Page 9 - KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019

DANA BAGI HASIL #5 KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN PENGGUNAAN DBH DANA REBOISASI TA 2019
(PMK No. 230/PMK.07/2017)

ARAH KEBIJAKAN DBH DR DBH DR TA 2019
Alokasi TA 2019Provinsi : Rp 879,4 M naik sebesar 135,9 M (18,2%) dr th 2018
1 Mendanai Kegiatan 2 Mendukung program pengendalian 3 Diprioritaskan untuk kegiatan Sisa DBH DR Definitif berdasarkan S-408.1/PK/2018 sebesar Rp 4.809,0 M:
yang sudah ditentukan perubahan iklim dan perhutanan sosial pencegahan dan penanggulangan - Provinsi sebesar Rp 292,1 M
penggunaannya sesuai dengan melalui pemberdayaan masyarakat dalam kebakaran hutan dan lahan
ketentuan peraturan perundang- rangka pembangunan hutan secara - Kab/Kota sebesar Rp 4.516,9 M
undangan berkelanjutan Total Alokasi DBH DR s.d Th 2019 sebesar Rp 5.688,4 M

PENGGUNAAN DBH DR
SIKLUS PELAKSANAAN DBH DR
• DBH DR Provinsi:

Membiayai kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang meliputi: 1 3 Catatan*): Pembahasan RKA TA 2019 pd 12,13, & 21 nov 2018
**): Lap. Sem I < Minggu ke-4 Juli TA berjalan
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya. Lap. Sem II < Minggu ke-4 Januari TA berikutnya
Pelaksanaan
Kegiatan pendukungnya meliputi : Alokasi/ Dana
Sisa DBH DR
a. Perlindungan dan pengamanan hutan; Reboisasi
b. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; 5a
c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; 2 4
d. Pengembangan perbenihan; Menyampaikan Penyaluran
f. Litbang, diklat, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat Pembahasan Penyampaian DBH SDA
setempat dalam kegiatan reboisasi hutan; RKA*) Laporan Kehutanan
g. Pembinaan; dan/atau Penggunaan**)
h. Pengawasan dan pengendalian.

• Sisa DBH DR kabupaten/kota : Tidak Menyampaikan
a. Pengelolaan taman hutan raya (Tahura); 5c 5b
b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; dan
c. Penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada Penghentian Penundaan
DBH SDA DBH SDA
kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.
Kehutanan Kehutanan Menyampaikan
Rincian Penggunaan di atur dalam Perdirjen PK No. 1/PK/2018 Tidak
Menyampaikan