Page 13 - CAKRAWALA
P. 13

HALSEL-HALTIM
                                                                                                              HALSEL - HALTIM
                   EDISI 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                           CAKRAWALA
          6       EDISI III                                                                                                                                                                                                                                                               CAKRAWALA
          13 NOVEMBER 2021
                  NOVEMBER 2021
               Polda Minta Klarifikasi Bupati Halsel













                                                                                         Terkait Temuan                                                             “Hasil temuan tersebut sedang diproses dan pada                            kepala desa yang rencananya  diproses hukum dalam


                                                                                                  Rp 4 Miliar                                                     tanggal 27 Oktober tahun 2021 kemarin Polda tel-                             waktu dekat akan dilakukan dengan pendekatan tiga
                                                                                                                                                                                                                                               kategori, yakni untuk temuan Inspektorat yang ter-
                                                                                                                                                                  ah menyurat ke Bupati Halsel dengan surat nomor
                                                                                                                                                                  R/937/X/2021/Ditreskrimsus perihal pemberitahuan                             indikasi korupsi Dana Desa di atas Rp 1 miliar akan
                                                                                       HALSEL, CAKRAWALA - Bupati  Halmahera  Selatan,                            undangan klarifikasi terhadap temuan sejumlah peja-                          dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

                                                                                     Provinsi Maluku Utara (Malut), Usman Sidik meninda-                          bat dan mantan pejabat yang terkait dengan permas-                             “Sedangkan untuk hasil audit dengan temuan Rp 500
                                                                                     klanjuti hasil temuan anggaran penunjang operasional                         alahan dimaksud,” jelasnya.                                                  juta sampai Rp 1 miliar akan dilimpahkan ke Kejaksaan
                                                                                     Bupati dan wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2021.                          Per tanggal 27 September 2021, sambungnya, menin-                          Negeri Labuha dan untuk nilai temuan di bawah Rp 500
                                                                                       Temuan senilai Rp 4.057.151.500 itu resmi dilaporkan                       daklanjuti hasil temuan tersebut kepada sejumlah pi-                         juta akan dipanggil oleh Inspektorat untuk dilakukan
                                                                                     ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)                        hak untuk pengembalian uang negara senilai Rp 1,6                            penandatanganan SKTJM terbatas secara internal di
                                                                                     Polda Maluku Utara.                                                          miliar ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).                                   Inspektorat,” ujarnya.

                                                                                       Staf Khusus Bupati, M Yunus Nazar mengaku, laporan                           Pengembalian ini sesuai bukti kuitansi yang diserah-                         “Jika waktu yang disepakati dalam SKTJM terbatas
                                                                                     Bupati saat ini sedang diproses Ditreskrimsus Polda.                         kan ke Inspektorat. Sedangkan sisanya Rp 2.457.151.500                       para kepala desa tidak menindaklanjuti dengan cara
                                                                                     Bahkan, orang nomor satu di linkup Pemda Halsel ini                          akan ditindaklanjuti auditi secepatnya dalam kurun                           melakukan pengembalian maka para kepala desa yang
                                                                                     pun telah diundang guna dimintai klarifikasi oleh peny-                      waktu 2 bulan ke depan.                                                      bersangkutan akan diserahkan ke aparat penegak hu-
        USMAN Sidik                                                                                                                                                                                                                            kum,” tandas Yunus. (asa/ts)
                                                                                     idik pada 27 Oktober kemarin.                                                  Sementara itu, kata Yunus, terkait temuan sejumlah




