daya Mineral. atau dengan persentase hanya Menurut informasi yang ia tegasnya.
undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil (OPD) di lingkup Pemerintah Ada tiga klasifikasi untuk 91.95 persen. dapatkan, lanjut Zola, sebelum Sementara itu, Ariansyah,
Negara,” tegas Wagub. Provinsi (Pemprov) Jambi, serapan anggaran lalu. Dimana Hal itu dibenarkan oleh berakhirnya tahun anggaran kepala Dinas Perindustrian dan
Rakor ini jadi harapan guna peningkatan kemam- 6 diantaranya mendapatkan 13 OPD mendapatkan predikat Gubernur Jambi Zumi Zola 2017 lalu ada beberapa kendala Perdagangan Provinsi Jambi
puan serta peran ASN dalam percepatan pemban- rapor merah atau klasifikasi C A dengan warna rapot hijau, Zulkifli. Menurutnya, dalam karena perubahan sistem, di- mengatakan bahwa ada belanja
gunan agar bersesuaian dengan program yang pro terkait serapan anggaran tahun kemudian 24 OPD dengan waktu dekat ini dirinya akan mana pihaknya telah bolak balik hibah barang yang tidak da-
rakyat. 2017 lalu. predikat B dengan warna kuning mengumpulkan OPD terkait kementerian untuk berkonsul- pat dilaksanakan karena tidak
“Tingkatkan koordinasi dan sinergitas dalam Keenam OPD ini adalah Dinas dan enam OPD dengan predikat untuk membahas persoalan ini. tasi, namun itu tidak bisa dikejar relevan. Selain itu, juga ada
melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengem- Perindustrian dan Perdagan- C dengan warna merah. “Nanti kita evaluasi, kenapa kok dan butuh waktu. efisiensi anggaran setiap kegia-
bangan SDM hingga ketingkat paling bawah, ke gan, Dinas Kesehatan, Rumah Dari tiga kategori itu, total nilainya C. Akan kita tanyakan Lanjutnya lagi pihaknya tidak tan sehingga serapan anggaran
desa-desa sehingga diperoleh aparatur sipil negara Sakit Daerah Provinsi Jambi, serapan anggaran baik belanja kepada OPD terkait kenapa mau gegabah, yang penting tidak mencapai target.
profesional yang memiliki kreativitas dan kom- Inspektorat, Dinas Kelautan dan langsung maupun tidak langsung bisa begitu,” kata Zola, Selasa pengerjaan selesai. Menurut ( Naj)
petensi serta daya saing handal,” harap Wagub.
Kepala BPSDM Provinsi Jambi, H.M.Iskandar Na- Terkendala Lahan Pembangunan
sution, mengatakan, Rakor ini dilaksanakan sebagai TNI Harus
upaya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan
antara Pemprpv dan Pemerintah Kabupaten/Kota. TPA di 3 Daerah Batal
“Kegiatan Rakor ini pertama dilakukan di BPSDM,
sebelumnya diselenggarakan kegiatan seperti Diklat Jaga Persatuan
fungsional dan lainnya,” kata Kepala BPSDM.
Rakor BPSDM Aparatur diikuti seluruh perwakilan
Pemerintah Kabupaten/Kota, guna menyesuaikan
beberapa aturan baru, agar dapat diselaraskan pada
Pemerintah Daerah. Jambi -MF - meningkatkan
“Banyak aturan baru 2017 dari Pemerintah Pusat, Kore m 042/ kekompakan.
tentang pengembangan potensi SDM aparatur sipil Gapu, Selasa “Jadilah pelopor
negara,” kata HM Iskandar. ( Humasprov ) (27/2) meng- dalam mening-
gelar kegiatan katkan kesatuan
Masalah Rangkap Jabatan, komunikasi dan persatuan,
serta disiplin di
sosial dengan
keluarga besar tengah masara-
Sekda Jamin Roda TNI, di Balai kat,” katanya.
