Page 20 - KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK #4 KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN TAHAP PELAKSANAAN

PMK 112/PMK.07/2017 PMK 121/PMK.07/2018
2018 2019
Penyaluran melalui KPPNsetempat Penyaluran melalui KPPNsetempat BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PERSYARATAN:
Penyaluran Tahap I Tahap II Tahap III Tahap I Tahap II Tahap III
TAHAP I TAHAP III
Besaran Penyaluran 25% 45% * 25% 45% *
paling lambat paling lambat
Syarat: 21 Juli 15 Desember
√ - - √ - -
• Perda APBD
• LaporanRealisasiOutputTA/TW √ √ √ √ √ √
sebelumnya
- 75% 90% - 75% 90%
• Minimal Penyerapan
- - 70%** - - 70%**
• MinimalOutput TAHAP II
√ - - √ - - paling lambat
• Kontrak Kegiatan 21 Oktober
√ - - √ - -
• Rencana kegiatan (RK) yg disetujui KL
• Laporan nilai rencana kebutuhan dana - - √ - - √
Konsekuensi persyaratan terlambat:
• Reviu penyerapan & output oleh APIP - - - √ √ √  Tahapan DAK Fisik tidak disalurkan
Penyaluran: Tujuan Penerapan:
• Paling Cepat Feb Apr Sept Feb Apr Sept  Punishment bagi daerah yang tidak tertib dan
• Paling Lambat berkomitmen rendah
Juli Okt Des Juli Okt Des
 Menodorong agar tertib/disiplin anggaran

• sebesar selisih antaradana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencanakebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan
** Nilai rencanakegiatan 100%

Penyaluran berbasis kinerja realisasi penyerapan dan capaian output (performance based) sesuai daftar kontrak kegiatan  dasar telah
dimulainya proses pelaksanaan DAK dan untuk memastikan rencana kebutuhan dana, dalam rangka mengurangi SILPA di RKUD.
Pada TA 2018, disyaratkan adanya dokumen Rencana Kegiatan (RK) untuk mensinkronisasi dan memastikan program/kegiatan di daerah
sesuai program dan prioritas nasional
20