Page 34 - zie

- 34 -

3 . 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 9 0 / P MK.0 5 / 20 1 2 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belan j a Negara.

3 . 5 Keputusan Menteri Ketenagakerj a an Nomor 70 Tahun 2 0 1 6 tentang
Penetapan Standar Kompetensi Kerj a Nasional Indonesia Kategori

Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa

Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan
Barang/ J asa.

4. Norma dan standar
4 . 1 Norma

4 . 1 . 1 Etika dan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa

4 . 2 Standar
4 . 2 . 1 Peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa pada

organisasi usaha yang bersifat profit atau non profit adalah
peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa pada

organisasi yang bersangkutan serta peraturan ketentuan

pemerintah yang terkait, khususnya yang berkaitan dengan
menyusun kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/ J asa.

4 . 2 . 2 Standard O p erating Procedure (SOP) penyusunan kebutuhan

dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa.

PANDUAN PENILAIAN

1 . Kon teks penilaian
1 . 1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerj a dan / atau di luar

tempat kerj a .

1 . 2 Penilaian atas unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerj a yang dipersyaratkan menyusun

kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/ Jasa.

1 . 3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerj a an
penyusunan kebutuhan dan anggaran Pengadaan Barang/ J asa.

1 . 4 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen yang sesuai

dengan o byek/ sasaran penilaian, dian tar an ya tetapi tidak ter ba tas
pada tes tertulis, tes lisan dan/ atau interviu, studi kasus, praktek

simulasi dan/ atau praktek kerj a nyata dan metode asesmen
portofolio.

www.jdih.kemenkeu.go.id