Page 30 - Modul . . . . . . (Mapel) Kelas . . . KD . . .
P. 30

Modul  Geografi Kelas XI KD 3.7 dan 4.7


                                 dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi
                                 Nasional  Penanggulangan  Bencana.  BPBD  dibentuk  berdasarkan  Peraturan
                                 Presiden Nomor 8 Tahun 2008.



                              2) Badan Penaggulangan Bencana Daerah

























                                 Sumber: https://suarapena.com
                                       Gambar 11. Aksi BNPB Menyelamatkan Korban Banjir

                                 Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  adalah  badan  pemerintah  daerah
                                 yang melakukan penanggulangan bencana di daerah. Badan ini dibentuk oleh
                                 pemerintah   daerah    melalui   koordinasi   dengan    Badan   Nasional
                                 Penanggulangan Bencana.
                                 Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas:
                                  a)  Menetapkan  pedoman  dan  pengarahan  sesuai  dengan  kebijakan
                                      pemerintah  daerah  dan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana
                                      terhadap  usaha  penanggulangan  bencana  mencakup  pencegahan
                                      bencana,  penanganan  darurat,  rehabilitasi,  serta  rekonstruksi  secara
                                      adil dan merata.
                                  b)  Menetapkan     standarisasi   serta   kebutuhan    penyelenggaraan
                                      penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
                                  c)  Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
                                  d)  Menyusun dan  menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
                                  e)  Melaksanakan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  pada
                                      wilayahnya.
                                  f)  Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala
                                      daerah  setiap  bulan  dalam  kondisi  normal  dan  setiap  saat  dalam
                                      kondisi darurat bencana.
                                  g)  Mempertanggungjawabkan  penggunaan  anggaran  yang  diterima  dari
                                      anggaran pendapatan dan belanja daerah.
                                  h)  Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.









                       @2020, Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN                 24
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35