Page 9 - CAKRAWALA

HUKUM KRIMINAL CREATORIAL

EDISI III
6 EDISI III CAKRAWALA 9 NOVEMBER 2021 CAKRAWALA
NOVEMBER 2021

Perkara Tipikor Meningkat

Termasuk Korupsi Dana amole alias Eba selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa Firdaus Darwin selaku pejabat pembuat dakwa Faradillah Abubakar bertempat di Kantor Dinas

Proyek Air Mancur di Haltim pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kementerian Ag- komitmen (PPK) pada pekerjaan pembuatan air man- Lingkungan Hidup Tikep telah melakukan perbuatan
ama (Kemenag) Kota Ternate tahap I tahun anggaran 2014 cur gapura pusat Pemerintahan Haltim tahun anggaran melawan hukum menjual BBM yang tidak melalui me-

divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 2011 dengab perkara Nomor 4/Pid.Sus- TPK/2021/PN kanisme dan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk
sejumlah Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda terse- Tte juga dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan pembayaran THR kepada para Tenaga Harian Lepas

but tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dan denda sejumlah 50 juta rupiah dengan ketentuan (THL) dalam kurun waktu 2017 dan 2018.
selama 1 bulan. Kemudian, atas putusan tersebut kemudi- apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti den- Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte dengan
an terdakwa Eba mengajukan Banding di Pengadilan Ting- gan pidana kurungan selama 2 bulan serta menghukum terdakwa Dalsam Lalopa selaku Kepala Desa Sambi-
gi (PT) Maluku Utara. Namun permohonan banding yang terdakwa membayar uang pengganti sebanyak 4 juta ki Tua, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Morotai
diajukan terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak diteri- dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang secara melawan hukum diduga telah menggunakan An-
ma. Namun terdakwa kembali melakukan kasasi. pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan ggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berbeda dengan perkara Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/ sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh Desa Sambiki Tua tahun anggaran 2017 tidak sesuai
PN Tte dengan terdakwa Hi. Usman Hi. Djafar selaku Di- kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat dis- dengan peruntukannya dan tidak dapat mempertang- KEPALA INSPEKTORAT
rektur PT. Karabala Pratama sebagai pelaksana kegiatan ita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang peng- gungjawabkan anggaran tersebut yang bertentangan
pembangunan gedung Kantor Kemenag Kota Ternate. ganti tersebut. dengan pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Neg-
Terdakwa HI. Usman dijatuhi pidana penjara oleh maje- Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang eri Nomor 113 Tahun 2014.
lis hakim Pengadilan Tipikor selama 1 tahun dan denda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, Perkara Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte dengan
sejumlah 50 juta dengan ketentuan apabila denda terse- maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama terdakwa Yulianti Siahaya selaku Kepala Puskesmas (Ka- Provinsi Maluku Utara

but tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 bulan. Perkara Nomor 4 dan 5 juga tidak ada upaya hu- pus) Gandasuli sebagai pengelola Bantuan Operasional
selama 1 bulan. kum selanjutnya. Kesehatan (BOK) Puskesmas Gandasuli tahun 2019 se-
Sedangkan perkara Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Selanjutnya perkara Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/ cara melawan hukum melakukan perbuatan memper-
Tte dengan terdakwa atas Nama Han Jaji alias Han selaku PN Tte atas nama terdakwa Muhtar Hi. Haruna selaku kaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Kepala Desa (Kades) Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kepala Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore yang dapat merugikan keuangan negara atau perekono- MENGUCAPKAN
JURU Bicara PN Ternate, Kadar Noh Kabupaten Pulau Morotai (sekarang mantan Kades) Kepulauan pada Senin 16 Agustus 2021 terdakwa Muhtar mian Negara.
melakukan kegiatan pembangunan dapur sehat Desa Hi. Haruna dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan Perkara nomor 14/Pid.Sus- TPK/2021/PN Tte den-
TERNATE, CAKRAWALA - Perkara tindak pidana ko- Bido, Kecamatan Morotai Utara, tahun anggaran 2017 denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apa-
rupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Ternate pada tanpa menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB). bila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana gan terdakwa Yusup Nita alias Ucu selaku Kepala Desa
tahun 2021 ini meningkat. Ini berkat kinerja peninda- kurungan selama 6 bulan. Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, Halsel diduga telah

