Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2019
P. 20
Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono menambahkan, pihak
Kementerian Pertahanan mendukung kerja sama dengan Kementerian
Ketenagakerjaan terkait pembinaan kesadaran bela negara bagi PMI.
"Nanti kita matangkan konsepnya pelatihan bela negara buat calon PMI. Kita akan
buat kurikulum bela negara bagi PMI. Kita harapkan bisa dimulai pada awal 2020,"
katanya.
Duta Pariwisata
Menaker juga berharap pekerja migran Indonesia dapat menjadi duta pariwisata
yang mampu mempromosikan destinasi wisata dan keanekaragaman budaya yang
dimiliki bangsa dan tanah air tercinta pada saat mereka berada di luar negeri.
Selain itu, Ida mengatakan, PMI sebagai duta pariwisata yang dapat
memperkenalkan pariwisata Indonesia dan objek-objek wisata prioritas di Indonesia.
Untuk itu, ia meminta dukungan dan kolaborasi semua pihak.
"Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat vital. Semua pihak mempunyai
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebelum
bekerja adalah tanggung jawab bersama dimulai dari pemerintah desa, pemerintah
kabupaten/kota, pemerintah provinsi sampai pemerintah pusat," kata Ida.
"Tanpa keberadaan yang optimal dari pemerintah daerah, proses penyiapan dan
pelatihan anak-anak kita ini akan jauh dari standar yang diharapkan. Oleh
karenanya, mohon juga dukungan dari para kepala desa, camat, para bupati,
walikota dan gubernur," pungkasnya.
Menaker menjelaskan, pelayanan penempatan dan pelindungan harus dilakukan
secara terkoordinasi dan terintegrasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
karena itu pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk Pekerja Migran
Indonesia menjadi hal penting dan utama.
Sampai tahun 2019, pemerintah sudah mendirikan 41 LTSA di kantong-kantong
Pekerja Migran Indonesia, dan tahun 2020 rencananya akan membangun 4 titik lagi.
"Saya berharap ke depannya juga dilakukan secara estafet oleh provinsi dan
kabupaten/kota yang merupakan basis atau kantong pekerja migran untuk dapat
mendirikan LTSA sebagai tempat sentralisasi bagi masyarakat yang ingin berangkat
ke luar negeri," kata Menaker.
Page 19 of 82.