Prajurit. Acara “Kita harapkan
PemerintahanDapat ini dihadiri ber- agar tetap terpe-
bagai elemen
lihara hubungan
Berjalan Lancar masarakat. emosional yang
Danrem 042/
harmonis antara
Gapu Kolonel Inf Refrizal, prajurit Korem 042/Gapu
JAMBI-MF. Seluruh kepala daerah dan wakil dalam sambutannya yang dengan keluarga besar TNI
kepala daerah di ketiga kabupaten/kota yakni Kota diwakili Kasilogrem Letkol guna terwujudnya rasa keke-
Jambi, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin Infanteri AT Sihombing men- luargaan,” kata dia.
ikut bertarung di Pilkada serentak tahun ini, gatakan, kegiatan komunikasi Dia berharap, dengan di-
Untuk menjalankan roda pemerintahan dijalankan JAMBI – MF Terkait Batal- Bakri anggota DPR RI Dapil terhadap program pemban- keluarga besar TNI tersebut adakan kegiatan tersebut
oleh pejabat sementara yang diajukan oleh Pemerin- nya rencana Pemerintah pusat Jambi “Jika semuanya seperti gunan yang pembiayaannya adalah program komando masarakat bisa mendukung
tah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Kemendagri. melalui Satuan Kerja Penyeha- ini, nantinya tidak ada kema- dialokasikan dari APBN. atas. tugas pokok Korem sebagai
Namun sayang pejabat yang dilantik ternyata tan Lingkungan Permukiman juan di daerah. Kita sama-sama Batal karena pemerintah tiga Ini untuk mewujudkan keber- pertahanan negara. “Mudah-
merangkap dua jabatan ini, dikhawatirkan akan (Satker PLP) Kementerian PU- tahu, untuk membangun daerah kabupaten/kota tersebut tidak samaan dan keeratan hubun- mudahan dengan program ini,
mengganggu efektifitas roda pemerintahan di salah Pera, untuk membangun tem- tidak cukup hanya dengan men- sanggup untuk menyediakan gan dengan seluruh komponen komunikasi dengan seluruh
satu yang dipimpin. Sementara di sisi lain, untuk pat pembuangan akhir (TPA) gandalkan APBD saja,” ujar H lahan. Hal ini terungkap dalam bangsa, terutama di Provinsi elemen dapat terjalin, dan
beberapa jabatan eselon II juga saat ini diisi oleh sampah di Kabupaten Kerinci, Bakri, Selasa (27/2/2018). rapat antara pihak Satker PLP Jambi. bisa mendukung tugas pokok
sejumlah pelaksana tugas karena berbagai macam Kabupaten Sarolangun, dan H Bakri selaku angggota DPR dengan anggota Komisi V DPR Sihombing juga mengimbau Korem, sebagai pertahanan
penyebab. Kota Sungaipenuh RI meminta agar pemerintah RI dari dapil Provinsi Jambi, kepada segenap keluarga besar negara di Provinsi Jambi,”
Namun Sekda Provinsi (Sekdaprov) Jambi, M Hal tersebut disikapi oleh H daerah (pemda) lebih proaktif H Bakri, yang juga turut di- TNI, senantiasa menjaga dan pungkasnya . (li)
Dianto menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan
mengganggu roda pemerintahan.
M Dianto, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dishut Provinsi Jambi Amankan
mengatakan bahwa mereka yang ditempatkan se-
bagai Pjs tersebut adalah orang pilihan. Jadi dari 43
lebih pejabat eselon II di lingkup Provinsi Jambi, Perambah Hutan Gunakan Alat Berat
3 orang itulah yang dipilih oleh Gubernur Jambi
untuk mengemban amanah sebagai Pjs bupati dan
walikota selama cuti. JAMBI - MF. Dinas Kehutanan (Di- “Kita tengah melakukan pendalaman ini Dishut tengah melakukan pengem- ditindak di Kunangan Jaya ini tidak
“Pada saat menjadi Pjs walikota dan bupati serta shut) Provinsi Jambi bersama Polisi terkait aktifitas mereka dikawasan bangan terkait keberadaan komplotan termasuk ke dalam kelompok yang
terkait dengan jabatan yang sebelumnya sudah di- Kehutanan (Polhut) berhasil menga- Reki. Dan dugaan permabahan hutan,” S yang berjumlah belasan orang. memenuhi syarat untuk perhutanan
emban, mereka sudah bisa memilih dan memilah mankan 4 orang terduga perambah katanya. “Kita masih melakukan pengemban- sosial melalui skema kemitraan. Ke-
serta terus berkoordinasi dengan pihak terkait demi hutan. Bahkan, 1 diantaranya sudah Untuk barang bukti ketiganya, Dishut gan untuk identitas komplotan yang beradaan aktivitas ilegal ini sangat
kelancaran. Ini mengingat semua pejabat yang di- ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mengamankan 1 Unit excavator dan sudah diketahui,” ungkapnya. mengganggu implementasi kemitraan
tugaskan itu semua adalah pejabat senior dan saya diamankan di dua lokasi terpisah. 1 unit chainsaw. Kini Dishut tengah Sementara itu, Manager Perlindungan yang sudah disepakati dengan sebagian
yakin mereka sudah berpengalaman,” katanya. Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berupaya membawa excavator yang Hutan PT. Reki, TP. Damanik menga- masyarakat Kunangan Jaya.
