Page 7 - edisi cetak

Sambungan 7

EDISI 413 5- 25 Maret 2018
Menguak .......................................................................................................................................................................................

Hidayat warga Desa Pemun- bendung Batang Asai terse- dan melaksanakan unjukrasa. harga yang ditetapkan tim ap- harga yang ditawarkan secara juga berbeda. ‘’Sekali lagi kita sangat
cak yang lahannya terkena but. Karena penolakan tersebut praisal pada tahun 2014 lalu. global tersebut dengan luas ‘’Tanah saya dihargai Rp 38 mendukung pembangunan,
saluran irigasi kepada harian Menurutnya, rencana per- pembangunan bendung dip- ‘’Harganya jauh turun, pa- lahan yang terpakai untuk ribu permeter, tapi ada tanah tapi kita masyarakat juga in-
ini kemarin (28/2) menga- tama bendung tersebut di- indah ke Desa Kampung dahal logikanya harga tanah saluran irigasi. orang lain di lokasi yang sama gin keadilan. Yang terjadi saat
takan, masyarakat sangat lakukan di Desa Teluk Tigo, Tujuh. naik setiap tahun,’’ ucapnya. ‘’Ternyata tanah saya hanya dihargai Rp 41 ribu permeter, ini tidak ada negoisasi harga,
mendukung pembangunan namun masyarakat menolak. ‘’Saat itu pada tahun 2014, Yang lebih aneh lagi kata Hi- dihargai Rp 38 ribu permeter, kan aneh itu,’’ ucap Hidayat malah terkesan masyarakat
Bendung Batang Asai asal di- Karena ditolak dipindahkan tim appraisal membagi tanah dayat, tim yang akan melaku- padahal tim appraisal tahun sambil mengerutkan dahi. dijebak dengan ucapan kalau
jalankan berdasarkan prinsip ke Desa Pemuncak. Saat itu untuk pembangunan bendung kan pembebasan lahan tidak 2014 yang lalu telah men- ‘’Kita tidak ada rasa iri, tapi tidak menerima silahkan beru-
keadilan. pemilik lahan lokasi pem- sebanyak tiga zona, zona menyampaikan secara terbuka etapkan tanah saya tersebut kita hanya ingin keadilan,’’ rusan ke pengadilan. Kalau
‘’Kita tidak ingin men- bangunan bendung bersedia pertama dihargai Rp 96 ribu berapa harga tanah permeter. masuk dalam zona 2 dengan tambahnya. masyarakat awam mendengar
ghalang-halangi, kita sangat menyerahkan tanahnya untuk permeter, zona dua dihargai ‘’Saat sosialisasi pada 22 Feb- harga Rp 69 ribu permeter. Diterangkan Hidayat, soal kata Pengadilan langsung
mendukung, tapi yang kita lokasi pembangunan bend- Rp 69 ribu permeter dan zona ruari yang lalu, tim tersebut Kok harga tanah saya tambah harga tersebut bukan hanya ketakutan,’’ tandasnya.
sayangkan proses pembe- ung dan terjadilah negoisasi ke tiga dihargai Rp 67 ribu hanya menyampaikan harga murah, seharusnya tambah dirinya yang tidak menerima, Hidayat berharap, tim pem-
basan lahan belum transparan pembebasan lahan yang me- permeter,’’ kata Hidayat. secara global tidak menerang- mahal karena dihitung tim tapi ada 9 pemilik tanah yang bebasan lahan bisa memberi-
dan tidak mengedepankan libatkan tim appraisal (tim Anehnya kata Hidayat, dis- kan harga permeter, artinya appraisal beberapa tahun yang lain di Desa Kampung Tujuh kan tranparansi dan keadilan.
