Page 9 - modul fixx
P. 9

D.  PERATURAN PPN 2021

                              Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu) mengatur  ulang  subjek  dan  objek
                       penerima fasilitas yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketentuan itu

                       tertuang  dalam  Peraturan  Kementerian  Keuangan  Nomor  115/PMK.03/2021  yang
                       berlaku  sejak  1  September  2021.  Revisi  tersebut dilakukan  berdasarkan  Peraturan

                       Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

                       Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
                       yang  Bersifat  Strategis  yang  Dibebaskan  dari  Pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai.

                       Terdapat beberapa revisi subjek dan objek penerima fasilitas pembebasan PPN.
                       1.  Kontraktor Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dibebaskan dari

                          PPN atas impor atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan

                          kesatuan.
                       2.  Gas alam yang dicairkan (liquefied natural gas) juga mendapat fasilitas

                          pembebasan PPN.
                       3.  Menambahkan ketentuan bahwa biaya penyambungan listrik dan biaya beban

                          listrik termasuk dalam pengertian listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
                       4.  Memperluas definisi mesin dan peralatan pabrik termasuk unit pembangkit listrik

                          yang merupakan bagian terintegrasi dari industri pengolahan yang memiliki izin

                          usaha penyediaan listrik.
                       PAJAK TERUTANG

                   Pasal 17 PP No.1 Tahun 2012 menjabarkan saat terutang pajak dalam ketentuan Pasal 11
                   UU PPN 1984. Berikut adalah saat suatu peristiwa hukum dilakukan atau suatu peristiwa

                   hukum terjadi sebagai saat pajak terutang.

                   1.  BKP berwujud berupa barang bergerak
                   a)  BKP diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama

                       pembeli;
                   b)  BKP  diserahkan  secara  langsung  kepada  penerima,  untuk  pemberian  cumacuma,

                       pemakaian sendiri, dan penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya atau antar

                       cabang;
                   c)  BKP  diserahkan  pada  juru  kirim  atau  pengusaha  angkutan;  atau  d.  Harga  atas

                       penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau peng-hasilan, atau pada saat diterbitkan
                       faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan

                       diterapkan secara konsisten.




                                                            5
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14