Page 31 - Demo

Ini dilakukan dalam rangka penyebarluasan informasi terkait maksud dan tujuan penanganan Kawasan Limba B. Sosialisasi terus dilakukan
dengan harapan bahwa, rencana pelaksanaan kegiatan penataan kawasan dan implikasinya terhadap warga dan lingkungan sekitar dapat dipahami secara benar dan utuh. Pada Februari 2018, dilakukan kegiatan Verifikasi dan Coaching Clinic kegiatan skala kawasan oleh PPK 2 Satker PKPBM, Advisory dan KMP. Dari kegiatan tersebut terdapat 6 point yang perlu ditindaklanjuti, dimana salah satunya adalah penyelesaian dokumen LARAP sederhana terkait safeguard sosial. Selanjutnya dilakukan serangkaian pertemuan mulai dari pertemuan lurah dgn WTP khusus lokasi belakang BRI, kegiatannya adalah menyampaikan bahwa Warga yang memiliki bangunan di bahu jalan dan atas saluran (rumah/dapur/gudang) bersedia pindah ke rumah susun, BSPS dan kompensasi biaya pembongkaran. Kemudian pertemuan Pokja PKP, Lurah dgn WTP khusus lokasi depan Apotik Geby. Maksud dan tujuan pertemuan ini adalah menyampaikan warga yang memiliki bangunan di bahu jalan bersedia untuk dipindahkan dapur namun belum bersedia pindah tempat tinggal (tidak bersedia ke rumah susun). Pertemuan dilanjutkan dengan koordinasi
dan pembahasan internal pokja (Ketua 26 Pokja) kepada salah satu keluarga WTP keluarga besar Karel Bone & Keluarga. Pada pertemuan ini oleh ketua Pokja
PKP Kota Gorontalo menyampaikan dan mengharapkan kepada kelugara besar Karel Bone, agar bersedia pindah ke rumah susun yang telah disiapkan oleh Pemerintah atau bersedia pindah dan dibangunkan rumah dengan pensyaratan mereka telah memiliki lahan atau tanah untuk dibangunkan rumah kembali.
Pada 16 April 2018, dilakukan Paparan Penataan Skala Kawasan oleh Tim Pokja PKP didampingi Kepala Satker PKP Provinsi dan Tim KMP di Direktorat PKP Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Dari pemaparan tersebut Menghasilkan kesepakatan untuk menindaklanjuti relokasi warga sampai batas Minggu I Mei 2018. Terutama masyarakat atau Warga Terdampak Proyek (WTP). Tindak lanjut dari pertemuan tersebut kemudian dilakukan pembahasan Pokja hasil paparan di Jakarta. Tindak lanjut WTP dengan melibatkan Dinas PU dan Satpol PP sambil terus menjalin komunikasi dengan warga. Akhirnya pada April 2018, Pokja bersama Satpol PP menindaklanjuti hasil pertemuan melalui komunikasi dengan warga. Warga bersedia pindah dengan meminta batas waktu untuk pembongkaran sambil difasilitasi pernyataan tertulis dengan target waktu
MERANGKAI KOTA - LEWAT KATA