                                                                                                                                                                                                                                                                   DPRD Halsel




                                                                                                                                                                                                                                                                   Tidak Tahu



                                                                                                                                                                                                                                                                   Penggunaan



                                                                                                                                                                                                                                                                   Anggaran Covid











































                                                                                                                                                                                                                                                                   Hj. Salma Samad

                                                                                                                                                                                                                                                                     HALSEL, CAKRAWALA - Ketua Pansus

                                                                                                                                                                                                                                                                   Covid-19 DPRD Kabupaten Halmahera
                                                                                                                                                                                                                                                                   Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara
                                                                                                                                                                                                                                                                   (Malut), Hj. Salma Samad mengaku ti-
                                                                                                                                                                                                                                                                   dak mengetahui pasti penggunaan an-
                                                                                                                                                                                                                                                                   garan Covid-19 di Halsel.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Sebab, terkait legislasi dan juga bajet-
                                                                                                                                                                                                                                                                   ing (anggaran)  maupun  pengawasan
                                                                                                                                                                                                                                                                   hingga saat ini tidak pernah diberikan
                                                                                                                                                                                                                                                                   data secara berkala oleh tim Satgas
                                                                                                                                                                                                                                                                   Covid-19 Halsel ke pansus Covid-19
                                                                                                                                                                                                                                                                   DPRD.

                                                                                                                                                                                                                                                                     “Kita tidak pernah tahu penggunaan
                                                                                                                                                                                                                                                                   anggaran berapa. Data yang diberikan
                                                                                                                                                                                                                                                                   ke kami Tim Pansus Covid-19 hanya
                                                                                                                                                                                                                                                                   terkait jumlah tracking, jumlah yang
                                                                                                                                                                                                                                                                   terkonfirmasi positif itupun kami tahu
                                                                                                                                                                                                                                                                   dari luar,” akui Hj. Salma Samad.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Meskipun         anggaran        penanganan
                                                                                                                                                                                                                                                                   Covid-19 tidak membutuhkan persetu-
                                                                                                                                                                                                                                                                   juan DPRD, tetapi sebagai Ketua Pansus
                                                                                                                                                                                                                                                                   Covid-19 minimal harus mengetahui
                                                                                                                                                                                                                                                                   dari bajeting, capaian angka Covid-19
                                                                                                                                                                                                                                                                   dan lain sebagainya.

                                                                                                                                                                                                                                                                     “Awal-awal zaman bupati dan wakil
                                                                                                                                                                                                                                                                   bupati sebelumnya  Bahrain  Kasuba
                                                                                                                                                                                                                                                                   Iswan Hasjim, tim gugus tugas pernah
                                                                                                                                                                                                                                                                   melaporkan ke tim Pansus atas capaian
                                                                                                                                                                                                                                                                   kinerja penanganan Covid-19. Namun,

                                                                                                                                                                                                                                                                   hingga saat ini tidak lagi disampaikan
                                                                                                                                                                                                                                                                   meskipun itu dipaksakan,” ucap ang-
                                                                                                                                                                                                                                                                   gota Fraksi PKS ini.
                                                                                                                                                                                                                                                                     Akibatnya,        sebagian        rekan-rekan
                                                                                                                                                                                                                                                                   Pansus Covid-19 diundang rapat pem-
                                                                                                                                                                                                                                                                   bahasan terkait penanganan Covid-19

                                                                                                                                                                                                                                                                   juga  sudah  tidak mau  hadir,  lantaran
                                                                                                                                                                                                                                                                   lembaga wakil rakyat ini tidak dihargai.
                                                                                                                                                                                                                                                                     “Teman-teman anggota Pansus yang

                                                                                                                       BERBAHAYA;                                                                                                                                  lain sudah tidak lagi hadir kalau diun-
                                                                                                                                                                                                                                                                   dang rapat, karena kesal dengan kiner-
                     Salah satu jalan dan jembatan yang ada di Wasile kondisinya sangat memprihatinkan dan mengancam keselamatan warga. Pemda Halmahera Timur (Haltim) dan Provinsi Maluku                                                                         ja tim Satgas. Bahkan, Ketua Satgas pun
                                             Utara (Malut), didesak segera membangun akses jalan dan jembatan untuk menghubungkan aktivitas masyarakat di Haltim.                                       (Foto Dokumen NMG)                                         tidak ada tembusan ke DPRD,” akhirn-