“Roda pemerintahan tetap berjalan dengan lancar,” Jambi melalui Kasi Perlindungan berada di tengah hutan Reki yang takan, 3 terduga pelaku perambahan Apalagi, masyarakat yang sudah
ujarnya. Hutan, Iman mengatakan, 3 orang menjadi loaksi pengerjaan. hutan itu sudah diberi peringatan. Ke- menandatangani MoU kemitraan
Sementara itu Pjs Bupati Kerinci Agus Sunaryo be- terduga diamankan di Hutan Harapan Tiga hari sebelumnya, Minggu lalu tiganya diketahui akan membuka lahan dengan Hutan Harapan mendesak ter-
berapa waktu lalu juga mengatakan bahwa meskipun di Kunangan Jaya 1, Desa Bungku, Polhut juga berhasil mengamankan 1 secara illegal. ciptanya keadilan perlakuan terhadap
merangkap dua jabatan dia tetap menjalankan aktivi- Kecamatan Bajubang, Kabupaten orang perambah Hutan dengan inisial Berdasarkan investigasi lapangan, masyarakat.
tas seperti biasa. Baik sebagai Pjs Bupati Kerinci Batanghari SU. Dia diamankan di salah satu hutan ada beberapa nama pemodal, yakni, “Mereka meminta agar para peram-
maupun sebagai asisten II Setda Provinsi Jambi. “Mereka tengah melakukan kegiatan di Kabupaten Muaro Jambi. ES yang mengklaim mengerjakan 60 bah dan pelaku ilegal ditindak sesuai
“Ketika dibutuhkan sebagai Asisten II saya selalu di lokasi,” katanya. Kata Iman, pelaku berinisial SU (30) hektar. Kemudian 2 pemodal lainnya hukum yang berlaku,” ujar Adam.
siap. Begitu pula sebaliknya. Sehingga roda pemer- Dari ketiga terduga itu memiliki yang merupakan warga Lahat Sumat- adalah dua dokter berisinal SE dan SB. Untuk diketahui, Hutan Harapan ada-
intahan tetap berjalan dengan lancar,” ujarnya. peran masing-masing. Pertama B (48), era Selatan. Dari tangan pelaku Dishut SE memodali penggarapan seluas 80 lah kawasan Izin Usaha Pemanfaatan
Dari nama-nama tersebut, yang ditunjuk untuk BK (33) warga Jalan Prabu Siliwangi mengamankan 1 unit chainsaw dan hektar dan SB 50 hektar. Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem
menjabat Pjs Walikota Jambi adalah Muhammad Kasang Jaya Kota Jambi, dan S (33), beberapa batang kayu sebagi barang “Mereka sudah diperingatkan untuk (IUPHHK-RE) seluas 98.555 hektare
Fauzi yang juga sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja warga RT 31 Kunangan Jaya. bukti. tidak berkativitas ilegal dalam kawasan di Sumatera Selatan dan Jambi yang
dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Agus Sunaryo Untuk peran B sebagai helper alat “Sebenarnya banyak barang buktinya, Hutan Harapan, tetapi tidak menggu- dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem
menjadi Pjs Bupati Kerinci sekaligus juga menjabat berat. Kemudian BK sebagai operator karena aksesnya susah kita sampelkan. bris. Makanya kita meminta dukungan Indonesia. Izin untuk areal Sumatera

sebagai Asisten II Setda Provinsi Jambi, dan Pjs alat berat. Sementara S merupakan Kalau dihitung sudah ratusan batang dan bantuan Polhut untuk menindak,” Selatan seluas 52.170 hektare di Ka-
Bupati Merangin adalah Husairi yang juga menjabat orang yang bertanggung jawab terh- yang dikerjakan,” ungkapnya. jelas Manik. bupaten Musi Banyuasin diberikan
sebagai Kepala BKD Provinsi Jambi. adap pengerjaan yang dilakukan oleh Tersangka S, merupakan komplotan Para pelaku dan pemodal peram- melalui SK Menhut No. 293/Menhut-
( Riv) B dan BK. perambah hutan asal Palembang. Saat bahan dan penggarapan lahan yang II/2007. ( JE)