kan tindak pidana korupsi baik dari kejakaaan maupun Terdakwa Han divonis dengan pidana penjara sela- menyalagunakan Dana Desa (DD) dan perkara Nomor SELAMAT HARI
kepolisian. ma 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan membayar 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte atas nama terdakwa Kao-
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti uang pengganti sebesar Rp 1.201.739.500 dengan keten- fa Hasim alias Kaofa bertempat di kantor Koordinator
Selama Januari hingga Oktober 2021 ini, PN Ternate dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Selain pidana tuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti terse- Wilayah Bidang Pendidikan (Korwil Bidik) Kecamatan
sudah menangani 24 perkara dugaan Tipikor. Bila pokok, terdakwa juga dihukum membayar uang peng- but paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putu- Oba Tengah, Kota Tikep sebagai bendahara pengelu-
dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah perkara ha- ganti sebesar Rp 214.583.029 dengan ketentuan jika ter- san pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum aran pembantu/bendahara telah mencairkan anggaran SUMPAH PEMUDA
nya 16. dakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan gaji dan tunjangan guru sebesar Rp 178.203.604. “Perka-

Juru bicara PN Ternate, Kadar Noh kepada wartawan lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika ra-perkara ini masih tahap persidangan,” ujar Kadar.
media ini menjelaskan, perkara Tipikor yang ditangani yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi Begitu juga dengan perkara Nomor 16/Pid.Sus-
bidang Pidsus berjumlah 24 perkara. Dari jumlah terse- harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang un- untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdak- TPK/2021/PN Tte dengan terdakwa Imran Yakub selaku
but, yang telah diputus sebanyak 9 perkara. Sementara tuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa wa dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. mantan Kadikbut Malut, perkara Nomor perkara nomor 28 OKTOBER 2021
15 perkara lainnya masih dalam tahapan persidangan. tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte terdak- 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte dengan terdakwa Zainud-

Untuk perkara yang telah diputus Pengadilan Tipikor membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa wa Tamrin Walid alias Tamrin selaku Kepala Bagian din Hamisi selaku PPK, perkara Nomor 18/Pid.Sus-
Ternate, dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Halteng TPK/2021/PN Tte dengan terdakwa Reza selaku Ketua
terdakwa melalui kuasa hukumnya ada yang mengaju- “Perkara atas nama terdakwa pak usman dan terdak- dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Pokja ULP Malut, dan perkara Nomor
kan upaya hukum banding maupun kasasi. wa Han setelah divonis tidak lagi melakukan upaya se- kegiatan pembangunan Asrama Pesantren Weda tahun 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte dengan terdakwa Ibra-

“Ada dua perkara yang divonis bebas majelis karena lanjutnya. Sehingga putusan tersebut telah berkekuatan 2016 pada Kamis 21 Oktober terdakwa dijatuhi pidana him Ruray selaku Direktur Utama PT. Tamalanrea Ker-
dinyatakan tidak terbukti, dan JPU melakukan upa- hukum tetap (Inkracht),” terangnya. penjara selama 1 tahun dan pidana denda sebesar 50 satama, serta perkara Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN
ya hukum kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Perkara Nomor 4/Pid.Sus- TPK/2021/PN Tte dengan juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut Tte dengan terdakwa Monalisa A. Hairuddin sebagai
Agung. Putusan bebas itu sesuai dengan fakta di per- terdakwa Zulkarnain Adjision selaku pelaksana kegiatan tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan Kepala Kantor Perwakilan Pulau Morotai di Jakarta juga
sidangan, dan menurut majelis hakim tidak terbukti pekerjaan pembuatan air mancur pusat Pemerintahan selama 3 bulan serta membayar uang pengganti sebesar masih dalam tahap persidangan.
melakukan tindak pidana sebagimana dalam dakwaan Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2011 pada 2 juta dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar Sedangkan 4 perkara lagi yang sementara dilimpah-

JPU,” jelas Kadar saat ditemui wartawan, Jumat (29/10) Senin 2 Agustus 2021 lalu, terdakwa dijatuhi pidana pe- uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama da- kan ke PN, yakni perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/
pekan kemarin. niara 1 tahun 4 bulan dan denda sejumlah 50 juta rupiah lam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang PN Tte dengan terdakwa IK selaku Kepala Dinas Dinas
Lanjut Kadar, putusan bebas itu perkara Nomor 6/ dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka har- Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Ka-
Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte tentang pembayaran ganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan ta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk wasan Permukiman Kabupaten Kepualaun Sula sekaligus
rugi lahan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2017-2018,
Fagogoru dengan terdakwa Rahmat Safrani selaku sejumlah Rp 408.462.921,31 dengan ketentuan jika ter- mempunyai harta benda yang cukup sebagai pengganti, perkara Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte dengan ter-

