Page 11 - modul fixx

Setelah mengetahui besaran nilai dasar pengenaan pajak (DPP) barulah nilai pajak yang

terutang dapat diketahui dengan metode parrhitungan yang berlaku.
Rumus;

Jika penjualan tidak disertai PPN PPN Terutang = DPP (10% x DPP)
Jika penjualan disertai PPN DPP = 100/110 x Harga Jual

PPN terutang = 10% x DPP

F. MEKANISME PENGENAAAN PPN
Setiap Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang
dipungut ini dinamakan Pajak Keluaran (output tax). Hal ini sesuai dengan basis akrual (accrual

basis) yang digunakan oleh UU PPN 1984 dan perubahannya. Pada saat Pengusaha Kena Pajak

tersebut di atas membeli Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak dari Pengusaha
Kena Pajak lain, juga membayar pajak yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan (input

tax). Pada akhir Masa Pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai
dengan ketemtuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak Keluaran lenih besar dari pada jumlah

Pajak Masukan, kekurangannya dibayar ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan
berikutnya. Sebaliknya, apabila Pajak Masukan yang jumlahnya lebih besar dari pada Pajak

Keluaran maka kelebihan pembayaran Pajak Masukan ini dapat dikompensasikan dengan

utang pajak dalam Masa Pajak berikutnya atau diminta kembali.
Sebagai catatan, ketentuan batas waktu setor di atas sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 UU

KUP 2007 juncto Pasal 2 ayat 15 PerMenkeu No. 184/PMK.03/2007 juncto PerMenkeu No.
80/PMK.03/2010). Akan tetapi, mengacu pada Pasal 15A ayat 1 UU PPN 2009, penyetoran

PPN oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
Pada akhir Masa Pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan

pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
setempat selambat-lambatnya: 1) Tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak (Pasal 3 ayat 3 huruf a

UU KUP 2007). 2) Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Pasal 15A UU

PPN 2009).
Instansi Pemerintah, badan-badan tertentu ditunjuk sebagai Pemungut PPN. Pengusaha

Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut
PPN pada saat membuat surat tagihan wajib membuat Faktur Pajak dan surat setoran pajak.

Pada saat melakukan pembayaran Harga Jual atau penggantian, Pemungut Pajak tersebut
“memungut” pajak yang terutang, kemudian menyetorkan dengan menggunakan Surat Setoran

7