prinsip keadilan,’’ katanya independen, red). Setelah aat akan dilakukan pembe- harga disamarkan atau tidak lalu,’’ jelasnya. yang menolak harga tersebut. Sehingga harga tanah yang
kepada sejumlah wartawan. soal harga tanah disepakati, basan lahan untuk jaringan ada transparansi,’’ katanya. Bukan hanya itu, kejang- Hidayat memprediksi di desa ditetapkan mengikuti keteta-
Hidayat menceritakan ada sejumlah warga yang primer, ternyata harga yang Karena curiga, Hidayat galan lain menurutnya, harga lain juga akan terjadi perdeba- pan tim appraisal pada tahun
kronologis pembangunan tidak memiliki lahan menolak ditawarkan sangat jauh dari mencoba mengkalkulasikan tanah di lokasi yang sama tan soal harga tersebut. 2014 yang lalu.luk
PJS................................................................................................... Warga.............................................................................

menerbitkan Surat Edaran tersebut, pengisian yang Sekretaris Daerah,” bunyi SE sangat selektif atau seleksi aktiitas PETI dan perambah silaturahmi dengan pemerintah Merangin, Muchlis mengatakan
(SE) Nomor: 821/970/SJ dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs tersebut. terbuka setelah mendapat hutan jelasnya daerah dan tokoh masyarakat saat ini empat orang pelaku yang
tentang Penggantian Peja- dengan persetujuan tertulis Untuk menjamin kelan- persetujuan tertulis dari Men- Lanjutnya lagi aktiitas PETI Merangin, Senin (272/2018). sebelumnya sudah diamankan
bat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala dari Menteri Dalam Neg- caran, kesinambungan, dan teri Dalam Negeri. walau tidak seramai dulu tapi Muchlis menyampaikan, masih diproses. Ia pun menga-
Daerah Yang Menyeleng- eri hanya dapat diberikan stabilitas penyelenggaraan “Khusus untuk pengisian
garakan Pilkada Serentak. terhadap izin mutasi pada pemerintahan, pembangunan, jabatan struktural pada Unit masih berjalan dibeberapa hingga saat ini pihaknya tidak jak seluruh lapisan masyarakat
Dalam SE tersebut kekosongan jabatan dengan dan pelayanan masyarakat, Pelaksana Teknis Daerah wilayah di Kabupaten Mer- henti-hentinya melakukan pem- Merangin untuk bersama-sama
Mendagri menegaskan, selektif. menurut SE tersebut, bagi Pj/ (UPTD) sebagai tindak angin, ini bukan disebabkan berantasan terhadap PETI dan menjaga kawasan hutan agar
bagi Kabupaten/Kota yang “Khusus kekosongan jaba- Plt/Pjs Bupati/Wali kota yang lanjut Peraturan Menteri semata faktor ekonomi saja perambahan hutan. Tidak hanya tidak dirambah.
melaksanakan Pilkada ser- tan Sekretaris Daerah Kabu- melaksanakan Pilkada, yang Dalam Negeri Nomor 12 tapi juga disebabkan penegakan di Merangin, namun juga di ber- Begitu juga dengan PETI,
entak, maka Pejabat yang paten/Kota yang disebabkan akhir masa jabatannya lebih Tahun 2017 tentang Pedo- hukum yang kita nilai masih bagai daerah lainnya di Provinsi Muchlis juga meminta agar
ditetapkan sebagai Pj/Plt/ karena yang bersangkutan dari 1 (satu) tahun terhitung man Pembentukan dan Klari-
Pjs tidak diperkenankan mengikuti Pilkada, keko- sejak 6 (enam) bulan sebe- fikasi Cabang Dinas dan Unit lemah jelasnya Jambi. masyarakat untuk tidak lagi
melakukan mutasi jabatan songan tersebut diisi dengan lum hari tanggal penetapan Pelaksana Teknis Daerah “kalau penegakan hukum Namun demikian, Muchlis melakukannya. Tidak hanya
kecuali mendapat persetu- Penjabat Sekretaris Daerah pasangan calon, terhadap dapat dilaksanakan setelah kuat,baik terhadap para pelaku mengataka jika pihaknya tidak merusak lingkungan, Muchlis
juan tertulis dari Menteri yang ditunjuk oleh Kepala kekosongan jabatan pada mendapat persetujuan tertulis maupun yang memback upnya bisa bekerja sendiri. Perlu dun- mengatakan PETI juga ber-
Dalam Negeri. Daerah sesuai dengan Pera- perangkat daerah dapat di- dari Menteri Dalam Negeri,” saya rasa PETI dikabupaten gan dari semua pihak, khusus- dampak pada kesehatan.