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan. dakwa RL alias Umin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Ke-
Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Kemudian lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan penga- Putusan majelis hakim dengan terdakwa Muhtar ti- giatan (PPTK), perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN
perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte dengan dilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dak ada upaya hukum. Namun untuk terdakwa Tamrin Tte dengan terdakwa IM selaku PPK, dan perkara Nomor
terdakwa Alfha Yendra selaku Direktur CV. Alfha Carien maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang JPU mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Maluku 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte dengan terdakwa IH alias
sebagai pemenang lelang pembangunan Asrama Pe- untuk menutupi uang pengganti tersebut. Utara. Cuan selaku Direktur PT Kristi Jaya Abadi. Ini terkait du-
santren Weda juga divonis bebas. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang men- Untuk perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte gaan korupsi pembangunan Jembatan Air Bugis di Sula.

Sementara perkara lainnya seperti perkara Nomor 1/ cukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dengan terdakwa Muhammad A. Abubakar dan perk- “Jadi perkara Tipikor di tahun 2021 ini meningkat dari ta-
Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte dengan terdakwa Suaiba So- terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 bulan. ara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte dengan ter- hun sebelumnya,” terang Kadar. (gon/ask)

Mantan Manajer

”
PT. Asuransi Jiwasaraya

Jadi Tersangka

Untuk kasus tersebut penyidik telah

menetapakan satu orang yakni ARH
selaku Manaher PT. Jiwasraya (Persero)

Area Ternate sebagai tersangka, setelah

penyidik melakukan gelar perkara

Ipda Wahyuddinz

Kasubag Humas Polres Ternate

TERNATE, NMG - Penyidik tindak pidana korup-
si (Tipikor) Satreskrim Polres Ternate, resmi men-
etapakan ARH selaku Manajer PT. Asuransi Jiwas-
raya Area Ternate sebagai tersangka atas dugaan
kasus korupsi penyalahgunaan premi asuransi
nasabah pada PT. Asuransi Jiwasaraya (Persero)

area Ternate untuk pembayaran angsuran pada
periode Maret 2017 hingga Juli 2020.
“Untuk kasus tersebut penyidik telah menetapa- Nirwan M.T.Ali
kan satu orang yakni ARH selaku Manaher PT. Ji-
wasraya (Persero) Area Ternate sebagai tersangka,
setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Se- Inspektur
lasa 26 Oktober kemarin,” kata Kapolres Ternate,

AKBP Aditya Laksimada, melalui Kasubag Humas
Polres, Ipda Wahyuddinz kepada wartawan me-
dia, Sabtu (30/10) pekan kemarin.
Dia menyatakan, penetapan tersangka itu PENYITAAN: Sejumlah mobil dinas milik mantan pejabat Pemprov yang disita Pengadilan belum lama ini.

dilakukan setelah penyidik mengantongi hasil au-
dit perhitungan kerugian keuangan Negara dari tidak lagi bertemu. Pihaknya menunggu lagi, maka kami akan buat kesimpulan le-
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Alien Mus dan Madjid Husen itikad baik dari yang bersangkutan sesuai wat proses penegakan hukum,” tegasnya.
(BPKP) Perwakilan Malut sebesar Rp 131.562.526. dengan janjinya. Ia mengungkapkan bahwa penanganan
Menurut Wahyudin, selama proses penyelidikan “Janjinya akan menghubungi setelah aset ini telah dilakukan sejak tahun 2020
hingga penyidikan, penyidik telah melakukan pe- Terancam Diproses Hukum bersangkutan bertemu dengan Pemprov, sampai sekarang, dan ini merupakan

