Page 5 - SKH Palangka Post Edisi 10 Agustus 2020

BISNIS

SENIN, 10 AGUSTUS 2020 5

KKP Buka Peluang

Kolaborasi

JAKARTA, PPOST
Kementerian Kelautan dan
Perikanan siap membuka pelu-
ang kolaborasi seluas-luasnya
dengan berbagai kementerian/
lembaga, pemda, hingga ormas
baik lokal maupun asing guna
mempercepat pertumbuhan
ekonomi.
“KKP selama ini membuka diri
secara luas untuk bekerjasama
dengan berbagai pihak,” ujar
Sekretaris Jenderal KKP Antam
Novambar dalam siaran pers di
Jakarta, Minggu (9/8).
Kerja sama antarlembaga di
KKP diatur dalam Permen KP
Nomor 65 tahun 2016 tentang
Pedoman Kerja Sama dan Penyu-
sunan Perjanjian di Lingkungan Antam Novambar
Kementerian Kelautan dan Peri-
kanan. Masih dalam permen Marine Stewardship Council
tersebut, kerja sama lingkup (MSC). Disamping kerja sama
KKP berada dalam koordinasi dengan pemda dan ormas lokal
Sekretariat Jenderal. yang jumlahnya lebih banyak,”
Antam menjelaskan, sepanjang ujar Antam.
2017 hingga 2019 sudah terjalin Selain dengan ormas, kolabora-
53 Perjanjian Kerja Sama dan 57 si KKP dengan kementerian/lem-
Kesepakatan Bersama/Nota Ke- baga dan pemda terus diperkuat.
sepahaman antara KKP dengan Apalagi, lanjutnya, KKP sedang
berbagai pihak. menggenjot produksi perikanan
Kerja sama itu, ujar dia, meli- budidaya, khususnya udang
puti berbagai berbagai bidang, untuk memenuhi target pening-
seperti pengelolaan hasil peri- katan 250 persen ekspor udang
kanan berkelanjutan, riset, pem- nasional pada 2024.
binaan/perlindungan terhadap Meski membuka seluas-luas-
nelayan dan pembudidaya, hing- nya peluang kerja sama dengan
ga konservasi di sektor kelautan berbagai pihak, sambung Antam,
dan perikanan. KKP tetap berpijak pada aturan.
“Di antaranya dengan tiga Pihaknya juga memperkuat koor-
ormas asing atau international dinasi di internal KKP agar kerja
Foto : Ppost/Heriyadi NGO yakni Environmental De- sama yang dibangun benar-benar
KERJA SAMA - Kepala Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik saat menandatangani nota kesepakatan penyaluran bansos yang berasal dari APBD Lamandau diaula Setda setempat, Minggu (9/8). fense Fund (EDF), Sustainable untuk kemajuan sektor kelautan
Fisheries Partnership (SFP), dan perikanan. (ant/P8)
Pemkab Lamandau dan Jangan Kembali
RUU CIPTA KERJA

ke Era Sentralistik
Bank Kalteng Teken MoU JAKARTA, PPOST Untuk itu, lanjutnya, upaya