Dalam hal terjadinya keko- turan Presiden Nomor 3 laksanakan pengisian pejabat bunyi akhir SE tersebut. Merangin sudah lama berhenti nya pemerintah daerah, untuk “Penggunaan mercuri yang
songan jabatan, menurut SE Tahun 2018 tentang Penjabat berupa mutasi yang bersifat (*/ES
KPK................................................................................................. terangnya memberantas PETI dan peram- berlebihan dapat mengakibatkan
Sementara itu Kapolda Jambi,
kelumpuhan pada masyarakat
bahan hutan tersebut.
kami masih terus berjalan melakukan rapat dengan Seperti yang telah dilan- sendiri diduga menerima Brigjen Pol Muchlis AS, me- “Karena ini bukan persoalan yang mengonsumsi air yang
sama seperti kasus-kasus pimpinan KPK di gedung sirkan oleh Media Massa hadiah atau janji terkait nyampaikan komitmsn untuk hukum saja, namun juga ada sudah tercemar. Jadi, mari ber-
yang lain,” jelas Febri. KPK, Jakarta, Senin KPK telah menetapkan proyek-proyek di Provinsi memberantas penambangan masalah lainnya seperti sosial, pikir apa yang kita tanamkan
“Kenapa (Zumi Zola) be- “Kami menunggu tetap Zola dan Kepala Bidang Jambi dan penerimaan lain emas tanpa izin (PETI) dan ekonomi, dan budaya,” ujar nanti akan tuwai anak cucu kita
lum ditahan karena memang asas praduga tak bersalah, Bina Marga PUPR Provinsi dalam kurun jabatannya perambahan hutan di Kabupaten Muchlis. nantinya, jadi ini tidak semata
kami mengacu kepada Pasal menunggu proses penyidi- Jambi Arfan sebagai ter- sebagai Gubernur Jambi pe- Merangin. Komitmen terssbut Khusus untuk perambahan mata wewenang polri tetapi kita
21 KUHP, maka tidak ter- kan di KPK,” kata Tjahjo sangka tindak pidana ko- riode 2016-2021 sejumlah disampaikan Muchlis saat ber- hutan di wilayah Kabupaten semua,” pungkas Muchlis. (as)
tutup kemungkinan penah- sesuai melakukan rapat den- rupsi menerima gratifikasi sekitar Rp6 miliar.
anan dilakukan,” ujar Febri gan pimpinan KPK di ge- terkait proyek-proyek di KPK pun saat ini sedang Proyek............................................................................
Diansyah dung KPK, Jakarta, Senin. Dinas PUPR Provinsi Jambi mendalami dugaan pem-
Sementara itu proses Soal pemberhentian Zola, Tahun 2014-2017 pada 2 berian uang kepada Zola kurang lebih 10 meter, akibat ini sejatinya mengurangi dapak Kabid yang lama,” jelas Syaiful
pemberhentian gubernur kata Tjahjo, Kemendagri Februari 2018. dan Arfan terkait proyek- dilanda air bah beberapa waktu buruk, bukan malah menambah mengelak saat ditemui sumbar-
Jambi Zumi Zola yang juga akan menunggu sam- Zola sendiri telah diperiksa proyek di Pemprov Jambi lalu, sedangkan proyek tersebut penderitaan warga, bahkan time.com bebera waktu lalu.
