Page 101 - zie
P. 101

- 1 0 1   -

                   BATASAN  VARIABEL

                   1 .   Konteks Variabel
                       Unit Kompetensi ini berlaku hanya untuk lingkup pengelolaan APBN  dan

                       Satuan  Kerja  Kementerian  Negara/Lembaga  yang  memiliki  DIPA  dalam

                       rangka  memberikan  supervisi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan
                       penarikan dana.




                   2.  Peralatan dan perlengkapan
                      2 . 1  Peralatan

                           2 . 1 . 1   PC/ Laptop yang terhubung dengan internet

                           2 . 1 . 2  Alat tulis kantor
                           2. 1 . 3   Printer

                      2 . 2  Perlengkapan

                           2 . 2 . 1  Kertas
                           2 . 2 . 2   Kontrak dan Dokumen Pengadaan




                  3 .   Peraturan yang diperlukan
                      3 . 1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan

                          Negara.

                      3 . 2   Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  20 1 3   tentang  Tata  Cara
                          Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan j a Negara.

                     3 . 3   Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  1 9 0 / P MK. 0 5 / 2 0 1 2   tentang Tata
                          Cara Pembayaran  D a lam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

                          dan Belan j a Negara.

                     3 . 4   Peraturan  Presiden  Nomor  1 6   Tahun  20 1 8   tentang  Pengadaan
                          �arang/  Jasa Pemerintah.

                     3 . 5   Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  1 9 7 / P MK. 0 5 / 2 0 1 7   tentang

                          Rencana  Penarikan          Dana,     Rencana      Penerimaan       D a na    dan
                          Perencanaan Kas.

                     3 . 6   Peraturan terkait standar biaya.

                     3 . 7   Peraturan terkait revisi anggaran.



                 4 .   Norma dan  standar

                     (tidak ada)












                                                                                        www.jdih.kemenkeu.go.id
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106