Page 12 - SKH Palangka Post Edisi 08 Juni 2020
P. 12

suGiAnTO sABRAn  HABiB isMAiL Bin YAHYA
                        Gubernur Kalteng  Wakil Gubernur Kalteng

                senin, 8 juni 2020                                                                                                                                                                   12

                                 Borong Jualan Pedagang








                                                                            Imbau Gunakan Protokol Kesehatan



                PAnGKALAn BAnTenG, PPOsT
                Gubernur Sugianto melakukan blusukan ke
                pasar Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan
                Banteng, Kobar, Minggu (7/6), melihat akti-
                vitas warga dan pedagang pasar, sembari
                menyampaikan imbauan menggunakan pro-
                tokol kesehatan seperti tempat cuci tangan
                untuk cuci tangan, menggunakan masker
                dan menjaga jarak.

                 Gubernur Sugianto bersama Bupati Kobar Nurhi-
                dayah dan Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah
                serta anggota DPR-RI Agustiar Sabran, menyambangi
                pedagang serta berbincang mengenai penghasilan se-
                lama pandemi covid-19, yang mengalami penurunan.
                 “Kami mendengarkan masukan dan aspirasi warga
                dalam sotuasi pandemi virus corona ini. Kami sadar
                situasi saat ini terdampak, termasuk perekonomian
                warga. Untuk menghadapi new normal nanti, akti-
                vitas perekonomian mulai dapat hidup namun tetap
                menggunakan protokol kesehatan agar warga juga
                aman,” sebut Sugianto kepada para pedagang.
                 Rasa prihatin pun timbul dari hati gubernur muda
                ini, dirinya kemudian membantu secara pribadi den-
                gan cara memborong sejumlah dagangan pedagang
                baik buah, makanan dan lainnya, untuk dibagikan
                kepada warga yang berbelanja ke pasar secara gratis.
                 “Kami mohon maaf apabila dalam melayani warga
                masih kurang. Mudah-mudahan hal kecil ini dapat
                membantu warga dan pedagang,” ucap Sugianto
                Sabran, memborong dagangan sejumlah pedagang                                                                                                                                       Foto: PPost/Giben
                di pasar. (why/P5)                       sAMBAnGi PeDAGAnG -  Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, bersama Bupati Kobar Nurhidayah, menyambangi warga dan pedagang di pasar Karang Mulya, Kobar, mengimbau gunakan protokol kesehatan, Minggu (7/6).

                                 Pembenahan Manajemen Aset BMD Terus Dibahas





                PALANGKA RAYA, PPOST                                                                       Pasal 511 Permendagri Nomor 19 Ta-  “Salah satu BMD adalah aset milik   taranya perumahan, kendaraan roda
                 Sekretaris daerah (Sekda) Kaliman-                                                       hun 2016 menyatakan bahwa ketentuan   daerah yang masih dimiliki pihak ke-  empat dan dua serta aset lainnya yang
                tan tengah (Kalteng) Sekda Fahrizal                                                       mengenai pengelolaan BMD diatur dalam   tiga antaranya pegawai pensiun, pindah   mempunyai nilai.
                Fitri mengikuti koordinasi beberapa                                                       Peraturan Daerah (Perda). Perda yang   tugas. Pemprov akan terus berupaya   “Aset-aset tersebut adalah aset milik
                waktu  lalu, dalam tindak lanjut                                                          dimaksud akan berpedoman kepada Per-  untuk menyelesaikan permasalah aset   negara.Saya berharap kesadaran dari para
                sertifikasi barang milik daerah dan                                                       mendagri yang ditetapkan, dan merupak-  tersebut,”tambahnya.     eks pejabat yang menggunakan atau masih
                pelayanan pertanahan terintengrasi,                                                       an kewajiban pemprov untuk menetapkan   Fahrizal Fitri membeberkan, saat ini   menguasai aset milik negara/daerah, agar
                melalui konferensi video. Dalam                                                           kebijakan terhadap Pengelolaan BMD yang   masih cukup banyak aset milik daerah   segera mengembalikan kepada pemerintah
                rapat kordinasi dipimpin Koordina-                                                        dituangkan dalam bentuk perda.  yang masih di tangan eks pejabat an-  daerah,”pungkasnya.(mma/P5)
                tor Wilayah II Komisi Pemberantasan
                Korupsi (KPK) dan diikuti oleh bu-
                pati dan wali kota dan Kepala BPN
                kabupaten dan kota.
                                                                                                  Foto: PPost
                 Rapat ini membahas mengenai   BAHAs BMD - Sekda Fahrizal Fitri (tengah) saat mengikuti koordinasi beberapa waktu
                program pembenahan manajemen   lalu, dalam tindak lanjut sertifikasi barang milik daerah dan pelayanan pertanahan terin-
                aset Barang Milik Daerah (BMD)   tengrasi, melalui konferensi video.
                pemerintah provinsi, kabupaten,
                dan kota sebagai upaya pencegahan   tasan korupsi terintegrasi di Kalteng,   tahunnya dan hasilnya menjadi tolok
                korupsi dan sekaligus peningkatan   yang memberi standar dalam mem-  ukur kinerja Provinsi Kalteng.
                pendapatan daerah.           bangun kerangka kerja, untuk me-  Fahrizal Fitri mengatakan, Pemerintah
                 “Program pembenahan mana-   mahami risiko korupsi berdasarkan   Provinsi terus berupaya dalam meny-
                jemen aset BMD ini merupakan   sektor atau wilayah rentan korupsi.  elesaikan aset BMD. Dalam penyelesa-
                satu dari delapan program utama   Pemerintah provinsi dan 14 ka-  ian BMD perlu adanya sebuah sistem
                pencegahan korupsi di pemerintah   bupaten/kota harus bertekad untuk   sebagai prosedur yang disepakati oleh
                daerah,”ungkap Fahrizal Fitri hasil   menjadikan aksi program pember-  seluruh pihak terkait dalam pengelo-
                pembahasan dengan KPK.       antasan korupsi terintegrasi lebih   laan BMD. Secara Yuridis, pengelolaan
                 Fahrizal Fitri juga menerangkan,   optimal dan lebih baik, sehingga   BMD telah mendapat perintah langsung
                apa yang dibahas dalam rakor ini tak   memberi informasi capaian kinerja   berdasarkan ketentuan Pasal 511 Per-
                terpisahkan dari upaya pemberan-  program yang dilaksanakan setiap   mendagri Nomor 19 Tahun 2016.