telah ditetapkan sebagai pai berkas perkara Zola dil- untuk pertama kalinya seba- tersebut. baru saja di Provisional Hand lapangan sepakbola dekat SD 01 Lebih lanjut dijelaskannya un-
tersangka penerimaan impahkan ke pengadilan. gai tersangka terkait kasus Zola dan Arfan disangka- Over (PHO). Pasar Laban ini, hancur akibat tuk Pejabat Pembuat Komitmen
gratifikasi.akan dilakukan “Yang penting dia bisa itu pada Kamis (15/2). kan pasal 12 B atau pasal Menurut Fadal, Ketua Lemba- terjangan air bah,” jelas Fadal (PPK) dalam proyek tersebut di-
setelah menunggu proses membagi waktu harus ko- Gratifikasi yang diduga 11 UU No. 31 tahun 1999 ga Pemberdayaan Masyarakat yang juga ketua RT Sementara pegang oleh Rudi Rinaldi yang
penyedikan dari KPK operatif dengan KPK, bisa diterima Zola dan Arfan sebagaimana telah diubah (LPM) setempat menjelaskan itu Syaiful Bahri, Kepala Bi- juga saat itu menjabat kepala
Hal tersebut diungkap- melaksanakan fungsi tugas adalah Rp6 miliar. dengan UU No. 20 tahun bahwa pihaknya sudah beberapa dang Rehabilitas dan Rekon- BPBD Kota Padang.
kan oleh Menteri Dalam pemerintahan sehari-hari,” Tersangka Zola baik ber- 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kali melayangkan surat kepada struksi BPBD Kota Padang, “PPK proyek dijabat Kepala
Negeri Tjahjo Kumolo usai ucap Mendagri. sama dengan Arfan maupun KUHP. (asmadi) Kepala Bidang Rehabilitas dan menjelakan bahwa dirinya baru BPBD lama yang sudah mem-

Batang Merao...................................................................................... Rekonstruksi BPBD Kota Pa- menjabat Kabid pada Februari berikan PHO lengkap dengan
dang, mengenai jobolnya dind- 2017 menggantikan Kabid lama SPJ-nya. Saat pencairan dana
yang dikerjakan oleh PT pekerjaan sebenarnya se- galian scapator yg berkerja proyek yang menelan dana ing penahan tebing tersebut. Irwan. Jadi menurutnya proyek baru digantikan dengan Kuasa
Jambi Kreasi Global Indo banyak 27000 m3, namun untuk melakukan pengero- besar tanpa ada papan nama , “Saya dan perangkat desa tersebut bukanlah menjadi tang- Pengguna Anggaran (KPA)
dengan panjang pengerukan dilapangan didiuga hanya kan yang tidak sesuai dengan dan tidak menampilkan nilai lainnya pernah diundang dalam gung jawabnya. Edi Hasymi dan saya Pejabat

3,5 KM sisi kiri dan 3, 5 mencapai 18000 m3 yang hasil kubikasi yg di hampar kontrak serta tahapan selesai perencanaan gambar proyek “Berdasarkan dari data yang Pelaksana Teknis Kegiatan,”
KM pada sisi kanan total dihamparkan diteras bahu kan di perkirakan mencapai pekerjaan di Kantor DAMKAR, saat saya terima, proyek tersebut sambungnya.
keseluruhan 7 KM dengan sungai jelasnya 18 ribu kubikasi yg sudah di Ungkapnya lagi menurut itu saya mengusulkan agar sudah diperpanjang dari Januari Berbanding terbalik dari apa
total dana Rp 5 M Kami meyakini ini tidak lakukan keterangan kosultan penga- posisi penahan tanah dibuat hingga 31 Maret 2017, namun yang dinyatakan Syaiful Bahri,
Namun dilapangan hasil sesuai dengan dengan dana Sedangkan kontrak kerja was lapangan untuk melaku- lurus, supaya debit air keluar tanggal 17 Februari 2017 terjadi bahwa sebelum meletakan ja-
kubikasi yang diperoleh Rp 5 M dari hasil peker- volume yg dharus di lakukan kan penghitungan dari PHO tetap stabil, namun kenyataan- mutasi, saya ditempatkan disini batan pihaknya sudah meny-
diduga tidak sesuai, dengan jaan yang sudah di kerjakan dalam petunjuk sebanyak juga tidak melibat kan kon- nya dibuat melintang hingg menggantikan posisi kabid yang erahkan seluruh dokumennya
volume pekerjaan jelasnya .menimbulkan tanda tanya. untuk 27 ribu m3 sultan pengawas terangnya debit air tidak dapat dikontrol. lama, jadi untuk proyek tersebut kepada pejabat baru.
