Page 3 - KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019
P. 3

KEBIJAKAN DAN POSTUR
                                                                                                                                           KEMENTERIAN KEUANGAN
                DANA PERIMBANGAN 2019                                                                                                              REPUBLIK INDONESIA



           Dana Perimbangan untuk mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik di Daerah dengan konsep Value for Money,

                                                                 serta memerangi korupsi dan penyalahgunaan.



                                                     Dana Perimbangan                                                                      667,4        724,6                  Triliun Rupiah
                                                                                                                                                                              Outlook    2019
                DAU                            401,5          417,9                               DBH                                             89,2         106,4          2018

             • Bersifat STABIL/FINAL untuk memberikan kepastian                                   (Akibat naiknya harga minyak dan kurs)
               pendanaan bagi APBD                                                                • 50% DBH CHT untuk JKN
             • Rp3 T untuk bantuan pendanaan kelurahan                                            • DBH DR dapat untuk pencegahan kebakaran hutan
             • Mempertahankan afirmasi luas wilayah laut 100%                                        dan perhutanan sosial
             • Memperhitungkan kenaikan gaji 5%, gaji 13 dan                                      • Sharing beban jika harga komoditi dan subsidi naik
               THR, serta formasi CPNS                                                            • Penyelesaian kurang bayar pada TW IV





              DAK Nonfisik                             117,4         131,0                        DAK Fisik                                         59,3         69,3


             • Perbaikan kualitas kinerja (BOS Kinerja)                                            • Pemerataan layanan publik
             • Peningkatan unit cost untuk pendidikan vokasi                                       • Peningkatan alokasi untuk pendidikan
             • Afirmasi untuk daerah tertinggal, terluar,                                          • Penambahan subbidang GOR dan perpustakaan
               transmigrasi                                                                          daerah













                                                                                                                                                                                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8