Page 5 - modul fixx

BAB 1

PAJAK PENAMBAHAN NILAI

STIMULATION

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang tetap menjadi primadona
penerimaan negara. Di Indonesia, penerimaan PPN juga cukup dominan. Pada periode 2005-

2011, rata-rata kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak mencapai 35,8%. Rata-rata ini

bahkan meningkat secara signifikan pada tahun 2012 hingga 2018, yakni mencapai 40,5%. Di
tahun 2018, penerimaan PPN mencapai Rp538,2 triliun atau 41% dari total penerimaan pajak,

dan dalam APBN 2019 dipatok sebesar Rp655,4 T atau 41,5% porsinya dari total penerimaan
pajak Rp1.577,5 T.

Di tengah fenomena penurunan tarif PPh Badan di berbagai negara, PPN akan tetap

menjadi tumpuan penerimaan negara, terlebih tumbuhnya ekonomi digital yang mempersulit
ruang gerak pemerintah mengenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pilihan pada PPN bukan tanpa

alasan. Meski sifatnya cenderung regresif, tetapi karakteristik PPN yang bersifat netral
sehingga tidak mendistorsi perekonomian, menjadikan PPN pilihan yang tepat.

Ketergantungan Indonesia terhadap PPN menuntut desain kebijakan yang agar lebih selaras
dengan prinsip-prinsip pemajakan yang lebih fair, sederhana, murah, dan berkeadilan.

Akan tetapi peraturan kebijakan PPN terbaru membuat permasalahan bagi kalangan

masyarakat menengah kebawah karna adanya draft PPN yang menyebutkan bahwa sembako dan
sekolah akan dikenakan PPN. Simak video berikut terkait kebijakan pemerintah dalam menaikan PPN.

https://youtu.be/wmYFkJvTu20.

IDENTIFIKASI MASALAH

Setelah menonton video diatas maka peserta didik diharapkan mampu memahami dan
memecahkan masalah tentang apa saja objek yang layak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,

lalu mampu menjelaskan dan melaksanakan pelunasan Pajak Perambahan Nilai serta

menghitung Pajak Pertambahan

1