Kalau hasil dari volume sedang kan untuk tingkat Lanjutnya lagi sekain itu ( Tim) Seharusnya tujuan dari proyek masih menjadi tanggung jawab ( Hen/ST)
Kasus..............................................................................................................................................................................................

putusannya menyatakan dan oleh kuasa hukum, 6 poin berdasar atas hukum, dan oleh jadi tersangka adalah tidak yang dilakukan lebih lanjut Khusus Polda Jambi.Kasus sekitar 30 saksi yang dimintai
menetapkan permohonan Ir dikabulkan oleh hakim. Se- karenanya penetapan Aquo sah dan tidak berdasarkan oleh termohon yang berkaitan ini juga sudah dinaikkan sta- keterangannya. Untuk saat
Sarjono diterima dan status dangkan 1 poin mengenai tidak mempunyai hukum atas hukum. dengan surat perintah penyidi- tusnya dari penyelidikan ke ini, masih dalam pemeriksaan
tersangka Ir Sarjono dinyata- kerugian materil ditolak. 6 mengikat. Menyatakan perbuatan ter- kan dan penetapan tersangka penyidikan. Untuk kerugian saksi ahli.
kan tidak sah. poin tersebut adalah men- Poin lain, menyatakan pe- mohon (Polres Tebo) yang terhadap diri Pemohon oleh negara juga sudah diketahui, “Untuk ekspose perkara
“Dalam putusan hakim, per- erima dan mengabulkan per- nyidikan termohon terhadap menetapkan pemohon (Ir Sar- termohon dan poin terakhir jumlahnya mencapai Rp1,2 penetapan tersangka diper-
mohonan klien kami diterima mohonan pemohon untuk kasus perkara embung padi jono) sebagai tersangka tanpa adalah menghukum termo- miliar. kirakan akan dilakukan bulan
dan penetapan klien kami se- seluruhnya, menyatakan surat adalah Tidak Sah dan tidak prosedur adalah cacat yuridis/ hon untuk membayar biaya “Kerugian negaranya total depan,” jelasnya.
bagai tersangka dinilai cacat perintah penyidikan terhadap berdasarkan atas hukum. bertentangan dengan hukum, perkara yang timbul dalam los. Kasusnya juga sudah naik Diberitakan sebelumnya,
hukum, itu artinya kami me- pemohon dengan nomor sprin. Menyatakan SK Nomor : yang mengakibatkan kerugian perkara Aquo. ke penyidikan,” ujar salah pembangunan embung ini
nang,” ujar Ichsan Hasibuan sidik/58/a/V/2016/Reskrim S.tap/41/XI/2017/Reskrim sebesar Rp 1 juta. Atas dasar kekalahan Polres satu penyidik kepada war- diambil dari anggaran DAK
selaku kuasa hukum Sarjono, pada 12 Juli 2016 dan atau tentang penetapan tersangka Selain itu, putusan juga Tebo dalam sidang Praperadi- tawan, kemarin (26/2). tahun anggaran 2015. Dalam
usai sidang waktu itu. sprin.sidik/85/VII/2016/ pada 3 November 2017 yang menyatakan tidak sah, segala lan ini, kasus diambil alih oleh Lebih lanjut Dia menye- DIPA TPHKP proyek ini se-
Dari 7 poin yang diajukan Reskrim adalah tidak sah dan memutuskan pemohon men- keputusan atau penetapan Direktorat Reserse Kriminal butkan, sejauh ini sudah ada nilai Rp1,8 miliar. ( Dafril)
Kasus..............................................................................................................................................................................................

