Page 98 - zie

- 98 -

3 . Peraturan yang diperlukan

3 . 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

3 . 2 Untuk Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup instansi pemerintah
menggunakan Peraturan Presiden Nomor 1 6 Tahun 20 1 8 tentang

a
Pengadaan Barang/ J sa Pemerintah, serta peraturan perundang­
undangan lain yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa,

khususnya yang berkaitan dengan mengendalikan pelaksanaan

kontrak Pengadaan Barang/ J asa.
3 . 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 20 1 3 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan j a Negara.

3 . 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 9 0 / PMK.0 5 / 20 1 2 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanj a Negara.

4 . Norma dan standar

4 . 1 Norma

4 . 1 . 1 Etika dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/ Jasa

4 . 2 Standar

4 . 2 . 1 Peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/ J asa pada

organisasi usaha yang bersifat profit atau non profit adalah
peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa pada

organisasi yang bersangkutan serta peraturan ketentuan

pemerintah yang terkait, khususnya yang berkaitan dengan

mengendalikan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa

4 . 2 . 2 Standard O p erating Procedure (SOP) pengendalian pelaksanaan
kontrak Pengadaan Barang/ Jasa

PANDUAN PENILAIAN

1 . Kon teks penilaian

1 . 1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerj a dan/ atau di luar
tempat kerja.

1 . 2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap

kerj a yang dipersyaratkan.

www.jdih.kemenkeu.go.id