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR
harmonis hubungan pusat-
RI Bidang Industri dan Pemban- untuk menjaga keseimbangan
gunan, Mulyanto mengatakan daerah adalah sebuah langkah
NANGA BULIK, PPOST paten Lamandau menyalurkan Kalteng, untuk penyaluran penanganan dampak pandemi harapannya agar RUU Cipta penting dan strategis dalam
Pemerintah Kabupaten Lamandau dan PT. Bank Rakyat bantuan sosial kepada 10.022 dana bantuan Covid-19 tetap yang terjadi. Kemudian, untuk Kerja tidak mengembalikan mengelola demokrasi.
proses pendataan penerima
dilakukan secara efektif serta
kepala keluarga (KK) di 8 Keca-
Sebelumnya, Kepala Badan
Indonesia Cabang Nanga Bulik mendatangani nota ke- matan di Kabupaten Lamandau efisien. bansos ini diawali dengan pen- mekanisme ketatanegaraan Koordinasi Penanaman Modal
menjadi seperti era sentralistik
sepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) yang terdampak Covid-19 me- Sementara itu, Bupati Laman- gajuan data keluarga terdampak masa lalu. (BKPM) Bahlil Lahadalia men-
bersama untuk penyaluran bantuan sosial langsung tu- lalui Bank Kalteng. Patut kita dau Hendra Lesmana menye- oleh pemerintah Kabupaten “PKS mendesak Pemerintah ti- gatakan Rancangan Undang-
nai yang terdampak Korona atau Covid-19. Bansos terse- aprisiasi dengan baik,” kata but, pandemi yang panjang ini Lamandau, jelas Hendra. dak kembali memutar jarum seja- Undang (RUU) Cipta Kerja atau
Kepala Cabang Bank Kalteng
berdampak pada sendi-sendi
“Mewakili masyarakat, kami
but berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah Nanga Bulik Prima Kuayanto, perekonomian masyarakat. mengucapkan terima kasih rah ke era sentralistik,” kata Mu- Omnibus Law merupakan pintu
lyanto dalam rilis, Minggu (9/8).
masuk dalam menciptakan la-
(APBD) Lamandau. Minggu (9/8) Akibatnya tak sedikit keluarga dan apresiasi yang setinggi- Menurut dia, RUU Cipta Kerja pangan pekerjaan karena mem-
Lebih lanjut dia menjelaskan, yang terdampak, karena pen- tingginya, kepada bank kalteng berpotensi membuat berbagai beri kepastian dalam investasi.
Penandatanganan kerjasama nyaji data, dan PT Bank Kalteng Pemkab Lamandau memer- cari nafkah kehilangan sebagian sebagai penyalur bansos secara bentuk perizinan yang semula “RUU Cipta Kerja yang terdiri
itu, BKD bertindak sebagai sebagai penyalur dana bantuan cayakan kepada Bank Kalteng bahkan seluruh mata pencaha- transparansi. Tentunya setelah menjadi kewenangan pemda dari 11 klaster, 15 bab, 174 pasal,
penyedia dana bantuan sosial sosial terdampak covid-19 tahun dalam penyalurannya. Hal ini riannya. penyaluran ini selesai tidak ada akan ditarik menjadi kewenan- itu semua berorientasi pada
terdampak covid-19 Pemkab anggaran 2020. juga merupakan salah satu Program bansos ini menjadi persoalan hukum di kemudian gan pusat. izin usaha dan investasi. Maka
Lamandau, Dinsos sebagai pe- “Pemerintah daerah Kabu- bentuk dukungan dari Bank prioritas penting, dalam upaya hari,” pungkasnya. (hrd/P8) Dengan demikian, ia ber- Omnibus Law ini adalah pintu
pendapat bahwa RUU itu mem- masuk untuk kita menciptakan
Kementerian PUPR Komitmen Bangun Wilayah Papua buka jalan diberlakukan kembali lapangan pekerjaan,” kata Bahlil
Lahadalia dalam diskusi daring
sistem sentralisasi kekuasaan di-
mana semua kewenangan diatur
“Strategi Menarik Investasi”,
dan ditentukan oleh Pemerintah Kamis (6/8).
JAKARTA, PPOST Bina Marga, dan Perumahan. Pusat, sedangkan Pemerintah Menurut Bahlil, saat ini ada
