Page 15 - KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019

DANA ALOKASI UMUM #4 KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN DTU UNTUK MENDUKUNG AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH

Kebijakan Mekanisme

Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit Pasal 122 PMK No. 112 Tahun 2017 tentang Perubahan
25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait PMK No. 50 Tahun 2017
dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik Daerah wajib menyampaikan laporan belanja
dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, Infrastruktur Daerah dari DTU kepada DJPK paling
mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan lambat 31 Januari TA berkenaan.
penyediaan layanan publik antar daerah.

Besaran Sanksi

Besaran belanja infrastruktur Daerah dihitung dari total Pasal 122 PMK No. 112 Tahun 2017 tentang Perubahan
belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi PMK No. 50 Tahun 2017
belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti  Penyampaian laporan menjadi syarat penyaluran DAU
pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan bulan Maret atau DBH triwulan I.
yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan
kendaraan dinas.  Dilakukan penundaan penyaluran DAU bulan Maret
atau DBH triwulan I sebesar 5%.

Note:
sesuai masukan stakeholders, akan diperluas definisi belanja infrastruktur termasuk belanja hibah, bantuan keuangan,
yang secara spesifik digunakan untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat.
15