Page 33 - zie
P. 33

- 33  -


                            1 .  4 .  2  Paket pekerj aan konstruksi

                            1 . 4 . 3   Paket j a sa konsultansi
                            1 .  4 .  4  Paket j asa lainnya

                            1 . 4 . 5   Gabungan dari dua atau lebih paket di atas

                        1 . 5  Risiko/ d ampak paket Pengadaan Barang/ J asa dapat mencakup:
                            1 .  5 .   1  Paket  pekerj aan  berisiko  tinggi  yang  berpengaruh  langsung

                                   terhadap ke berlangsungan organisasi.

                            1 . 5 . 2   Paket  pekerj a aan  berisiko  sedang  yang  dapat  berpengaruh
                                   terhadap pencapaian kinerj a   organisasi.

                            1 . 5 . 3   Paket  pekerj a an berisiko  rendah  adalah  pekerj a an yang kurang

                                   berpengaruh tehadap keberlangsungan organisasi.



                    2 .   Peralatan dan perlengkapan

                       2 .   1  Peralatan
                           2 . 1 . 1   Komputer dan fasilitas internet

                           2 . 1 . 2  Alat tulis kantor
                       2 . 2   Perlengkapan

                           2 . 2 . 1  D o kumen kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa

                           2 . 2 . 2   Dokumen pelaksanaan belanja tahun sebelumnya
                           2 . 2 . 3   Dokumen anggaran biaya

                           2 . 2 . 4   Dokumen Kerangka Acuan Kerj a   (KAK)
                           2 . 2 . 5   Aplikasi  Pengadaan  Barang/ Jasa  secara  elektronik  (bila

                                  diperlukan)



                   3 .   Peraturan yang diperlukan

                      3 . 1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan

                           Negara.
                      3 . 2   Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  201 3   tentang  Tata  Cara

                           Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

                      3 . 3   Untuk  Pengadaan  Barang/Jasa  pada  lingkup  instansi  pemerintah
                           menggunakan  Peraturan  Presiden  Nomor  1 6   Tahun  2 0 1 8   tentang

                           Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  serta  peraturan  perundang­

                           undangan  lain  yang  terkait  dengan  Pengadaan  Barang/ J asa,
                           khususnya  yang  berkaitan  dengan  menyusun  kebutuhan  dan

                           anggaran Pengadaan Barang/ J asa.









                                                                                        www.jdih.kemenkeu.go.id
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38