Page 7 - Microsoft Word - BAB_1_Pendahuluan_OK.docx

P E N G A D A A N B A R A N G / J A S A P E M E R I N T A H

Dalam hal persyaratan memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas
PPK tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan
sampai dengan 31 Desember 2023.
Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)
atau setara tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti
dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
Persyaratan di atas dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan
dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.
Pengangkatan dan pemberhentian PPK berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PPK dapat dijabat oleh:
a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah;
b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik
Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik
Indonesia; atau
c. personel selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

PPK tidak boleh dirangkap oleh:
a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa
yang sama; atau
c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada
pejabat yang baru. Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan,
PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK. PA/KPA yang merangkap sebagai
PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang
tugas PPK.

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
c. menetapkan rancangan kontrak;
d. menetapkan HPS;
e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g. menetapkan tim pendukung;
h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
k. mengendalikan Kontrak;
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan
berita acara penyerahan;

Pendahuluan 1-7