Page 53 - MODUL JADI

G. TARIF PAJAK PBB

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan UU Nomor
28 tahun 2009 pasal 80 tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan

paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak
(NJOPKP). Sedangkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling rendah

Rp10.000.000,00 untuk setiap Wajib pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak ditetapkan

dengan Peraturan Daerah

H. PERHITUNGAN PBB

1. PBB P2 Tarif × (NJOP-NJOPTKP)

2. PBB P3L Tarif × NJKP ×(NJOP-NJOPTKP)

I. TEMPAT PEMBAYARAN PBB

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),
Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan

pajak atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada

tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor
Pos dan Giro.

J. SAAT MENENTUKAN PAJAK TERUTANG
Saat yang menentukan pajak terutang atau belum dibayar adalah keadaan Objek

Pajak pada tanggal 1 Januari.Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek
Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun

berikutnya.

PENGOLAHAN DATA

1. PBB P2 Pak Joko mempunyai sebuah rumah di Desa Maju Mundur dengan luas tanah

200 m2 dan luas bangunan 100m2 . NJOP tanah 200.000/m2 sedangkan NJOP
bangunan 300.000/m2 . serta NJOPTKP nya 10juta. Berapakah PBB terutang? (Tarif

0,1%)

Jawab : NJOP Bumi = 40.000.000 NJOP Bangunan = 30.000.000 Total NJOP =
70.000.000 PBB = Tarif × (NJOP-NJOPTKP) = 0,1% × (70.000.000-10.000.000)= Rp

60.000,00

46