Page 6 - KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019
P. 6
DANA BAGI HASIL #2 KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
2019
Arah Kebijakan DBH Pajak
Membagi penerimaan PBB P3 (sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan)
bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh kabupaten/kota.
Menambah cakupan DBH PBB P3, termasuk sektor lainnya (PBB perikanan dan
PBB atas kabel bawah laut).
Rp Pemanfaatan DBH PBB Bagian Biaya Pemungutan sebesar 9% untuk kegiatan
sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (block grant).
DBH CHT dialokasikan untuk program sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung
program jaminan kesehatan nasional.
6