Kementerian Pekerjaan “Koordinasi dan sinkronisa- Daerah hanya menjadi pelak- sekitar 17 juta hingga 18 juta
Umum dan Perumahan Raky- si program juga kita lakukan sana teknis. orang yang tengah membutuh-
at (PUPR) melalui Badan secara intens dengan kement- Mulyanto menyatakan bahwa kan pekerjaan. Mereka terdiri
Pengembangan Infrastruktur erian/lembaga seperti Bappe- hal tersebut bertentangan den- dari sekitar 7 juta pengangguran,
Wilayah (BPIW) berkomitmen nas, BKPM, Kementerian Per- gan semangat reformasi yang sekitar 2,5 juta angkatan kerja
sangat tinggi terhadap pem- hubungan, dan Kementerian menginginkan adanya pemba- baru, serta sekitar 7-8 juta pen-
bangunan di Papua. Dalam Negeri,” kata Kepala gian kekuasaan atau kewenan- gangguran terdampak Covid-19.
Kepala BPIW Hadi Suca- BPIW tersebut. gan secara harmonis antara “Bagaimana menyelesaikan
hyono mengatakan bahwa Dikatakannya juga bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah. masalah itu? Di UU, demokrasi
tingginya komitmen itu ter- Kementerian PUPR mendu- Semangat reformasi itu, ujar ekonomi, ekonomi berkeadilan,
bukti dari anggaran yang diku- kung kawasan tematik seperti dia, maka pemda didorong investasi inklusif, itu angan-
curkan dari 2016 sampai 2019 Kawasan Strategis Pariwisata untuk lebih otonom dalam me- angan kalau aturan tidak ada
terus meningkat, bahkan pada Nasional (KSPN) salah sa- nentukan program pemban- perbaikan. Investasi Indonesia
2019 anggarannya mencapai tunya Raja Ampat. Kement- gunan wilayah secara mandiri ke depan akan lebih baik apa-
Rp6 triliun untuk Papua dan erian PUPR juga mendukung berdasarkan potensi yang ada. bila syaratnya segera selesaikan
di Papua Barat lebih dari Rp3 Kawasan Ekonomi Khusus Mulyanto mengingatkan UU Omnibus Law,” ujar Bahlil
triliun sehingga total menca- (KEK), salah satunya KEK eksperimentasi bernegara sejak Lahadalia.
pai sekitar Rp 9 triliun. Sorong. Era Reformasi salah satunya Bahlil menuturkan BKPM
“Angka tinggi ini menun- “Koordinasi dan sinkro- adalah terkait dengan penataan konsisten mendukung ram-
jukkan komitmen kami untuk nisasi program juga kami format hubungan pusat-daerah, pungnya pembahasan RUU
membangun Papua. Namun lakukan dengan kementerian/ pasca runtuhnya pemerintahan Cipta Kerja. Ia juga meyakini
kita harus introspeksi diri, lembaga terkait seperti Bappe- sentralistik Orde Baru melalui RUU Cipta Karya akan menin-
seberapa jauh manfaatnya un- nas, BKPM, dan Kemendagri,” beberapa kali revisi UU Pemda gkatkan daya saing investasi
tuk masyarakat. Kementerian katanya. (ant/P8) STADION - Pembangunan infrastruktur dan venues PON XX Papua. Foto : Antara (UU No. 23 tahun 2014). Indonesia. (ant/P8)
PUPR perhatian juga tentang
hal itu,” kata Hadi dalam ket-
erangan tertulis yang diterima
di Jakarta, Sabtu (8/8).
Beberapa program pemban-
gunan infrastruktur juga telah
dilakukan. Misalnya pemban-
gunan Jalan Trans Papua yang
akan menyambungkan barat
ke timur dan utara ke selatan.
Sampai saat ini tinggal sedikit
yang belum tersambung yakni
mencapai 200-300 kilometer
dari total sekitar 3 ribu kilo-
meter.
Program lainnya yak -
ni pembangunan jembatan
Holtekamp dan pembangunan
Pos Lintas Batas Negara atau
PLBN. Salah satunya di Skouw
di Jayapura, Papua.
Hadi menegaskan bahwa
Kementerian PUPR tidak han-
ya membangun PLBN, tapi
juga kawasan sekitarnya. Pem-
bangunan dilakukan secara
terpadu melibatkan sektor
Sumber Daya Air, Cipta Karya,