                                                                                                                                                                                                                                                                   ya. (asa/pm)



                         Kepala SD 66 Halsel Diduga Tahan Ijazah Siswa









                  HALSEL, CAKRAWALA- Ada-ada saja perbuatan Kepa-
                la SD Negeri 66 Halmahera Selatan, Proivinsi Maluku
                Utara (Malut), Irsad Baharudin ini. Dirinya diduga eng-
                gan memberikan ijazah siswa yang sudah dinyatakan lu-
                lus.Hal ini tentunya mengundang protes orang tua siswa

                yang anaknya menempuh pendidikan di sekolah yang
                beralamat di Desa Kukupang, Kecamatan Joronga ini.
                Pasalnya, sikap Irsad Baharudin dinilai merugikan siswa.
                  “Kemarin pak  Kepsek  pengurusan ijazah terlambat,

                kini Pak Kepsek tidak mau memberikan ijazah kepada
                anak kami yang sudah lulus dan sengaja menahannya,”
                keluh salah satu orang tua siswa.
                  Dirinya beserta orang tua siswa lainnya mengaku tidak
                mengetahui pasti apa alasan Irsad Baharudin menahan
                ijazah para siswa. Irsad Baharudin selalu memberikan
                alasan ketika para orang tua menemuinya untuk men-

                gambil ijazah.
                  “Kami selaku orang tua murid tidak tahu apa alasann-
                ya, sehingga Kepsek setiap kami datang mau ambil ijazah
                beliau selalu bilang tungu dulu dan nanti besok, alasan

                selalu besok,” ucapnya.
                  Selaku orang tua siswa, dirinya mengaku sangat diru-
                gikan dengan tindakan Irsad Baharudin. Untuk itu, dir-
                inya dan para orang tua siswa lainnya memintah Bupati
                Halmahera Selatan, Usman Sidik agar mencopot Irsad
                Baharudin dari jabatannya.                                            SD Negeri 66 Halmahera Selatan.           (Istimewa)

                  “Kami meminta kepada Bupati Halmahera Selatan,
                Usman Sidik, melalui Kepala Dinas Pendidikan agar                    Oleh karena itu, kami berharap tuntutan kami ini didengar oleh               harus cek kembali dan mencocokkan dengan identitas siswa                      “Kemarin juga saya masih ada urusan di Dinas Pendi-
                mengevaluasi atau mencopot Kepsek tersebut karena                    Bupati Halmahera Selatan,” sambungnya.                                       jangan sampai ada salah penulisan. Itulah kenapa agak ter-                  dikan kemudian bertepatan dengan kunjungan Bupa-
                selalu buat masalah dengan orang tua wali murid,” pin-                 Sementara Irsad Bahrudin ketika dikonfirmasi membantah                     lambat sehingga ijazah murid yang sudah lulus belum sempat                  ti di Joronga sehingga ijazah itu belum sempat dibagi.

                tanya.                                                               tuduhan para orang tua siswa ini. Dirinya beradalil, penulisan               dibagikan. Tidak ada yang menahan ijazah siswa yang sudah                   Tidak ada unsur kesengajaan menahan ijazah siswa,”
                  “Kami juga menduga ada penyelewengan dana BOS                      nama nama siswa di ijazah belum selesai karena siswa di SD 66                lulus ujian,” bantahnya.                                                    ujarnya, sembari mengaku orang yang membuat kelu-
                SD Negeri 66 Halmahera Selatan yang diperuntukkan                    Halsel sangatlah banyak.                                                      Dirinya mengaku, ijazah siswa sudah selesai sehingga diren-                han ini sengaja mencari kesalahannya karena mungkin
                untuk kepentingan pribadi dan gedung SMP Swasta.                       “Siswa di SD Negeri 66 itu sebanyak 73 siswa, kemudian kita                canakan Senin atau Selala ini diserahkan.                                   tidak suka dengan dirinya. (asa/ts)
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18