meriksaan saksi sebanyak 22 orang termasuk ter- tapi sampai sekarang tidak ada kabar. waktu yang cukup panjang. Kejaksaan
lapor diperiksa dengan status sebagai saksi dan 2 Saya perlu sampaikan kejaksaan dalam juga telah melakukan pendekatan medi-
orang lagi sebagai ahli. 2 orang ahli yang dimintai TERNATE, NMG - Mantan Ketua DPRD tentangan dengan kepatutan dan hak melaksanakan tugas mendampingi Pem- asi melalui bidang Datun untuk penyela-
keterangan itu satu ahli keuangan dari BPKP Per- Provinsi Maluku Utara, Alien Mus, hing- hukum. prov Malut dilakukan secara institusion- matan aset Pemprov Malut guna memi-
wakilan Malut dan ahli hukum pidana dari Uni- ga kini belum mengembalikan kenda- Untuk dua kendaraan yang dikuasi al, jadi bukan secara pribadi. Artinya yang nimalisir terjadinya kerugian keuangan
versitas Khairun Ternate. raan dinas roda empat yang saat ini ma- Alien Mus, kata Jefri, saat ini masih be- di kedepankan adalah kepentingan Neg- Negara.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan me- sih dikuasainya. rada di Jakarta. Tim Datun Kejati Malut ara,” ujarnya. Jefri menegaskan, jika pekan ini aset be-
langgar pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 junto pas- Tidak hanya Alien Mus, mantan Sek- sudah bertemu dengan yang bersang- “Karena ini kepentingan Negara, maka rupa mobil yang masih dikuasai belum
al 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 retaris Provinsi Maluku Utara, Mad- kutan, bahkan sebelumnya telah di- berkewajiban untuk menyelesaikan den- berada di Kantor Kejati Malut, maka Ke-
tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No- jid Husen, juga belum mengembalikan upayakan negosiasi dengan cara auden- gan waktu tidak terlalu lama. Kalaupun jati akan melakukan penegakan hukum.
mor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak kendaraan dinas roda empat yang mer- si agar supaya apa yang menjadi proses ada tenggang waktu yang diberikan atau “Penegakan hukum yang berimplika-
pidana korupsi junto pasal 64 ayat (1) KUHPidana. upakan aset milik Pemprov Malut. pengembalian kendaraan ini dilakukan dinegosiasikan, harusnya tenggang wak- si pada kerugian keuangan Negara akan

“Untuk ancaman pasal 2 ayat (1) pidana penjara Asisten Perdata dan Tata Usaha Neg- dengan cara yang baik dan bermartabat. tu itu sesuai dengan ketentuan. Namun digunakan sarana tindak pidana korupsi.
seumur hidup atau paling singkat 4 tahun. Sedang- ara (Asdatun) Kejati Malut, Jefri Hu- “Kita sudah sampaikan dan tim juga sampai sekarang baik Alien Mus dan Ma- Saya berharap ada itikad baik dari para
kan pasal 3 ancaman hukuman penjara seumur hid- wae mengatakan, kendaraan roda em- telah ke gedung DPR RI. Saat di DPR tim jid Husen belum mengembalikan aset pihak tersebut. Kami sampaikan kepada
up atau paling singkat 1 tahun penjara,” jelasnya. pat yang masih dikuasai mantan Ketua juga telah bertemu dengan pimpinan tersebut,” sambungnya. para pihak siapapun juga terkait hukum

Sekadar informasi, sebelumnya dugaan korup- DPRD itu ada dua, yakni satu buah mer- Komisi IV DPR RI. Hanya saja saat itu Dengan mempertimbangkan tenggang semua orang sama dalam kedudukan.
si penyalahgunaan premi asuransi nasabah (bu- ek Toyota Camry Hybrio tahun 2015 Alien Mus tidak berada di kantor, seh- waktu yang sudah cukup lama, Kejati Jadi tidak ada perbedaan terkait den-
lanan, semester dan tahunan) pada PT. Asuransi dengan harga Rp 693.310.000 dan satu ingga terjadi negosiasi dan bertemu di menegaskan bahwa ini adalah imbauan gan status sosial dan sebagainya. Untuk
Jiwasaraya (Persero) Area Ternate untuk pemba- buah Fortuner Toyota. luar gedung DPR RI,” kata Jefri kepada yang terakhir. Kejati akan memberikan itu, segera dikembalikan tanpa ada su-
yaran angsuran periode Maret 2017 hingga Juli Sementara yang dikuasai Madjid Hu- wartawan, Senin (25/10) lalu. kesempatan terakhir kepada keduanya rat panggilan maupun permintaan lagi,”
2020, penyidik melakukan penyelidikan mulai 19 sen adalah Honda CRV tahun 2011 ber- Pertemuan dengan Alien Mus itu, lan- sampai dengan Rabu atau Kamis pekan tandasnya.
Oktober 2020 lalu. Kemudian kasus tersebut peny- nomor polisi (Nopol) B 1102 PQH warna jut Jefri, Anggota DPR RI ini menyam- ini. Kerelaan untuk mengembalikan aset Terpisah, mantan Ketua DPRD Malut,
idik tingkatkan ke tahap penyidikan pada dan se- abu-abu dengan harga Rp 226.000.000. paikan akan bertemu dengan Pemprov tersebut merupakan parameter Kejati Alien Mus ketika dikonfirmasi melalui

karang penetapan tersangka. (gon/ask) Kendaraan dinas yang masih dikua- Malut dan berjanji akan bertemu pada dan tidak ada niat jahat disini. WhatshApp belum direspons hingga ber-
sai kedua mantan pejabat ini jelas ber- esok harinya. Namun sampai saat ini “Tapi kalau tidak ada pengembalian ita ini ditayangkan. (gon/ask)