Page 185 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat
P. 185
172 Sudirman Sultan
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.
Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa.
Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Kepolisian RI
No. 10/Kpts-II/93-Skep/07/93 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Jagawana.
Surat Keputusan Menhut No. 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan
Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/ 2014 tentang Polisi
Kehutanan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.91/Menhut-II/2014 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan
Negara.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut
dan Angka Kreditnya.
Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor: NK.14/ Menhut-II/2011 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/ 2014 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/ 2014 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/ 2014 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.421/Menhut-II/ 2014 tentang
Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Tanaman pada
Hutan Produksi.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi
Kehutanan.