was, Sumatera Selatan, dana temuan. Hasil temuan BPK dengan panjang 6 km 300 meter, Dikatakannya, plastik dipasang Dibenarkannya, ukuran tinggi cm dan pengecoran beton ada cor dari papan yang dipasang
DAK 2017 senilai Rp.13,5 jika di Rupiahkan sekitar lebar pelebaran jalan bervariasi diatas tanah hanya metode kerja, atau tebal mall cor dari papan yang tidak pakai mall, karena tingginya sekitar 15 cm.
Miliar “kurang volume”. Hal Rp.400 Juta, tapi itu sudah kita karena kondisi jalan tidak sama, tidak dipasang tidak apa-apa di- yang dipasang memang ukuran mereka menunggu bungkaran Selain itu, lebar cor beton
ini disampaikan Toha, selaku kembalikan”,jelasnya. dan tebal beton 35 cm.“Lantai pasang lebih baik, fungsi plastik kurang tinggi selisih sedikit. mall yang sudah dipasang untuk tidak sama, plastik sebagian
PPTK kegiatan tersebut, diruang Masih menurut Toha, proyek kerja beton pelebaran jalan agar penyerapan air semen tidak Selain itu, ketika dilakukan dipasang lagi”,jelasnya. ada yang tidak dipasang, kom-
kerjanya, (20/2/2018). senilai Rp.13,5 Miliar dikerja- tidak ada agregat lain, diatas banyak ke tanah.“Jadi mengenai pengecoran memang ada tanpa Dari pantauan g menyebut- posisi campuran cor beton
“Proyek ini sudah diperiksa kan PT.Praja Mandiri dengan tanah cuma cor semen yang di- plastik ada yang dipasang dan memakai papan mall, karena kan proyek peningkatan dan diduga banyaklah batu dari
BPK, Hasil temuanya adalah pekerjaan cor beton dengan pasang, lalu bagian atas dilapisi tidak dilokasi proyek itu, tidak dalam RAB ada anggarannya.“ pelebaran jalan dilokasi itu pada semen, dan kurang pe-
kekurangan volume pada cor aspal. Peningkatan jalan dari aspal AC-BC dengan tebal 10 jadi masalah, soalnya di RAB Ya saya akui ukuran mall kurang diduga kuat kurang volume nyiraman air.
beton, soal aspal tidak ada STA 22 sampai Sp 9 Cecar cm”,jelasnya. tidak ada biayanya”,ujarnya. tinggi sedikit sekitar 3 sampai 5 pada cor beton, pasalnya mall (Han/HD)
BPK..................................................................................................................................................................................................

pangan bahwa memang ham- fisik proyek tidak sesuai spesi- proyek tidak selesai dan ber- waktu seperti proyek pagar Dr.H Rohidin Mersyah, MMA ban dalam penyerapan ang- iar. PLt Gubernur minta agar
pir dua tahun terakhir Pemprov fikasi dan ada dugaan mark masalah hukum juga serapan Dispora Provinsi di kawasan terus menegaskan agar OPD garan. Apalagi Silpa anggaran pekerjaan proyek tahun 2018
Bengkulu tidak meraih opini up terhadap anggaran proyek anggaran yang minim alias Sport centre Pantai Panjang, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lelang proyek dilaksanakan di
WTP. Penyebabnya karena bersangkutan. Temuan BPK dibawah 50%. Sedangkan ta- sampai minggu kedua Januari pekerjaan proyek. Rohidin tahun anggaran 2017 yang awal tahun sehingga pekerjaan
pekerjaan proyek di sejumlah paling banyak di dinas PUPR hun 2017 juga banyak proyek 2018 masih dikerjakan. juga mengancam akan meng- tidak terserap sangat tinggi bisa selesai tepat waktu
OPD terlambat tahun 2016, provinsi Bengkulu, selain yang pekerjaannya tidak tepat Pelaksana tugas gubernur ganti kepala OPD yang lam- yakni mencapai Rp.700 mil- . ( BE)