Page 9 - zie

- 9 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara diatur bahwa Pejabat Perbendaharaan Negara

terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Bendahara Umum Negara/ D aerah, dan

Bendahara Penerimaan/ P engeluaran. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2 0 1 3 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dimaksud dengan Pejabat

Perbendaharaan Negara meliputi PA/ K uasa Pengguna Anggaran (KPA),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

M e mbayar (PPSPM) , Bendahara Umum Negara, dan Bendahara

Penerimaan/ Pengeluaran.
PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat D a erah.
Berdasarkan definisi tersebut, PA memiliki peranan yang sangat penting

dalam pengelolaan keuangan negara, dalam hal ini Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), karena memiliki kewenangan untuk
menggunakan dan mengelola anggaran yang telah dialokasikan dalam

APB N . Kinerja pengelolaan APBN pada suatu Satuan Kerja sangat

dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki pengelola APBN pada
Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja tersebut, yang terdiri dari KPA,

PPK, PPSPM, dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran/ P engeluaran

Pembantu.
D e mi terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara,

dibutuhkan KPA, PPK, dan PPSPM yang kompeten dan profesional . Untuk
itu, diperlukan adanya upaya dalam rangka peningkatan kompetensi

pejabat perbendaharaan negara, antara lain melalui pendidikan dan

pelatihan, bimbingan teknis, dan seminar. Dalam rangka menstandarkan
kegiatan dimaksud, diperlukan adanya standar kompetensi bagi KPA, PPK,

dan PPSPM. Standar Kompetensi ini disusun dalam bentuk Standar

Kompetensi Kerja Khusus (SK3) yang akan mengatur standar kompetensi
yang harus dimiliki oleh KPA, PPK, dan PPSPM.

www.jdih.kemenkeu.go.id