                                                     Karhutla
                          Pemahaman Masyarakat


                                        Masih Kurang



                PALANGKA RAYA, PPOST
                 Pemerintah Provinsi (Pemprov)
                Kalimantan Tengah (Kalteng)  terus
                berupaya untuk mencegah terjadinya
                kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)
                diwilayah Kalteng pada tahun 2020.
                Berdasarkan kajian risiko bencana
                Kalteng 2020, Karhutla memiliki
                tingkat bahaya tinggi, kerentanan
                tinggi, serta kapasitas yang dianggap
                masih rendah sehingga tingkat risiko
                tinggi, ditambah pandemi covid-19
                yang masih belum menunjukan tanda
                akan berakhir.
                 Gubernur Kalteng Sugianto Sabran
                mengatakan, dalam upaya pencegahan
                terjadinya karhutla, pihaknya telah   RAKOR KARHuTLA - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat memimpin Rapat Koor-
                                                                                                 Foto: PPost/Ist
                melakukan evaluasi.          dinasi  (Rakor)  Kesiapsiagaan  Penanganan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  (Karhutla)  di
                 “Kami menemukan beberapa per-  Wilayah Kalteng melalui konferensi video di Istana Isen Mulang, Kompleks Rumah Ja-
                masalahan yang membuat pencegahan   batan Gubernur, Kamis (4/6) lalu.
                dan penanggulangan bencana karhutla
                di tahun sebelumnya kurang maksi-  rana dalam penanganan karhutla.  gatakan, pihaknya telah memonitor
                mal, sehingga masih terjadi kabut   Tak hanya itu, sinergitas yang ter-  sejumlah desa yang memiliki ker-
                asap yang tebal di sejumlah wilayah,   bangun belum optimal, antara se-  awananan akan terjadinya bencana di
                terutama di tahun 2019 kemarin,”   tiap pemangku kepentingan dalam   seluruh wilayah Kalteng. Setidaknya
                paparnya, belum lama ini.    melakukan pencegahan dan penan-  jumlah desa yang terpantau mencapai
                 Permasalahan yang paling dasar   ganan karhutla di wilayah Kalteng.   angkas sekitar lebih dari 1.600 desa
                adalah kurangnya pemahanaman dan   Kemudian peran pemerintah pada   yang terbagi dalam beberapa kategori.
                kesadaran dari masyarakat tentang   saat itu terkait dengan fokus anggaran   Darliansjah menyebutkan, untuk
                dampak karhutla, terbukti dengan   untuk pencegahan dan kesiapsiagaan   desa dengan kerawanan sangat tinggi
                beberapa masyarakat yang menjalani   bencana karhutla belum terealisasi   sebanyak 263 desa, tingkat kerawanan
                proses hukum terkait pembakaran   optimal dan memadai.     tinggi sebanyak 222 desa, tingkat ker-
                lahan mengaku hanya ingin cara cepat   “Evaluasi sudah dilakukan dan   awanan sedang sebanyak 94 desa, serta
                untuk membuka lahan, atau hanya   sejumlah permasalahan ditemukan.   tingkat kerawanan rendah sebanyak
                sekedar mempermudah pekerjaan   Dari permasalahan itu, selanjutnya   1.033 desa. “Kami sudah menghim-
                pembersihan lahan dengan membakar.  dicari jalan keluar bersama, sehingga   pun sejumlah desa rawan karhutla.
                 Selanjutnya, sosialisasi kepada ma-  bisa menjadi perhatian bersama oleh   kemudian lahan yang terbakar berupa
                syarakat terkait pemahaman karhutla   seluruh pihak dalam menangani   tanah gambut pada 2018 yakni 2.353,8
                pun belum dilakukan secara optimal   karhutla di tahun 2020 ini. mulai dari   hektare dan meningkat sebesar 322
                sebab, pada tahun sebelumnya, belum   pencegahan, mitigasi, operasi darat   persen pada 2019 menjadi 7.595,1
                terbentuk satuan tugas pencegahan   dan operasi udara,” jelas Sugianto.  hektare. Sedangkan pada tanah min-
                dan kesiapsiagaan hingga tingkat kelu-  Sementara itu, gubernur melalui Ke-  eral pada 2018 yakni 4.754,08 hektare
                rahan dan desa oleh pemerintah kabu-  pala Pelaksana Badan Penanggulangan   dan meningkat sebesar 119 persen
                paten/kota se-Kalteng. Termasuk juga   Bencana dan Pemadam Kebakaran   pada 2019 menjadi 5.690,2 hektare,”
                sangat terbatasnya sarana dan prasa-  (BPB-PK) Kalteng Darliansjah men-  tandasnya. (mg3/P5)
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17