Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 DESEMBER 2019
P. 22

Title          DRAF RUU OMNIBUS LAW DITARGETKAN RAMPUNG AKHIR TAHUN
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      22 Desember 2019
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20191222/259/1183684/draf-ruu-omnibus- law-
               Page/URL
                              ditargetkan-rampung-akhir-tahun
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive



















               JAKARTA - Draf RUU Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja ditargetkan selesai
               pada akhir tahun 2019.

               Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko
               Perekonomian Elen Setiadi mengatakan bahwa substansi pokok dari Omnibus Law
               UU Cipta Lapangan Kerja sudah diputuskan bersama dengan kementerian dan
               lembaga (K/L) terkait.

               Adapun saat ini Kemenko Perekonomian sedang melakukan pendetailan atas
               beberapa substansi dari klaster Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja.

               "Kita lakukan simulasi atas konsekuensi hukum dari Omnibus Law yang saat ini
               sedang disusun," ujar Elen, Jumat (20/12/2019).

               Beberapa pokok pembahasan yang sudah selesai antara lain penyederhanaan
               perizinan pada 18 sektor perizinan melalui penerapan risk based approach.

               18 sektor yang dimaksud antara lain perizinan lokasi, lingkungan, bangunan
               gedung, pertanian, kehutananan, kelautan dan perikanan, ESDM, ketenaganukliran,
               perindutrian, perdagangan, kesehatan, pariwisata, pendidikan, keagamaan,
               perhubungan, PUPR, telekomunikasi, hingga pertahanan.

               Secara sederhana, kegiatan usaha berisiko rendah tidak lagi perlu mengajukan izin
               dan cukup mendaftarkan usaha melalui OSS sebelum memulai usaha.

               Untuk kegiatan usaha dengan risiko sedang, pelaku usaha juga tidak perlu
               mengajukan izin. Namun, kegiatan usaha tersebut tetap harus mematuhi standar
               yang ditetapkan oleh pemerintah.







                                                       Page 21 of 138.
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27