Page 10 - zie
P. 10
- 1 0 -
B. PENGERTIAN
D a lam Standar Kompetensi ini yang dimaksud dengan:
1 . Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ p erilaku
yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara
Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk menjalankan f u ngsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif
sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2 . Unit Kompetensi adalah standar kompetensi untuk satu pekerjaan atau
satuan tugas tertentu yang diakui, dapat diukur, dan diobservasi.
3 . Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga
pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
4 . D a ftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang digunakan se bagai acuan PA dalam
melaksartakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
5 . Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L)
adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian
Negara/ Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian
Negara/Lembaga.
6 . Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi BUN.
7 . Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN
dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
8 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa
dari BUN untuk melaksanakan sebagian f u ngsi Kuasa BUN.
9 . Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan
oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada
negara.
1 0 . Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
1 1 . Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
www.jdih.kemenkeu.go.id
